PDIP Jadikan Pembubaran HTI & FPI Sebagai 'Prestasi' Jokowi untuk Tunda Pemilu dan Tambah Kekuasaan Jokowi 3 Tahun?
Senin, 8 Agustus 2022
Faktakini.info
*PDIP JADIKAN PEMBUBARAN HTI & FPI SEBAGAI 'PRESTASI' JOKOWI UNTUK TUNDA PEMILU DAN TAMBAH KEKUASAAN JOKOWI 3 TAHUN ?*
Oleh : *Ahmad Khozinudin*
Sastrawan Politik
https://heylink.me/AK_Channel/
_"Ini sebenarnya masih melihat nilai positifnya Pak Jokowi, beliau berani membubarkan ini, membubarkan ini, itu salut saya kepada beliau. Oleh karenanya, mari dorong beliau untuk tegak, bahkan kalau saya pribadi tambah tiga tahun pun saya masih setuju, demi ya,"_
*[Politikus PDIP Effendi Simbolon, 7/8/2022].*
Ucapan Jokowi kepada sejumlah Relawan, baik Relawan Projo di Magelang beberapa waktu lalu, juga dihadapan banyak relawan baru-baru ini di istana Bogor, agar tidak terburu-buru untuk menentukan dukungan bagi Capres 2024 semakin jelas motifnya. Permintaan agar 'Ojo Kesusu' kepada relawan bukan dimaksudkan untuk mencari dan menentukan Capres pilihan, melainkan terbaca ada kandungan motif ingin memperpanjang kekuasaan dengan modus tunda Pemilu atau menambah periode jabatannya (tiga periode).
Beberapa waktu lalu, Jokowi menguatkan narasi tiga periode bersama Luhut Panjaitan dengan mengumpulkan sejumlah aparat desa yang tergabung dalam Apdesi. Terbongkar tujuan Apdesi dikumpulkan, Jokowi dan Luhut tiarap mewacanakan tiga periode. Sejumlah demo mahasiswa juga kencang menolak wacana tiga periode.
Namun, untuk wacana tunda Pemilu -yang dengan demikian otomatis menambah usia kekuasaan Jokowi- belum benar-benar dihentikan. Sejumlah kegiatan dan manuver Jokowi, masih terbaca tersimpan hasrat untuk menunda Pemilu dan melanjutkan kekuasaannya.
Kalau sebelumnya, wacana tunda Pemilu itu selalu dikaitkan dengan alasan pandemi, namun kali ini masalah resesi global, perang Rusia Ukraina, ancaman krisis pangan dan energi terus digaungkan. Boleh jadi, perkara-perkara ini akan dijadikan dalih untuk menunda Pemilu.
Di DPR, juga sudah lama beredar wacana penundaan Pemilu ini, dan kini mulai diramaikan kembali. Diantaranya, melalui statemen politisi PDIP.
Belum lama ini, Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, mengaku setuju jika masa jabatan Presiden Joko Widodo ditambah 3 tahun. Effendi menilai banyak hal positif yang ditorehkan di masa kepemimpinan Jokowi.
Effendi memandang saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat untuk menantang arus yang tengah dihadapi. Menurut Effendi, sosok pemimpin kuat itu ada di diri Jokowi.
Effendi mengatakan penambahan masa jabatan Jokowi selama tiga tahun itu tidak menjadi masalah. Asalkan, menurutnya, penambahan itu untuk menuntaskan kemantapan dan kemapanan ideologi. (7/8).
Secara implisit, Politikus PDIP ini menyatakan Pembubaran HTI dan FPI sebagai prestasi Jokowi dalam menjaga, memantapkan dan memapankan ideologi Pancasila. Karena HTI dan FPI, sebelumnya jelas-jelas dibungkam dengan alasan mendakwahkan Khilafah yang bertentangan dengan Pancasila.
Dalam diskusi Total Politik di Warung Wow, Jakarta Selatan, Minggu (7/8/2022), Efendi menyatakan :
_"Ini sebenarnya masih melihat nilai positifnya Pak Jokowi, beliau berani membubarkan ini, membubarkan ini, itu salut saya kepada beliau. Oleh karenanya, mari dorong beliau untuk tegak, bahkan kalau saya pribadi tambah tiga tahun pun saya masih setuju, demi ya,"_
Redaksi 'membubarkan ini' yang disampaikan sebanyak dua kali, tidak mungkin ditafsirkan lain kecuali ditujukan kepada HTI dan FPI. Persetujuan menambah 3 tahun kekuasaan Jokowi, juga dengan alasan untuk menuntaskan kemantapan dan kemapanan ideologi.
Itu artinya, Jokowi dipandang berprestasi telah membubarkan HTI dan FPI. Motif menambah 3 tahun kekuasaan Jokowi, juga hanya untuk dalih menuntaskan kemantapan dan kemapanan ideologi, yang selama ini dianggap dirongrong oleh HTI dan FPI.
Memang benar, itu semua pendapat pribadi Efendi Simbolon. Namun, jika dikaitkan dengan latar belakang penambahan kekuasaan Jokowi untuk kemantapan dan kemapanan ideologi, maka jelas pernyataan ini sejalan dengan PDIP yang begitu mengagung agungkan Pancasila. Apalagi, legacy yang dijadikan alasan penambahan kekuasaan Jokowi adalah pembubaran HTI dan FPI.
Lebih jauh, Efendi juga mengungkap teknis penambahan 3 tahun kekuasaan Jokowi dengan hanya cukup mengumpulkan 9 Fraksi, berkumpul dengan DPD. Itu artinya, kuncinya hanya di amandemen UUD untuk melegitimasi tunda Pemilu, cukup elit yang menyetujui, tidak perlu melibatkan rakyat.
Entahlah, sudah rusak logika waras bangsa ini. Efendi Simbolon mewacanakan ide mengotak atik konstitusi hanya untuk syahwat kekuasaan Jokowi. Berbuat zalim terhadap ormas Islam HTI dan FPI, dibanggakan sebagai sebuah prestasi.
Sementara itu, Efendi Simbolon tutup mata atas kerusakan yang ditimbulkan Jokowi. Dari utang yang menggunung, rusaknya institusi Polri, pelemahan KPK, mandulnya peran DPR, korupsi yang akut, ekonomi sulit, kemiskinan dan pengangguran yang meningkat, dan berbagai problema berbangsa tidak pernah disinggung oleh Efendi Simbolon.
Padahal, dengan logika yang sama, semestinya Jokowi harus lebih cepat diturunkan dan tidak perlu menunggu tahun 2024, karena selama menjabat Jokowi telah menjatuhkan bangsa Indonesia kedalam jurang yang penuh marabahaya. [].
