Rakyat Menolak Kenaikan Harga Pertalite & Solar, Luhut Tak Perlu Ancam-ancam Rakyat
.jpeg)
Rabu, 24 Agustus 2022
Faktakini.info
*RAKYAT MENOLAK KENAIKAN HARGA PERTALITE & SOLAR, LUHUT TAK PERLU ANCAM-ANCAM RAKYAT*
Oleh : *Ahmad Khozinudin*
Sastrawan Politik
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan Presiden Jokowi kemungkinan besar akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi Solar dan Pertalite pekan depan (harga BBM naik). Sebelumnya, luhur juga berulangkali bicara soal kenaikan harga ini.
Bahkan, luhut kali ini meminta masyarakat untuk bersiap-siap kalau nantinya pemerintah jadi menaikkan harga pertalite dan solar. Seperti mengancam rakyat saja.
Kambing hitam kenaikan BBM selalu harga minyak dunia, kenaikan subsidi yang berdampak pada beban bagi APBN. Subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun, dituding telah membebani APBN.
Padahal, beban APBN yang terbesar itu bukan pada subsidi, melainkan beban utang dan kewajiban untuk membayar utang baik cicilan maupun bunganya. Pokok utang juga terus meningkat.
Kementrian keuangan mengabarkan, utang Indonesia hingga akhir Juli 2022 membengkak dari bulan sebelumnya. Posisi utang hingga 31 Juli 2022 mencapai Rp 7.163,12 triliun atau setara 37,91 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, pemerintah mengalokasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp405,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Alokasi tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp393,7 triliun dan luar negeri Rp12,2 triliun.
Memang benar, angka cicilan utang Rp405,9 T masih lebih kecil dari subsidi Rp502 T. Namun, subsidi Rp502 T ini dirasakan oleh seluruh rakyat, sementara itu utang hanya membebani rakyat.
Lagipula, angka Rp502 T yang diberikan kepada rakyat sebagai subsidi BBM jauh lebih kecil ketimbang pajak yang diambil dari rakyat. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga Juli 2022 mencapai Rp 1.028,5 triliun. Realisasi itu setara dengan 69,3 persen dari target dalam Perpres 98/2022 yang sebesar Rp 1.485 triliun.
Angka subsidi BBM Rp502 T jauh lebih kecil dari target penerimaan pajak yang dipungut dari rakyat sebesar Rp 1.485 triliun. *JADI, PAK JOKOWI JANGAN PELIT KEPADA RAKYAT.*
Lagipula, jangan ancam-ancam rakyat dengan rencana kenaikan BBM. Pikirkan saja, dampak kenaikan Pertalite dan Solar.
Kalau tidak tahu, saya beritahu ini dampaknya :
Kenaikan harga BBM memicu inflasi, kenaikan harga-harga barang dan jasa, meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan penderiraan rakyat *DAN PADA AKHIRNYA MEMANTIK KEMARAHAN RAKYAT. Kalau rakyat marah, tahu sendiri lah Sri Lanka menjadi seperti apa.*
Tidak usah berdalih harga BBM indonesia jauh lebih murah ketimbang Singapura, Thailand dan Jerman. Boleh saja harga BBM disejajarkan dengan Singapura, Thailand dan Jerman. *TAPI SYARATNYA SEJAHTERAKAN DULU RAKYAT INDONESIA AGAR SEJAJAR KESEJAHTERAANNYA DENGAN RAKYAT SINGAPURA, BARU BBM INDONESIA DISAMAKAN HARGANYA DENGAN SINGAPURA.*
Pendapatan Per Kapita Singapura dilaporkan sebesar 72,766.000 USD pada 2021. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 60,752.000 USD untuk 2020.
Sementara Indonesia ? menurut data Data CEIC menyebutkan Indonesia pada tahun 2021 memiliki pendapatan per kapita hanya sebesar US$ 4.349,17. COBA, DIMANA LOGIKA WARASNYA PENDUDUK INDONESIA YANG BERPENDAPATAN CUMA US$ 4.349,17 MAU DIPAKSA DINAIKAN HARGA BBM nya SEPERTI SINGAPURA YANG PENDAPATANNYA 72,766.000 USD.
Hitung saja selisihnya,1 USD saat ini Rp10.651,41 sementasra 1 US$ sebesar 14.851,10. *KALAU JOKOWI SUDAH BISA MENYEJAHTERAKAN RAKYAT INDONESIA SEPERTI RAKYAT SINGAPURA, BOLEH LAH BBM INDONESIA DISAMAKAN DENGAN SINGAPURA.* [].