(Video) Tolak Jokowi 3 Periode, Mahasiswa Gelar Aksi di DPRD Kaltim dan DPRD Sumsel
Jum'at, 8 April 2022
Faktakini.info, Jakarta - Ribuan massa dari lintas organisasi kemahasiswaan dan ragam elemen masyarakat menggelar aksi demo di depan Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Rabu (6/4) siang.
Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam) ini menggelar aksi penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan wacana pengunduran Pemilu 2024.
Dalam aksi ini, massa turut menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM dan PPN. Selain berorasi, mereka juga melakukan aksi bakar ban. Kendati demikian, aksi ini berjalan tertib dan damai.Arya Yudistira mengatakan ada tiga tuntutan yang mereka sampaikan kepada wakil rakyat di DPRD Kaltim.
“Pertama adalah penolakan kenaikan BBM dan kenaikan PPN. Kemudian penolakan atas wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dan penundaan pemilu 2024,” terangnya kepada JPNN.com.
Menurut Aliansi Mahakam, dampak kenaikan BBM dan PPN membuat harga barang dan kebutuhan masyarakat ikut naik. Akibatnya perekonomian masyarakat semakin tercekik.
Harga Pertamax per 1 April 2022 naik menjadi Rp 12.500 sampai Rp 13.500 per liter, dari sebelumnya Rp 9.000 sampai Rp 9.400 per liter.
“Sangat tidak relevan. Di saat kondisi pandemi sekarang dan pemulihan ekonomi yang belum maksimal, hal ini sangat tidak bisa diterima masyarakat,” jelasnya.
"Sementara di poin ketiga, sangat jelas di Pasal 7 Amandemen UU 1945. Tertuang bahwa presiden dan wakil presiden itu hanya diberikan masa jabatan satu periode dan sesudahnya dapat dipilih kembali dengan masa jabatannya lima tahun yang sama,” tegasnya.
Arya menambahkan tujuan ribuan massa itu menyambangi Kantor DPRD Kaltim guna menagih sikap wakil rakyat di Kaltim atas tiga poin tuntutan mereka. Aliansi Mahakam meminta agar anggota dewan menyuarakan hal yang sama, mengenai penolakan tersebut.
"Apabila DPRD Kaltim tidak bersikap yang sama dengan kami, maka kami melakukan aksi lanjutan melibatkan massa yang lebih banyak dari pada hari ini,” pungkas dia.
Sementara itu, Mahasiswa yang tergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumsel berdemonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan sekaligus penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Dalam aksinya yang berlangsung di DPRD Sumatera Selatan, mahasiswa yang tergabung dari sejumlah BEM ini mengusung tagline #MasyarakatSudahOgahSiPakdeMauNambah.
Aksi diawali dengan berkumpul di simpang lampu merah Jalan Angkatan 45 pada pukul 13.00 WIB.
"Kami telah menunggu dengan sabar, apakah ini salah satu cara kalian menunda gerakan kami. Lebih dari setengah jam tapi ini tidak dibuka," ujar Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas PGRI, Ade Syawal, Kamis (7/4/2022).
Tak hanya pada penolakan masa jabatan yang diperpanjang, mereka pun mempertanyakan harga bahan pokok yang naik sehingga membuat rakyat menjerit.
"Kita menolak tiga periode, itu harga mati. Salah satu yang menyakiti hati rakyat langkanya minyak goreng dan mahal," ucap salah satu Koordinator Aksi, Ruben saat menyampaikan orasi di atas mobil komando.
Para orator masih terus membujuk untuk dibukanya pagar pembatas dan melakukan negosiasi dengan pihak DPRD Sumsel.
Salah satu anggota dewan unjuk bicara dan menyetujui pukul negosiasi pagar pembatas untuk dibuka dengan jaminan aksi bisa tenang dan tidak ada anarki.
"Kita sudah menunggu, pihak anggota dewan sudah membolehkan tetapi kepolisian tidak mau membuka pagar. Kita blokir jalan," sampai Ade.
Dia memerintahkan peserta aksi untuk memblokir jalan simpang lampu merah DPRD Sumsel.
"Silahkan Blokir jalan kawan-kawan, karena kita tidak dipersilahkan masuk, kita orasi di jalan," pungkasnya.
Hingga berita ini dimuat, pihak kordinator aksi masih berdiskusi untuk solusi aksi hari ini.
Sebagian massa aksi berada di simpang lampu merah DPRD Sumsel, sementara sebagian lagi tetap bertahan di depan pagar kawat hingga dibuka.
Sumber: jpnn, suara, kontenislam
Klik video:
Kaltim:
Sumsel: