Logika Rencana Kenaikan BBM Harus Dilawan dengan Logika Kemarahan Rakyat
Kamis, 25 Agustus 2022
Faktakini.info
*LOGIKA RENCANA KENAIKAN BBM HARUS DILAWAN DENGAN LOGIKA KEMARAHAN RAKYAT*
Oleh : *Ahmad Khozinudin*
Sastrawan Politik
Sampai hari ini (Kamis, 25/8) belum ada keputusan pemerintah terkait rencana menaikan harga BBM jenis pertalite dan solar. Padahal, pekan lalu Menko Marives Luhut Panjaitan menyatakan pekan ini harga BBM akan dinaikan.
Saat Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Negara, dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, hingga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, kemarin (Rabu, 24 Agustus 2022), rapat hanya menghasilkan tiga opsi : 1. Menaikan harga BBM. 2. Mengatur alokasi subsidi BBM. 3. Menaikan anggaran subsidi BBM.
Belum ada keputusan, apakah mau naik, diatur atau ditambah anggarannya. Yang jelas, rencana kenaikan BBM ini sudah berulangkali disampaikan, namun berulangkali pula batal.
Sementara itu, rakyat tidak mau tahu apa alasannya dan bagaimanapun caranya. Rakyat hanya minta, BBM tidak dinaikan.
Sebab, kenaikan harga BBM sama saja dengan kenaikan harga harga, kenaikan beban, kenaikan pengangguran, kenaikan kemiskinan dan ujung-ujungnya kenaikan penderitaan rakyat. Namun, nampaknya logika kenaikan BBM akan meningkatkan penderitaan rakyat tidak akan didengar apalagi diperhatikan oleh rezim.
Karena itu, logika kemarahan lah yang ditakuti rezim. Rakyat harus tegas menyatakan, akan marah kalau sampai BBM dinaikan.
Terserah, rakyat tidak mau tahu bagaimana caranya, yang penting BBM tidak naik. Rakyat malas berdebat argumentasi, karena selama ini argumentasi rakyat selu diabaikan.
Yang jelas, rakyat akan marah, akan demo, dan melakukan tindakan apapun untuk mengekspresikan kemarahan. Bahkan, mungkin saja rakyat mengimport ekspresi kemarahan rakyat Sri Lanka, untuk diberlakukan di Indonesia.
Rakyat tidak percaya lagi, alasan BBM Indonesia murah dan harus disamakan dengan Singapura, Thailand dan Jerman. Karena itu cuma dalih saja. BBM diminta sama dengan Singapura, kesejahteraan rakyat diabaikan, jauh dengan rakyat Singapura. Ini kan cara berlogika yang kurang ajar ?
Ga mau tahu juga, APBN terbebani. APBN untuk meringankan beban rakyat kok dibilang membebani. Memangnya APBN dibiayai darimana ? dari harta rampasan perang negara ? bukan ! APBN dibiayai dari pajak rakyat, duit rakyat. Jadi, hak rakyat dilayani penguasa.
Lagipula, berbusa-busa APBN terbebani rakyat tapi tuli pada proyek kereta cepat dan IKN yang un faedah. Semestinya, batalkan proyek un faedah ini kalau ada beban, bukan malah 'nyolong' duit rakyat dengan menaikan harga BBM. [].
