Menagih Janji Megawati, Menanti Fraksi PDIP Menerima Audiensi Dakwah Khilafah
Kamis, 23 Juni 2022
Faktakini.info
*MENAGIH JANJI MEGAWATI, MENANTI FRAKSI PDIP MENERIMA AUDIENSI DAKWAH KHILAFAH*
Oleh : *Ahmad Khozinudin, S.H.*
Ketua KPAU
_"Tahun berapa yang namanya khilafah itu sudah ndak ada, bubar. Ketika baca sejarah ketika Turki menjadi republik itulah enggak ada lagi. Boleh kalau ndak percaya ayo sini bilang, 'oh Bu Mega bohong ya'. Saya kan baca sejarah lho tahun 1924 (khilafah) selesai, kok sekarang mau lagi? Kenapa enggak ada yang berani sana datang ke DPR?"_
*[Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, 9/12/2019]*
Pada tanggal 25 April 2022 lalu, penulis bersama sejumlah Ulama Jabodetabek mendatangi gedung DPR RI di Senayan. Saat itu, kami menindaklanjuti rekomendasi Menkopolhukam Mahfud MD yang menyarankan kami datang ke DPR RI dan Partai Politik untuk menawarkan konsep Khilafah.
Sebelumnya, tanggal 19 April 2024 kami mendatangi kantor Menkopolhukam untuk menanyakan kepada Mahfud MD apa argumentasinya menyebut haram mendirikan negaranya Nabi SAW. Sekaligus untuk mengklarifikasi soal ajaran Islam Khilafah yang berulangkali disebut Mahfud MD tak baku.
Saat ke DPR, pimpinan DPR RI dan Pimpinan Faksi DPR RI tak ada karena reses. Lalu, penulis kirimkan Surat Permohonan audiensi ke Piminan DPR RI dan sejumlah Pimpinan Fraksi termasuk Fraksi PDIP.
Sayangnya, sampai hari ini Pimpinan Fraksi PDIP di DPR RI belum juga merespons. Padahal, pada Desember 2019 yang lalu, Ketua Umum PDIP pernah menyampaikan secara terbuka agar siapapun pendukung Khilafah agar ke DPR menemui fraksi PDIP, jangan hanya di jalanan.
Para pendukung khilafah ditantang untuk datang ke DPR dan berdiskusi.
"Saya sudah buka diri, ndak usah main di jalanan, datang ke DPR, sampaikan konsep itu, lalu apa bedanya dengan Pancasila yang sudah sangat dihargai bukan hanya Indonesia saja, tapi banyak negara di luar Indonesia yang mengakui," bebernya ketika itu.
Kami mendatangi Fraksi PDIP selain diminta oleh Menkopolhukam Mahfud MD juga untuk mengkonfirmasi apakah benar PDIP siap berdiskusi soal Khilafah. Kami terbuka untuk berdiskusi dengan siapapun soal Khilafah, termasuk dengan PDIP.
Bahkan, untuk memudahkan komunikasi kami cantumkan nomor HP agar setiap saat Fraksi PDIP siap berdiskusi, bisa menghubungi. Bagi kami mendakwahkan Khilafah, harus disampaikan kepada siapa saja, termasuk kepada PDIP.
Kami juga pingin tahu, konsep Trisila dan Ekasila PDIP itu seperti apa ? karena hal itu ada dalam visi misi PDIP di AD dan ART PDIP. Apakah itu artinya PDIP ingin mengganti Pancasila ?
Lalu bagaimana pandangan PDIP sebagai partainya wong cilik, terhadap isu rencana kenaikan harga BBM, TDL dan gas melon ? Bagaimana pula, sikap PDIP atas penguasaan lahan sawit oleh oligarki ? isu minyak goreng langka ? batubara dikuasai oligarki, minyak dikuasai oligarki, tambang-tambang dikuasai oligarki, dll.
Yang lebih penting, kami ingin mendakwahi PDIP tentang ajaran Islam Khilafah. Karena menurut hemat kami, PDIP sangat minim pemahamannya tentang Khilafah.
Basyarah selaku ketua Fraksi, beberapa kali memberikan tanggapan keliru soal Khilafah. Apalagi, dia keliru menafsirkan putusan PTUN sebagai landasan untuk melarang ajaran Islam Khilafah, padahal tidak ada norma tersebut dalam amar putusannya. lagipula, itu sidang administratif bukan pidana.
Yang jelas, mungkin dengan ngopi dan diskusi bersama, PDIP jadi terbuka dan makin luas wawasannya soal Khilafah. Jangan sampai, tantangan Megawati pada tahun 2019 yang lalu soal diskusi Khilafah hanya isapan jempol belaka. [].