Khozinudin: Tetap Waspada Manuver Oligarki untuk Tunda Pemilu atau Gulirkan Wacana 3 Periode
Selasa, 8 Maret 2022
Faktakini.info
*TETAP WASPADA MANUVER OLIGARKI UNTUK MENUNDA PEMILU ATAU MENGGULIRKAN WACANA TIGA PERIODE JOKOWI*
Oleh : *Ahmad Khozinudin*
Sastrawan Politik
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan tidak ada pembahasan penundaan pemilu di pemerintahan. Mahfud MD mengatakan di tubuh pemerintah sampai saat ini tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden dan Wapres.
Dalam sebuah video yang beredar di sosial media, Mahfud MD menegaskan dua hal, yaitu :
*Pertama,* tidak pernah ada pembahasan di pemerintah tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden dan Wapres. Baik untuk menjadi 3 periode maupun memperpanjang 1 atau 2 tahun.
*Kedua,* Presiden Jokowi bahkan menyampaikan sampai dua kali memimpin rapat kabinet untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak boros anggaran, tidak terlalu lama masa kampanye dan tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan pelantikan pejabat.
Pernyataan Mahfud MD ini, *seolah ingin menyampaikan pesan kepada segenap rakyat untuk tidak khawatir atau curiga, akan ada kudeta konstitusi baik melalui penundaan Pemilu maupun eksekusi rencana tiga periode.* Namun, pernyataan Mahfud MD ini tidak dapat dijadikan garansi, disebabkan :
*Pertama,* yang berkuasa di negeri ini secara hakekatnya bukanlah pemerintah dan DPR, melainkan kelompok oligarki. Pembahasan tunda Pemilu, memang tak pernah dibahas di pemerintah melainkan telah dibahas di lingkaran oligarki.
Zulkifli Hasan telah mengkonfirmasi, kehendak oligarki untuk tunda Pemilu berasal dari Luhut Binsar Panjaitan. Melalui Luhut inilah, kepentingan kelompok oligarki diduga sedang dikonsolidasi.
Kalau Oligarki sudah berkehendak, sangat mudah untuk mengkondisikan pemerintah dan DPR. Terbukti, UU IKN yang menguntungkan oligarki, dapat diloloskan hanya dalam waktu 60 hari.
Begitu juga UU Omnibus Cipta kerja, juga begitu mudahnya disahkan. UU Minerba, UU KPK dan sejumlah UU yang ditentang rakyat, sangat mudah disahkan pemerintah dan DPR karena melayani kepentingan oligarki.
*Kedua,* Statement Jokowi tentang perintah persiapan untuk Pemilu tidak dapat dipegang omongannya. Jangankan yang dikutip ulang oleh Mahfud MD, yang disampaikan Jokowi langsung pun dengan mudahnya diingkari.
Apalagi, dalam wacana Pemilu ditunda, Jokowi jelas-jelas mendukung dengan menyebutnya sebagai aspirasi dalam demokrasi. Satu sikap yang bertentangan dengan sikap Jokowi sebelumnya, *yang menyebut siapapun yang berusaha menambah kekuasaannya melalui tiga periode disebut mencari muka, menampar muka hingga menjerumuskan.*
Karena itu, kepada segenap rakyat Indonesia diharapkan agar tetap waspada. Jangan terlena dengan statement para pejabat, yang terbukti berulangkali diingkari. Semua tetap harus waspada, atas manuver oligarki untuk menambah kekuasaan Jokowi baik melalui modus menunda Pemilu maupun meminta tiga periode. [].