(Lengkap) Pleidoi Munarman Atas Tuntutan JPU (Bab I-II) "Perkara Topi Abu Nawas: Menolak Kezaliman, Fitnah dan Rekayasa Kaum Tak Waras"

Senin, 21 Maret 2022

Faktakini.info, Jakarta - Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman menghadiri sidang perkara kasus dugaan tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin (21/3/2022) pagi. Munarman membacakan sendiri pledoinya dengan judul "Perkara Topi Abu Nawas: Menolak Kezaliman, Fitnah dan Rekayasa Kaum Tak Waras".

Sebagai berikut pleidoi selengkapnya.

BAB I PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang mulia, Penuntut Umum yang saya hormati,

Penasihat Hukum yang saya banggakan,

Alhamdulillah akhirnya persidangan ini memasuki tahap akhir. Setelah proses yang cukup melelahkan selama 3 bulan menjalani proses persidangan dan hampir satu tahun saya mengalami masa penahanan, tepatnya 11 bulan sejak saya ditangkap bulan April 2021. Sejak awal saya ditangkap, lalu ditahan hingga menjalani proses persidangan, aroma rekayasa terhadap perkara yang saya alami ini terus berlanjut. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan dalam kesempatan Eksepsi terdahulu, bahwa perkara ini memang direkayasa untuk menutupi dan menjustifikasi extra judicial killing terhadap 6 orang pengawal HRS, yang dimulai dengan pembubaran FPI dengan alasan mendukung ISIS, lalu dicarikan peristiwa yang bisa dikonstruksi melalui fitnah bahwa seolah-olah FPI mendukung ISIS adalah benar.

Mengapa saya berani mengatakan bahwa penangkapan saya terkait erat dengan upaya menutupi peristiwa extra judicial killing di KM 50 terhadap 6 orang pengawal HRS? Ya, karena saat saya di interogasi, sebuah proses di luar hukum acara, bukan proses BAP, saya sempat ditanyakan tentang TP3 dan peran saya dalam advokasi extra judicial killing peristiwa KM 50 tersebut. Dan lucunya, dokumen Laporan Pemantauan dari KOMNAS HAM tentang peristiwa KM 50 ikut disita dalam penggeledahan di rumah saya dan malah dituntut UNTUK DIMUSNAHKAN. Padahal kalau akal sehat digunakan, dan perkara ini adalah murni perkara hukum terorisme yang terjadi dalam rentang waktu 2014-2015, apa hubungan antara tuduhan dan dakwaan dalam perkara ini dengan peristiwa KM 50 yang terjadi pada Desember 2020? Dan apa hubungan dokumen KOMNAS HAM yang adalah merupakan lembaga Negara yang memang berwenang membuat Laporan, malah dijadikan barang sitaan dan dituntut UNTUK DIMUSNAHKAN ? Ayo, pikir dengan akal sehat.

Lalu ketika kasus rekayasa terhadap extra judicial killing tersebut dilakukan proses sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pembelaan dalam kasus tersebut menyebutkan bahwa FPI adalah organisasi yang terkait dengan terorisme dan pembelanya mengajukan doxa, bahwa pembunuhan di luar proses hukum terhadap kelompok yang dilabel teroris, walau tidak ada bukti hukum, adalah sebuah tindakan yang dibenarkan, dibolehkan dan sah secara moral, semata-mata karena alasan, bahwa yang dibunuh adalah teroris hanya berdasarkan labeling dan framing semata, hal ini yang dikehendaki oleh para ahli rekayasa perkara dan ahli rekayasa hukum.

Berikut ini buktinya:

https://news.detik.com/berita/d-5959072/bacakan-pleidoi-pengacara-2-polisi-salahkan- hrs-laskar-fpi-di-kasus-km-50

Darimana makhluk tersebut berani menyatakan FPI terafiliasi dengan ISIS? Apa bukti hukum pernyataan tersebut? Inilah bukti kongkrit adanya ORKESTRA KONSTRUKSI kasus yang sama persis antara apa yang saya alami dalam perkara a quo, dalam upaya membebaskan perbuatan extra judicial killing KM 50 dari jerat hukum, yaitu dengan KONSTRUKSI DASAR, bahwa bila satu kelompok difitnah terafiliasi dengan teroris, maka sah untuk dibunuh dan dibantai. Dan sebaliknya dalam fitnah dan rekayasa melalui dakwaan yang ditujukan kepada saya dalam perkara a quo, digunakan juga KONSTRUKSI DASAR tersebut untuk menjustifikasi fitnah, bahwa FPI terkait terorisme, melalui konstruksi sebagaimana yang diucapkan dalam pembelaan kasus KM 50. Dan mereka mati-matian dengan segala kekuasaan yang dimiliki, sedang berupaya keras untuk menyatakan saya agar divonis bersalah, agar fitnah yang mereka lakukan tersebut mendapat justifikasi secara hukum.

Dengan logika bar-bar yang dibangun oleh komplotan para pembunuh tersebutlah, maka rekayasa yang dilakukan terhadap kasus yang saya alami ini, mulai dari penciptaan issue FPI bagian dari jaringan teroris, lalu dibuatkan dan diciptakan kondisi seolah-olah saya dan FPI terkait dengan jaringan teroris dan aksi terorisme. Cipta kondisi yang paling dungu adalah dengan merekayasa peristiwa bingkisan dan bungkusan yang tertulis nama saya dan FPI, lalu didatangkan Gegana untuk menciptakan kesan seolah-olah bingkisan dan bungkusan tersebut adalah bahan peledak, lalu dibuatkan berita berhari-hari di berbagai media untuk menanamkan kedalam memori publik dan menciptakan jejak digital bahwa memang saya dan FPI terkait tindakan terorisme. Bagi mereka, komplotan para pembunuh 6 orang pengawal HRS dan perekayasa perkara a quo, dengan upaya merekayasa agar saya dinyatakan bersalah melalui rangkaian proses yang juga penuh rekayasa, maka extra judicial killing terhadap 6 orang pengawal HRS menjadi sah secara hukum dan TIDAK BOLEH DIPERSOALKAN. Saya hanya bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Allah takdir yang akan saya jalani.

Lā haula wa lā quwwata illā billāhil 'aliyyil azhīmi

Berikut ini sebagian berita yang di design sedemikian rupa untuk operasi media penterorisan FPI dan pemenjaraan saya:

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/05/19121391/benda-mencurigakan- bertuliskan-fpi-munarman-awalnya-dikira-paket-pesanan?page=all

https://www.viva.co.id/berita/metro/1361581-benda-misterius-bertuliskan-fpi- munarman-bikin-geger-depok

https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/05/04/2021/benda-mencurigakan- bertuliskan-fpi-munarman-gegerkan-warga-depok/

https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/8kol6eMK-benda-mencurigakan-bertuliskan- fpi-munarman-ditemukan-di-depok

https://makassar.terkini.id/heboh-benda-bertuliskan-fpi-munarman-ditemukan-warga- gegana-bergerak/

https://news.detik.com/berita/d-5520734/ini-penampakan-benda-bertulisan-munarman- fpi-yang-ditemukan-di-depok

https://metro.tempo.co/read/1449240/penemuan-paket-misterius-bertuliskan-fpi- munarman-di-depok-gegana-turun-tangan

Sangat jelas dan terang benderang bagi orang yang berakal sehat dan masih memiliki nurani, cipta kondisi menjelang penangkapan saya melalui operasi intelijen seperti di atas. Tiga minggu setelah mereka membuat sendiri peristiwa tersebut, dan media-media heboh menjadikan peristiwa ciptaan hasil operasi intelijen tersebut, sebagai berita selama berhari-hari, dengan tujuan terdapat kondisi psikologi massa yang akan mendukung penuh penangkapan dan rekayasa kasus terhadap diri saya. Modus operandi, fitnah dan rekayasa seperti ini, dilakukan karena memang faktanya saya TIDAK ADA KAITAN dengan kelompok teroris manapun dan tindakan terorisme apapun. Namun karena tidak ada bukti hukum apapun, tapi targetnya saya harus masuk penjara, pembubaran FPI memiliki justifikasi, dan kasus extra judicial killing 6 pengawal HRS TIDAK BISA DIPERSOALKAN SECARA HUKUM HAK ASASI MANUSIA, maka operasi fitnah yang diluar akal sehat tersebut dilakukan tanpa malu. Hebatnya lagi, mereka buat sendiri cerita karangan tersebut, lalu mereka percaya sendiri, lalu mereka ketakutan sendiri, lalu bernafsu sendiri untuk berlomba-lomba membuktikan bahwa saya adalah gembong teroris. Sampai detik inipun, mereka tetap saja mengorek-ngorek informasi dari semua tersangka yang ditangkap maupun Napiter yang sedang menjalani masa hukuman melalui proses interogasi yang di luar hukum acara pidana, bahkan mantan Napiter yang sudah selesai menjalani hukuman pun terus mereka tekan untuk mengucapkan kalimat bahwa saya seolah-olah gembong teroris. Mereka kelompok orang-orang zalim ini, terus menerus berupaya mencari-cari kesalahan saya dengan target utama memenjarakan saya.

Begitu juga operasi media untuk cipta kondisi, terus mereka lakukan dengan memproduksi issue-issue terorisme, Islam dan Ormas Islam. Di era pasca-kebenaran (post-truth) yaitu situasi dimana fakta yang objektif kalah berpengaruh dibanding emosi atau keyakinan seseorang, sehingga melalui sarana media massa mainstream maupun media sosial, fakta objektif menjadi tidak penting dalam membentuk opini publik, karena yang lebih penting dan kuat adalah informasi yang di-design tersebut bisa mempengaruhi emosi dan keyakinan dari komunikan secara massif, sehingga diharapkan dukungan publik untuk menteroriskan FPI dan memenjarakan saya bisa berlangsung dengan mulus dan sukses.

Majelis Hakim yang mulia, Penuntut Umum yang saya hormati,

Penasihat Hukum yang saya banggakan,

Alhamdulillah, rangkaian fitnah dan rekayasa ini akhirnya terungkap sendiri dalam persidangan a quo, yang dengan semangat 45, dalam proses pembuktian yang lalu, telah menampilkan kultwit alias rangkaian cerita halusinasi dari postingan twitter, yang kontennya memang dibuat oleh pihak-pihak perekayasa opini, designer informasi, buzzer bayaran, dengan merangkai beberapa peristiwa yang tidak berhubungan lalu dikonstruksi seolah-olah peristiwa tersebut adalah sebuah rangkaian perbuatan pidana. Postingan twitter tersebut, bila kita lihat dari kacamata content analisys, substansi konstruksinya sama persis dengan materi pembelaan kasus KM 50 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dengan perkara a quo yang sedang saya jalani saat ini. Tanpa ilmu dan tanpa malu, postingan twitter yang memuat fitnah terhadap diri saya dan FPI ditampilkan dalam persidangan a quo, mulai dari peristiwa UIN, lalu Maklumat FPI, lalu kegiatan di Makassar, lalu acara di Medan, dan terus dihubungkan dengan peristiwa Monas 2008, lalu dirangkai dengan pernyataan beberapa teroris yang lalu dihubungkan dengan pembubaran FPI lalu terakhir saya dijadikan target sebagai personifikasi rangkaian halusinasi dan ilusi tersebut.

Tidak ada upaya investigasi ilmiah dan scientific terhadap konten fitnah twitter tersebut, seperti siapa pemilik akun, kapan diposting, dan dalam konteks apa twitter fitnah tersebut dibuat. Justru dengan kebanggaan orang yang kurang up date informasi, dan dengan nafsu untuk menunjukkan bahwa sudah berprestasi dalam karier, berhasil menjebloskan saya dalam penjara, konten twitter tersebut dipertontonkan di persidangan ini. Dan dengan KONSTRUKSI konten twitter tersebut perkara a quo dibangun dan dijadikan dasar dakwaan.

Lalu untuk mewujudkan konstruksi yang dibangun melalui postingan twitter tersebut, saya dijadikan target untuk dijadikan sebagai sasaran fitnah, sekaligus tumbal pesugihan karir. Karena saya adalah yang paling keras dalam menyuarakan pembelaan dan mengupayakan agar extra judicial killing terhadap 6 orang pengawal HRS tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum, melalui mekanisme hukum Hak Asasi Manusia baik pada level nasional, maupun berlanjut pada level internasional. Setelah pada level nasional lembaga yang harusnya mengungkap sebuah peristiwa pelanggaran HAM Berat, justru malah berkomplot menutupi dan melakukan obstraction of justice.

Proses berikutnya dari rangkaian fitnah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan dalam Eksepsi terdahulu, rangkaian fitnah melalui berbagai media massa, baik mainstream maupun medsos terus berlanjut hingga hari ini. Operasi cipta kondisi melalui berbagai saluran media maintsream maupun medsos tersebut dapat kita lihat pada hari-hari selama persidangan, berbagai media tersebut menuliskan serial berita dengan key word untuk memudahkan jejak digital negatif tersimpan di big data, yaitu "sidang kasus terorisme Munarman". Secara sengaja diksi terorisme dilekatkan kepada nama saya dalam berbagai pemberitaan. Lalu konten dari berita-berita tersebut memuat keterangan saksi-saksi dan "ahli-ahli" yang telah dikondisikan untuk memberatkan saya dalam persidangan tanpa memuat bantahan dari saya dan tanpa melakukan verifikasi lanjutan atas pernyataan-pernyataan sepihak tersebut.

Ketika saksi-saksi dan "ahli-ahli" yang telah dikondisikan tersebut membuat pernyataan yang memberatkan walau tanpa bukti lanjutan dan tanpa verifikasi, serta tanpa metodologi dan nalar yang dapat dipertanggungjawabkan, maka media-media pencipta opini berlomba-lomba menuliskan dan memuat berita tersebut, tapi ketika keterangan tersebut saya bantah dan ketika kesempatan saya membuat bantahan, maka media- media tersebut menuliskan dengan diksi "Munarman KLAIM ". Begitu juga ketika saksi

yang meringankan dihadirkan oleh Penasihat Hukum saya, keterangan yang meringankan dari saksi tersebut ditulis sebagai klaim, oleh berbagai media. Penggunaan diksi KLAIM tersebut adalah untuk mem-framing bahwa pernyataan saya dan saksi tersebut hanya sepihak dan tidak didukung bukti. TETAPI, ketika saksi dan ahli yang memberatkan membuat pernyataan sepihak, media tersebut menuliskan tanpa diksi KLAIM, "saksi menyatakan" , "ahli menyatakan", bahkan ada yang sengaja menuliskan judul berita dengan kalimat, "Ternyata..", seolah sebuah kebenaran baru saja terungkap.

Sepanjang proses persidangan ini, selain saya harus membela diri dalam persidangan, saya juga harus mati-matian melalui Penasihat Hukum saya untuk meluruskan berbagai pemberitaan media yang misleading dan insinuatif. Media-media tersebut telah melakukan TRIAL BY THE PRESS dan TRIAL BY OPINION terhadap saya sebelum vonis pengadilan diputuskan. Contoh kongkrit bentuk-bentuk framing dan misleading oleh berbagai media yang mengutamakan sensasi tersebut adalah berita-berita dengan judul bombastis seperti; "Munarman Dituntut Hukuman Mati", padahal, faktanya persidangan saat itu baru pada tahap pemeriksaan saksi, lalu berikutnya berita dengan judul "Ditemukan Kalimat Bai’at Berkali-Kali Dalam Handphone Munarman yang Disita",

tanpa menjelaskan dalam berita tersebut bahwa kata Bai’at tersebut adalah permintaan bai’at pelantikan untuk pengurus FPI di berbagai daerah dan TIDAK ADA KAITAN DENGAN BAI’AT TERHADAP ISIS ATAU TINDAKAN TERORISME. Baru setelah

Penasihat Hukum saya mengajukan hak jawab, dimuatlah klarifikasi atas bai’at yang

dimaksud dalam HP saya tersebut.

Begitu juga saat Ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum saya, yaitu ROCKY GERUNG, panjang lebar uraian dari ROCKY GERUNG mengenai kedunguan berfikir oleh pihak-pihak yang merekayasa perkara saya, namun hanya karena ada satu diksi yang digunakan oleh ROCKY GERUNG yaitu perangai brutal saya, yang disebut oleh ROCKY GERUNG terkait peristiwa Monas yang sudah selesai secara hukum, namun media-media menuliskan diksi perangai brutal ini berulang-ulang dan tetap dalam framing target yang mereka inginkan yaitu mem-framing saya sebagai pelaku kekerasan. PADAHAL JUSTRU ROCKY GERUNG MEMBANDINGKAN DENGAN UPAYA YANG SAYA LAKUKAN DALAM MEMBAWA FPI SEBAGAI ORGANISASI KEMANUSIAAN. Inilah bentuk-bentuk

framing yang terus-menerus dilakukan oleh media-media jahat yang terus-menerus menutupi kebenaran dengan framing dan agenda setting mereka sendiri.

Praktik penerapan standar ganda dalam pemberitaan dan pembentukan opini seringkali dilakukan dengan menyalahgunakan media massa. Contoh kongkrit yang bisa saya tunjukkan adalah dalam kasus perang Rusia vs Ukraina di komparasi dengan penjajahan Israel atas Palestina. Jelas sekali media massa dan dunia global menerapkan standar ganda dalam framing berita dan issue dalam kedua hal tersebut. Berikut bukti kongkrit jurnalisme yang prejusdice dan standar ganda dalam melakukan pemberitaan, yang direkam oleh salah media yang berani melakukan otokritik.

https://international.sindonews.com/read/706195/41/standar-ganda-media-barat- ukraina-melawan-dicap-pahlawan-palestina-melawan-dicap-teroris-1646715830

Pola pemberitaan standar ganda tersebut bukan saja terjadi dalam masalah perang Rusia vs Ukraina, tapi dalam kasus yang saya alami banyak media juga menerapkan standar ganda. Dalam pemberitaan terhadap saya, sejak penangkapan hingga persidangan, berulang kali media menuliskan diksi SIDANG KASUS TERORISME MUNARMAN, TERDAKWA KASUS TERORISME MUNARMAN, selalu media menggandengkan nama saya dengan diksi TERORISME.

Namun pada sisi lain, ketika memberitakan pembantaian 8 orang pekerja tower di Kabupaten Puncak Jaya, MEDIA TIDAK SEKALIPUN MENYEBUT KATA TERORISME

dalam pemberitaannya. Padahal jelas-jelas, dalam peristiwa terorisme yang dilakukan oleh OPM tersebut, telah terjadi penggunaan kekerasan yang berakibat menimbulkan korban jiwa, mengakibatkan ketakutan dan berulang-ulang tindakan terorisme oleh OPM tersebut dilakukan. Unsur-unsur tindak pidana terorisme sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 7 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah sangat terpenuhi dalam berbagai peristiwa di Papua. Korbannya bukan saja masyarakat sipil, namun aparat negara TNI/POLRI pun sudah banyak yang menjadi korban, namun sekali lagi, TIDAK ADA media yang menuliskan hal tersebut sebagai perbuatan terorisme.

Begitu juga terhadap kasus bom molotov terhadap pos Polisi di Bekasi, TIDAK ADA PENYEBUTAN TERORISME sedikitpun dalam pemberitaan media. Bisa kita lihat secara fakta dari kedua kasus tersebut, TIDAK ADA satupun media menyebut tindakan tersebut sebagai tindakan terorisme yang dilakukan oleh teroris lone wolf atau kelompok teroris. Tapi, ketika saya ditangkap, hingga persidangan ini berlangsung, media-media selalu menyematkan kata terorisme dalam pemberitaan mereka. PADAHAL BENTUK KEKERASAN APA? DAN SIAPA KORBAN JIWA YANG SUDAH SAYA TIMBULKAN? PERISTIWA TERORISME APA? YANG MANA? DIMANA? DAN KAPAN SAYA LAKUKAN ?

Semua labeling dan framing tersebut dalam fakta persidangan ternyata TIDAK ADA SATUPUN YANG TERBUKTI, tapi media-media SUDAH melakukan vonis melalui TRIAL BY THE PRESS terhadap saya. Bahkan bukan saja terhadap saya pribadi, urusan privasi keluarga saya pun digosipkan dan dijadikan berita sensasional oleh banyak media saat penangkapan terjadi. Bumbu gosip dan sensasi yang menyertai peristiwa penangkapan saya adalah modus khas dan selalu digunakan dalam kasus-kasus yang syarat dengan rekayasa dan kepentingan non yuridis. Tujuannya adalah untuk CHARACTER ASSASINATION sekaligus mengaburkan fakta demi mengkonstruksi kasus sesuai dengan kehendak komplotan perekayasa. Semua labeling dan framing dapat saya ilustrasikan sebagaimana gambar dibawah ini:

Saya tidak sungkan untuk menyuarakan kritik terhadap berbagai perilaku yang menyalahgunakan fungsi dari media massa yang hanya menjadi perpanjangan tangan dari kelompok penguasa (THE RULING CLASS) yang zalim, untuk mem-framing dan me-labeling kelompok lainnya sebagai penjahat, untuk menutup-nutupi kezalimannya. Karena memang media saat ini sudah banyak disalahgunakan fungsinya, bukan lagi sebagai pemberi informasi yang benar, tapi sudah menjadi IDEOLOGICAL STATE APPARATUS, meminjam istilah LOUIS ALTHUSSER, dari kelompok yang berkuasa atau THE RULING CLASS, dalam bahasa ANTONIO GRAMCI, sudah menjadi APPARATUS HEGEMONIC dari THE RULING CLASS. Sehingga kelompok atau orang yang dianggap menganggu SUPERIORITAS/SUPREMASI DARI THE RULING CLASS tersebut akan di-labeling dan di-stigma dengan berbagai predikat negatif. Sepanjang pengalaman saya berinteraksi dengan media-media mainstream, memang saya diposisikan oleh mereka sebagai tokoh antagonis yang jahat dan keji. Itulah wacana simbolik yang mereka ingin tampilkan terhadap diri saya, sehingga seolah tidak ada sisi baik dalam diri saya.

Komplotan pembunuh, tukang fitnah dan perekayasa hukum, hanya karena sedang memegang otoritas, mempunyai kekuatan simbolik untuk mengonstruksi dan mendefinisikan realitas sesuai dengan selera dan ideologinya, melalui wacana simbolik terorisme. Dan pemaknaan wacana simbolik terorisme yang di copy paste dari Amerika dan dijalankan oleh para penguasa jahat ini, didukung oleh IDEOLOGICAL STATE APPARATUS atau APPARATUS HEGEMONIC, yang dengan gagahnya membalikkan logika, tidak perlu mempertimbangkan HAM orang yang dituduh teroris, yang harus dipertimbangkan adalah HAM korban Teroris. Sebagaimana yang terjadi di Jawa Tengah baru-baru ini, ada seorang dokter yang kakinya difabel, ditembak mati, hanya karena di label sebagai Tersangka Teroris. Padahal TIDAK ADA VONIS PENGADILAN BERSALAH TERHADAP dokter tersebut. Yang pada intinya, bila seseorang disebut Teroris, sah untuk dilakukan apapun termasuk di extra judicial killing. Seolah benar argumen ini, namun APARATUS IDEOLOGI dan APARATUS HEGEMONI tersebut lupa, bahwa orang yang dijadikan tersangka tersebut, belum divonis bersalah oleh pengadilan. Mereka baru disangka dan didakwa, namun para intelektual tukang, akademisi, media dan berbagai pihak tersebut sudah menjatuhkan vonis melalui TRIAL BY OPINION.

Namun dalam kenyataan lain, yang substansi permasalahannya adalah masalah terorisme, yaitu ketika, aparat TNI/POLRI, tenaga kesehatan, guru, pekerja infrastruktur dan masyarakat sipil lainnya telah nyata-nyata dibunuh dalam jumlah yang massif oleh kelompok teroris separatis, mereka kaum yang menamakan dirinya intelektual dan berkoar-koar anti terhadap terorisme tersebut bungkam seribu bahasa. Media-media pun yang selama ini menghakimi saya melalui Trial by The Press, TIDAK ADA SATUPUN YANG MENYEBUTKAN BAHWA TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK SEPARATIS TERSEBUT SEBAGAI TINDAKAN TERORISME. PARA TERORIS YANG TELAH MELAKUKAN BERBAGAI PERBUATAN TERORISME TERSEBUT

HANYA DISEBUT KKB. Padahal jelas-jelas, mereka menggunakan kekerasan, korban bersifat massal, pembunuhan terjadi berulang-ulang, dan cara yang dilakukan sama kejinya dengan kelompok teroris lainnya. Namun TIDAK ADA HISTERIA, KEHEBOHAN DAN FRAMING TERORIS DAN TERORISME sebagaimana yang saya alami. Inilah bentuk-bentuk standar ganda yang diterapkan baik oleh penguasa negeri yang jahat maupun oleh media-media yang menyalahgunakan fungsi media. Ada apa denganmu..?

Mereka hanya disebut KKB, masyarakat awam juga tidak banyak yang tahu kepanjangan dari KKB. Istilah ini secara sengaja digunakan untuk menyembunyikan perbuatan terorisme yang telah dilakukan oleh OPM.

“TUGAS Pers bukanlah untuk menjilat penguasa, tapi mengkritik orang yang sedang berkuasa". Itu ucapan terkenal tokoh pers pendiri Harian Kompas, PK OJONG (1920 - 1980). ILHAM BINTANG Wartawan Senior menyatakan "Tidak kita pungkiri satu dasawarsa terakhir pers nasional kembali mengalami ancaman malfungsi". Dalam konteks issue terorisme saat ini, pers juga telah mengalami malfungsi dengan hanya berfungsi menyebarkan propaganda dari penguasa tanpa sedikitpun bersikap kritis dan bahkan menerapkan standar ganda.

Berikut ini saya tampilkan penerapan standar ganda dalam pemberitaan terhadap aksi terorisme yang dilakukan OPM, tapi hanya ditulis KKB saja oleh berbagai media. Tidak ada diksi kelompok teroris dan perbuatan terorisme sama sekali dalam berbagai pemberitaan tersebut.

https://daerah.sindonews.com/artikel/jatim/4088/biadab-opm-bantai-31-pekerja- pembangunan-jembatan-di-nduga-papua

https://news.detik.com/berita/d-4329484/31-pekerja-jembatan-dibunuh-usai-kkb- upacara-papua-merdeka

https://www.jpnn.com/news/kkb-bantai-31-pekerja-proyek-jembatan-nduga-dihentikan

https://www.jawapos.com/nasional/06/12/2018/pasukan-gabungan-temukan-16-jasad- korban-serangan-brutal-kkb/

https://regional.kompas.com/read/2020/09/17/20185121/kkb-bunuh-pengemudi-ojek- berselang-3-jam-habisi-prajurit-tni-di-intan-jaya

https://www.merdeka.com/peristiwa/kkb-kembali-bunuh-guru-di-distrik-beoga- papua.html

https://news.detik.com/berita/d-5535700/deretan-kebengisan-kkb-di-papua-bunuh- guru-hingga-siswa

https://news.detik.com/berita/d-5546166/kabinda-papua-gugur-ditembak-kkb-di- belakang-kepala

https://amp.kompas.com/regional/read/2021/09/17/153436878/cerita-nakes-korban- kekejaman-kkb-dilempar-ke-jurang-hingga-ditelanjangi

https://nasional.sindonews.com/read/417314/14/miris-95-nyawa-melayang-akibat-aksi- brutal-kkb-selama-3-tahun-1620090305

Cuplikan berita-berita diatas adalah bukti nyata standar ganda dalam issue terorisme yang menjadi kenyataan di Indonesia saat ini. Yang lebih sadis dalam penerapan standar ganda ini adalah ketika saya dan FPI membuat pernyataan yang mengecam perbuatan terorisme kelompok separatis OPM yang telah membunuh aparat negara TNI/POLRI, membantai tenaga kesehatan, guru dan pekerja infrastruktur serta masyarakat sipil lainnya, TIDAK ADA SATUPUN media yang memuat berita kecaman tersebut. Ajaib bukan..?

YANG LEBIH ANEH BIN AJAIB LAGI, APARAT PENEGAK HUKUM YANG BIASANYA PALING GANAS DAN SEMANGAT UNTUK MEMBANGUN OPINI, FRAMING, LABELING TERORIS TERHADAP KELOMPOK TERTENTU DAN KEPADA SAYA SERTA FPI KHUSUSNYA, JUSTRU MENYATAKAN SECARA TERBUKA, TIDAK MENGIRIMKAN DENSUS 88 UNTUK MENANGANI KELOMPOK TERORIS SEPARATIS TERSEBUT DAN MENOLAK JUGA MENYEBUT KELOMPOK SEPARATIS TERORIS TERSEBUT DENGAN SEBUTAN TERORIS. Namun

terhadap orang yang BELUM JELAS melakukan kekerasan apa, tindakan terorisme dimana dan kapan, Densus 88 SUDAH MAIN TEMBAK DAN BUNUH secara EXTRA JUDICIAL KILLING.

SELAIN ANEH BIN AJAIB, HAL INI MAKIN MEMBUKTIKAN PENERAPAN STANDAR GANDA, KETIDAKADILAN DAN KEZALIMAN YANG NYATA. MAKIN MEMPERKUAT BUKTI BAHWA PERKARA TERHADAP DIRI SAYA, ADALAH PERKARA REKAYASA UNTUK KEPENTINGAN NON YURIDIS DENGAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN DAN PERANGKAT HUKUM YANG ADA. Berikut

bukti yang saya sampaikan dalam PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM STANDAR GANDA tersebut:

https://news.detik.com/berita/d-5547784/polri-belum-nyatakan-kkb-sebagai-kelompok- teroris

https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/05/06/04000061/polri-belum-tugaskan- densus-88-untuk-tindak-kkb-di-papua

https://www.gelora.co/2021/09/kepala-densus-88-minta-setop-penggunaan.html?m=1

Lihatlah penulisan oleh salah satu media di atas, menulis kata TERORISME saja sengaja dikaburkan. Betapa standar ganda dan ketidakadilan dalam bentuk TRIAL BY OPINION dan TRIAL BY THE PRESS yang dilakukan terhadap saya sedemikian kongkrit. Dalam perkara yang sedang saya alami a quo, pembentukan opini untuk menteroriskan FPI gencar sekali, melalui berbagai pemberitaan yang sengaja di-design, bahkan juru bicara APH tersebut jelas-jelas, ketika saya dalam proses penangkapan menyatakan bahwa ditemukan bahan peledak dengan daya ledak tinggi di Sekretariat FPI dan menyatakan akan memeriksa pengurus FPI lainnya. Namun faktanya hingga persidangan ini hampir selesai, semua yang dipropagandakan di berbagai media tersebut tidak ada buktinya. Soal bahan peledak, tidak pernah dijadikan bahan pemeriksaan di persidangan. Semua hanya omong kosong untuk sekedar permainan TRIAL BY OPINION dan TRIAL BY THE PRESS semata.

Majelis Hakim yang mulia, Penuntut Umum yang saya hormati,

Penasihat Hukum yang saya banggakan,

Kembali ke proses awal perkara ini dilaporkan, pelapor atas nama IMAM SUBANDI, seorang aparat yang bertugas sebagai salah satu pejabat pelaksana operasional di Densus 88, bergelar Doktor, berpangkat AKBP saat membuat laporan, telah membuat LAPORAN POLISI dengan hanya bermodalkan video youtube dan postingan video di twitter. Lalu berhalusinasi dan mengarang cerita bahwa para pelaku terorisme adalah pengurus FPI sebagaimana dalam BAP-nya. Faktanya, apa yang disebut dalam BAP pelapor IMAM SUBANDI ini, bahwa beberapa nama yang disebutkan dalam BAP sebagai pengurus FPI hingga proses persidangan ini pada tahap Pembelaan, TIDAK PERNAH TERBUKTI. Begitu juga ketika video yang dijadikan modal membuat Laporan Polisi tersebut ditonton bersama di persidangan, dengan framing bahwa saya berbai’at ke ISIS, ternyata setelah DITONTON BERSAMA DALAM PERSIDANGAN, TIDAK TERBUKTI

SAYA IKUT BERBAI’AT. Di dalam video yang ditonton bersama, saya TIDAK

MENGANGKAT TANGAN ATAUPUN MENGUCAPKAN KALIMAT BAI’AT, namun si

pelapor IMAM SUBANDI yang dilanjutkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, tetap menyatakan bahwa saya berbai’at. Nampak jelas hawa nafsu si pelapor tersebut untuk menjerumuskan saya ke dalam penjara. Mungkin bagi si pelapor, dengan saya masuk penjara, secara karier dianggap prestasi dan keberhasilan serta kesuksesan besar yang akan diberi hadiah kenaikan pangkat dan jabatan atau hadiah lainnya.

Hal ini mengingatkan saya pada sebuah kisah dua orang pemburu yang membidik objek buruannya, pemburu yang satu menyatakan bahwa objek tersebut adalah burung, pemburu satu lagi menyatakan bahwa objek tersebut adalah tupai. Kedua pemburu berdebat sengit hingga akhirnya diputuskan bahwa pemburu yang menyatakan bahwa objek tersebut adalah tupai, dipersilahkan menembak objek tersebut. Namun ternyata ketika senjata meletus dan tidak mengenai objek tersebut, dan objek tembakan tersebut TERBANG KE LANGIT, maka pemburu yang menyatakan bahwa objek tersebut tupai dengan santainya menyatakan, "WAH TERNYATA TUPAINYA BISA TERBANG".

Inilah gambaran yang bisa menjelaskan situasi dan kondisi yang saya alami dalam perkara ini. Ketika fitnah-fitnah yang didakwakan kepada saya, bahwa saya seolah-olah:

(1) berbai’at kepada ISIS, (2) bahwa FPI difitnah mendukung ISIS melalui Maklumat, (3) bahwa pengurus FPI terlibat tindakan terorisme, (4) bahwa saya difitnah bagian dari jaringan teroris, bahkan sebagai GEMBONG teroris, TIDAK ADA SATUPUN YANG BISA DIBUKTIKAN DI PERSIDANGAN INI. Maka melalui TRIAL BY THE PRESS, TRIAL BY OPINION, pihak-pihak yang memfitnah tersebut TETAP SAJA membuat pernyataan sebagaimana cerita TUPAI BISA TERBANG di atas.

Sikap kepala batu dan ngotot berpendapat TUPAI BISA TERBANG ini terus berlanjut. Dalam persidangan ini telah dihadirkan satu orang yang mengaku Ahli Psikologi Klinis dan Psikologi Forensik, yang dengan kasat mata, menggunakan metodologi googling untuk melakukan profiling terhadap saya, lalu bahan-bahan hasil googling tersebut diubah seenaknya sendiri, kalimat-kalimatnya disesuaikan dengan selera si pemberi order, demi membangun profil negatif terhadap saya. Kalimat dalam sebuah situs berita, yang situs berita tersebut juga hanya menampilkan satu sisi saja terhadap peristiwa yang juga tidak pernah diverifikasi kebenarannya, lalu oleh orang yang mengaku Ahli Psikologi Klinis dan Psikologi Forensik, kalimat dalam berita tersebut diubah, seolah-olah kalimat tersebut adalah kalimat langsung dari saya. Begitu juga terhadap hasil googling lainnya, orang yang mengaku Ahli Psikologi Klinis dan Psikologi Forensik tersebut menambah- nambah kalimat yang tidak ada menjadi seolah-olah ada, dan kalimat tersebut dinisbatkan kepada saya.

Berikut ini perbandingan antara kalimat yang terdapat dalam BAP keterangan orang yang mengaku Ahli Psikologi Klinis dan Psikologi Forensik dengan kalimat yang tertulis dalam berita:

https://sumsel.inews.id/berita/kisah-munarman-putra-palembang-di-balik-transformasi- fpi

Terdapat perbedaan yang sangat jauh antara kata "mengakui" seperti yang dikarang oleh penjahat Psikologi Klinis dan Psikologi Forensik dengan kata yang tertulis di sumber informasinya yaitu, "dia disebut menolak". Media yang membuat berita tersebut saja, masih menuliskan kata yang mengandung pengertian tuduhan pihak lain terhadap diri saya. Sementara si penjahat yang mengaku ahli tersebut, mengubah tanpa malu, bahwa itu adalah pengakuan saya. Dan ketika ditunjukkan kepada orang yang mengaku Ahli Psikologi Klinis dan Psikologi Forensik tersebut sumber kutipannya yang berbeda kalimatnya, orang yang mengaku ahli tersebut menjawab ke hal-hal lain yang tidak ada hubungan dengan pertanyaan dan tetap saja menyatakan, TERNYATA TUPAI BISA TERBANG. Tunggulah nanti di yaumil hisab.

Padahal kita sama mengetahui, berita-berita di internet yang dijadikan rujukan adalah situs-situs berita, dimana secara faktual, situs berita tersebut dikelola oleh orang-orang yang meminjam teori ALTHUSER dan GRAMSCI memiliki peran sebagai IDEOLOCAL STATE APPARATUS dan atau APPARATUS HEGEMONIC. Para penulis berita ini, tidak bebas dari bias subjektifitas dan kepentingan institusionalnya. Dan si penulis pun tidak melakukan verifikasi dan tabayyun dalam menuliskan berita tersebut. Sehingga informasi yang sengaja disebar dan input ke dalam media internet adalah informasi yang hanya mengikuti kerangka ideologis wacana simbolik yang diinginkan oleh THE RULING CLASS. Belum lagi taktik take down dan banned terhadap informasi dan profile yang tidak diinginkan oleh THE RULING CLASS.

SEHINGGA, METODE ORANG YANG MENGAKU AHLI PSIKOLOGI KLINIS DAN PSIKOLOGI FORENSIK INI, MENGALAMI BEBERAPA KALI KESALAHAN FATAL SECARA METODOLOGI, YAITU, PROFILING HANYA DIDASARKAN GOOGLING BERITA, BERITA YANG DIAMBIL HANYA BERITA YANG NEGATIF DAN TIDAK PERNAH DIVERIFIKASI, BAHKAN BERITA TERSEBUT SUDAH DI DAUR ULANG ATAU DITULIS ULANG YANG BERSUMBER DARI BERITA MEDIA LAINNYA, DENGAN TENTU SAJA, BERBAGAI TAMBAHAN SI PENULIS BERITA YANG MENDAUR ULANG TERSEBUT, LALU OLEH YANG MENGAKU AHLI PSIKOLOGI KLINIS DAN PSIKOLOGI FORENSIK, SUMBER TERSIER YANG SUDAH MENGALAMI DISTORSI TERSEBUT, KEMBALI DIUBAH-UBAH KALIMATNYA MENURUT KEMAUAN SI AHLI BERDASARKAN ORDER PENYIDIK. INILAH FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN.

Logika berfikir TUPAI BISA TERBANG ini, juga diterapkan dalam hal menilai isi ceramah saya, yang TIDAK ADA SATUPUN berisi atau bermaksud mendukung ISIS atau pun menyuruh mendukung ISIS atau menyuruh melakukan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan, atau mengarahkan orang lain untuk melakukan, atau memprovokasi orang lain untuk melakukan, TIDAK ADA SATUPUN kata atau kalimat saya yang mengandung tujuan untuk menggerakkan orang melakukan perbuatan terorisme, TIDAK ADA KATA atau KALIMAT saya yang mengarah ke BAI’AT, HIJRAH, MENYURUH MELAKUKAN KEKERASAN DALAM BENTUK APAPUN,

MENYURUH MEMBUNUH, MENYURUH MENCULIK, MENYURUH MENGHANCURKAN BENDA-BENDA ATAU OBJEK VITAL, ATAU MENYURUH I'DAD DALAM SEGALA BENTUKNYA.

Namun karena sudah TIDAK ADA BUKTI yang bisa membenarkan fitnah tersebut, maka dalam proses persidangan ini, kata-kata dan kalimat saya dalam kegiatan di Makassar dan Medan TELAH DIANALOGIKAN oleh Penyidik dan Penuntut Umum seolah-olah, kalimat-kalimat saya tersebut adalah merupakan faktor penggerak orang lain dan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan terorisme, dengan modus secara sengaja MENYESATKAN MAKNA dari kalimat yang saya ucapkan. Kata atau diksi yang dikriminalisasi tersebut adalah QISASH, HUDUD, TA'ZIR, JIHAD, KHILAFAH DAN DAULAH. Padahal kata atau diksi qisash, hudud, ta'zir, Khilafah dan Daulah adalah kosa kata yang bersifat denotatif, namun oleh pihak Penyidik dan Penuntut Umum diartikan sebagai makna konotatif. Maka seharusnya yang duduk di kursi Terdakwa ini adalah Penyidik dan Penuntut Umum yang memiliki pemahaman sesat terhadap qisash, hudud, ta'zir, khilafah dan daulah ini, karena pemahaman Penyidik dan Penuntut Umum sama persis sesatnya seperti pemahaman para teroris yang dihadirkan sebagai saksi dipersidangan a quo. Dan perlu saya ingatkan, bahwa dalam HUKUM PIDANA DILARANG KERAS MELAKUKAN ANALOGI TERHADAP SEBUAH FAKTA ataupun NORMA.

Dalam ceramah saya tanggal 24 Januari 2015, saya justru mengingatkan, ada skenario building dari pemerintah Amerika Serikat berdasarkan dokumen NIC 2020-2025. Saya justru mengingatkan pada tahun 2015 tersebut, bahwa 5 tahun kemudian yaitu pada tahun 2020, Amerika Serikat dan sekutunya yang memprediksi akan muncul kekhilafahan Islam. Artinya, bukan saya yang menginginkan sebagai buah pikiran saya bahwa tahun 2020 akan berdiri kekhilafahan Islam. Saya hanya sekedar mengingatkan bahwa pihak Amerika Serikat dan sekutunya pasti akan menghalangi hal tersebut, melalui strategi sarang lebah untuk melakukan monsterisasi terhadap khilafah. Sehingga dengan ditampilkannya sosok monster seperti ISIS dalam wacana khilafah, maka akan muncul penolakan terhadap wacana khilafah karena sudah menjadi label yang negatif. Ini yang saya sampaikan dalam ceramah tanggal 24 Januari 2015 sebagai strategi perang dingin yang digunakan lagi. Silahkan baca baris ke delapan halaman sembilan Surat Dakwaan. Berikut saya sampaikan bukti-bukti yang menjadi rujukan pernyataan saya pada tahun 2015 yang lalu.

https://rmol.id/amp/2014/08/16/167958/abu-bakar-al-baghdadi-dan-isis-bagian-dari- strategi-sarang-lebah-

https://republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/14/08/03/n9m0h7-snowden- isis-bentukan-israel-as-dan-inggris

https://nationalgeographic.grid.id/read/13293029/strategi-sarang-lebah-isis-di-dunia- siber

Saya juga mengingatkan dalam acara tanggal 24 Januari 2015 tersebut, bahwa hati-hati jebakan dan akan dijadikan target penangkapan apabila terjebak dalam tipu daya pihak yang membangun skenario untuk merusak Islam. Sebab saya memiliki berbagai informasi tentang cara-cara penegak hukum dalam merekayasa perkara. Sebagai bukti adalah di bawah ini.

https://www.thetimes.co.uk/article/fbi-lured-dimwits-into-terror-plot-vsh8pskdb83

https://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/operasi-penangkapan-teroris-di-new- york-adalah-rekayasa.htm

https://www.theguardian.com/world/2011/nov/16/fbi-entrapment-fake-terror-plots

https://internasional.kompas.com/read/2014/07/21/21084801/HRW.FBI.Kerap.Jebak.W arga.Muslim.dengan.Plot.Terorisme?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Refferal&ut m_campaign=Sticky_Mobile

Dengan demikian, secara alam pikiran saya, pada tahun 2015 tersebut, sama sekali TIDAK MENGANGGAP, kekhilafahan Islam sudah berdiri, apalagi kekhilafahan yang merujuk pada ISIS. Seandainya saya adalah orang yang sudah menjadi bagian dari ISIS, untuk apa saya berbicara prediksi tahun 2020 di saat tahun 2015 sudah ada ISIS ? Justru saya mengingatkan kepada semua pihak agar tidak terjebak pada skenario global Amerika Serikat.

Majelis Hakim yang mulia, Penuntut Umum yang saya hormati,

Penasihat Hukum yang saya banggakan,

Jadi, sekali lagi, sungguh di luar nalar orang sehat, bila masih saja menyatakan saya bagian atau afiliasi dari ISIS. Apalagi secara terbuka melalui berbagai media sebelum saya ditangkap, saya sudah menyatakan dengan tegas perbedaan antara FPI dan ISIS.

https://republika.co.id/berita/qorl0k396/munarman-perbedaan-ideologi-fpi-menentang- isis

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55501862

https://today.line.me/id/v2/article/WO0Z5v

https://metro.tempo.co/read/1434553/bantah-fpi-terlibat-isis-munarman-beberkan- lima-perbedaannya

https://www.suara.com/news/2021/02/19/063343/munarman-sebut-fpi-tak- mengkafirkan-orang-seperti-isis

Majelis Hakim yang mulia, Penuntut Umum yang saya hormati,

Penasihat Hukum yang saya banggakan,

Upaya-upaya rekayasa demi membuktikan fitnah bahwa saya adalah tokoh penggerak terorisme, dan bermufakat untuk melakukan terorisme, dibangun melalui profile negatif sosok saya yang banyak dikenal orang, dan posisi saya sebagai pengurus di DPP-FPI, dalam perkara a quo, oleh orang-orang jahat perekayasa kasus, telah dianalogikan sebagai sebuah daya upaya untuk mempengaruhi dan bermufakat dengan orang lain, telah dianalogikan sebagai perbuatan menggerakkan orang lain dan atau bermufakat dengan orang lain untuk melakukan perbuatan terorisme. SUNGGUH SESAT NALAR DAN JUMPING OF CONCLUSION. Padahal saksi-saksi yang adalah PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME yang dihadirkan untuk memberatkan saya, yang di-design dan direkayasa seolah-olah mereka terpengaruh oleh saya, justru di dalam persidangan mengungkapkan FAKTA BAHWA MEREKA TIDAK PERNAH BERINTERAKSI ATAU BERKOMUNIKASI DENGAN SAYA DALAM BENTUK APAPUN, BAIK SEBELUM MAUPUN SETELAH KEGIATAN DI UIN SYARIF HIDAYATULLAH CIPUTAT TANGGAL 6 JULI 2014, BEGITU JUGA SEBELUM DAN SESUDAH KEGIATAN DI MAKASSAR TANGGAL 24 DAN 25 JANUARI 2015, MAUPUN SEBELUM DAN

SESUDAH KEGIATAN DI MEDAN 5 APRIL 2015. Dan pada saat acara berlangsung pun, mereka para saksi tersebut TIDAK PERNAH BERDISKUSI apapun dengan saya, baik dalam tanya jawab maupun diskusi informal membicarakan materi ceramah yang saya sampaikan.

Justru saksi-saksi yang dihadirkan Penasihat Hukum saya, yang mereka hadir di kegiatan tanggal 24 dan 25 Januari 2015 di Makassar, TERNYATA TIDAK TERPENGARUH APAPUN OLEH SAYA UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN TERORISME, malah

mereka memahami, bahwa ada skenario global yang sedang beroperasi untuk menjadikan umat Islam sebagai sasaran fitnah.

Bahkan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dari Medan pun, menyatakan bahwa DIA SUDAH RADIKAL sebelum bertemu saya, dan tidak ada pengaruh apapun terhadap kehadiran saya di acara seminar tersebut.

Yang lebih dahsyat adalah, saksi yang bertugas sebagai panitia acara di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, yang dikonstruksikan oleh perekayasa perkara a quo adalah sebagai pihak yang terafiliasi dengan saya, justru menyatakan bahwa saya dan FPI bukan kelompok mereka karena FPI dan saya masih menghalalkan demokrasi. Mereka bahkan hendak mengusir saya dari lokasi acara di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat tersebut. Dan dalam persidangan ini, justru menasehati saya untuk berhenti berprofesi sebagai advokat, karena dianggap oleh saksi tersebut sebagai hukum thogut.