Terungkap! Luhut Dewan Pembina di Apdesi Versi Surta Pendukung Jokowi Tiga Periode
Ahad, 3 April 2022
Faktakini.info, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan adalah bagian dari dewan pembina Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Apdesi) yang diketuai Surta Wijaya. DPP Apdesi ini sebelumnya menyatakan dukungan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode pada acara Silaturahmi Nasional Kepala Desa 2022 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (29/3/2022).
"Bapak Luhut Binsar Pandjaitan adalah Dewan Pembina DPP Apdesi," ujar Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya dalam siaran persnya yang dikonfirmasi Republika, Kamis (31/3/2022).
Selain posisinya sebagai dewan pembina DPP Apdesi, Luhut juga diundang menjadi pembicara kunci mengenai investasi dan pertumbuhan ekonomi di desa pada masa pandemi Covid-19. Kemudian, DPP Apdesi menilai, Kemenko Marves memiliki korelasi besar atas pembangunan desa karena telah menjembatani program-program di kementerian lain yang di bawah koordinasinya.
Sementara itu, dukungan tiga periode masa jabatan presiden diklaim merupakan spontanitas peserta silaturahmi. Namun, apabila konstitusi memungkinkan Jokowi mencalonkan lagi, maka DPP Apdesi dan kepala desa akan membwrikan dukungan penuh kepada Jokowi.
"Sebab desa-desa di seluruh Indonesia merasakan kebijakan pembangunan desa di bawah Presiden Jokowi sangat dirasakan," klaim Surta.
Dia juga mengatakan, DPP Apdesi akan melakukan rapat koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Indonesia mengenai deklarasi dukungan tiga periode kepada Jokowi. Selain itu, beberapa pengurus pun menyampaikan beberapa pandangan, di antaranya meminta tiga periode masa jabatan sama dengan masa jabatan kepala desa tiga periode serta pemilu ditunda.
"Ada yang meminta tiga periode masa jabatan sama dengan masa jabatan kepala desa tiga periode, ada juga minta pemilu ditunda guna konsolidasi bersama pasca-Covid," tutur dia.
Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti mengakui, memang berpolitik menjadi hak setiap warga negara. Namun, sikap para kepala desa ini yang tergabung dalam Apdesi dengan mendukung Jokowi tiga periode, menurutnya tidak pantas.
Sebagai kepala desa yang merupakan pejabat politik paling dekat dengan warga desa, sikap dan tuntutan politik seharusnya menggambarkan realitas warga desanya. Akan tetapi di tengah kondisi perekonomian seperti sekarang, dimana minyak goreng mahal dan langka, serta harga sembako mahal, disinilah pertanyaannya.
"Apakah sikap politik kepala desa ini menggambarkan juga pandangan politik warga desanya, atau itu hanya semata sikap politik para kepala desanya sendiri," kata Ray Rangkuti dalam keterangan kepada wartawan, Kamis.
Menurutnya, tidak perlu hasil survei yang harus kredibel untuk menunjukkan mayoritas warga Indonesia mendukung itu atau tidak. Karena, kata dia, sudah jelas, konstitusi melarang perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode, termasuk didalamnya penundaan pelaksanaan pemilu.
"Jadi dapat dilihat dari hal ini, sikap kepala desa ini sebenarnya lebih bersifat kepentingan politik mereka dibandingkan menyuarakan kepentingan warga desanya," kata dia.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman menyoroti peran Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menurutnya, seperti perdana menteri. Hal itu Benny sampaikan seraya mengunggah potongan berita soal rencana Apdesi) mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Jokowi menjabat tiga periode lewat akun Twitter-nya, @BennyHarmanID, Rabu (30/3/2022).
"Saya amati peran Menko Marves dalam kabinet Jokowi seperti perdana menteri. Sehingga diam-diam ada pergeseran sistem ketatanegaraan," kata Benny dalam cuitannya.
Senada dengan Benny, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai, Luhut memang banyak melaksanakan tugas yang bukan tupoksinya.
"Luhut selama menjadi Menko Marves terlihat memang banyak melaksanakan tugas yang bukan tugas dan fungsinya (tupoksi). Hal itu terjadi karena Presiden banyak menugaskan Luhut yang bukan tupoksinya," katanya kepada Republika pada Kamis (31/3/2022).
Ia mencontohkan, tugas dari Jokowi untuk Luhut menjadi Koordinator Penanganan Pandemi Covid-19 se-Jawa dan Bali. Menurut Jamiluddin, semua diserahkan sepenuhnya kepada Luhut.
Konsekuensinya, Luhut banyak menangani terkait pandemi Covid-19, yang pernyataannya kadang kala nyerempet ke masalah kesehatan. Padahal, secara formal ia hanya Menko Markes, yang bidang kerjanya sudah jelas diatur dalam peraturan perundangan.
"Karena Luhut masuk hampir ke semua bidang maka secara fungsional ia dinilai sudah melaksanakan tupoksi perdana menteri," kata Jamiluddin.
Menurut Jamiluddin, peran besar Luhut dalam kabinet Presiden Jokowi tentunya bisaberdampak pada turunnya wibawa presiden di mata masyarakat. Selain itu, peran Luhut yang besar juga dapat mempengaruhi soliditas kabinet.
"Hanya saja, para menteri itu tidak menunjukkan ketidaksukaannya secara frontal. Jadi, besarnya peran Luhut di kabinet Jokowi sebaiknya dikurangi. Hal itu diperlukan agar nakhoda di negeri ini hanya satu dan kabinet Jokowi tetap solid," kata dia.
Foto: Luhut Binsar Pandjaitan
Sumber: republika.co.id