BBM Naik, Rizal Fadillah: Jokowi Turun, Defiyan Cori: Picu Kemiskinan, CERI: Pecat Direksi Pertamina atau Menteri BUMN?
Senin, 5 September 2022
Faktakini.info
BBM Naik, Jokowi Turun!
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan
SULIT bersabar dan menoleransi kemampuan Jokowi untuk memimpin bangsa. Terlalu lama rakyat mengurut dada. Negara terus menjadi mainan, taruhan, dan batu loncatan. Untuk menumpuk kekayaan dan mempertahankan kekuasaan. Kulminasi dari ketidakmampuan dan kegagalan adalah kenaikan harga BBM berulang yang hal itu sama saja dengan mencekik leher rakyat.
Presiden dan oligarki tetap nyaman di tengah kehidupan rakyat yang semakin berat. Sebenarnya ketika menyatakan bahwa kenaikan BBM adalah keputusan sulit, maka itu artinya kibaran bendera putih. Presiden Jokowi yang sudah tidak mampu lagi. Program BLT langsung subsidi BBM adalah tipu dari seribu tipu, bohong dari sejuta bohong. Tak ada arti dan hanya cerita tentang citra yang mengedepankan kepribadian ganda.
Mana Megawati dan Puan Maharani dulu yang menangis (berpura-pura) membela rakyat. Tangis kegembiraan sebagai langkah menuju tampuk kekuasaan. Kini Jokowi bersama rezimnya termasuk barisan Megawati dan Puan Maharani sangat tega menaikkan harga BBM yang dipastikan semakin menyengsarakan rakyat semesta.
Hukum politik harus berlaku, naik BBM adalah turun Jokowi. Empati dan simpati atas kesulitan Pemerintah sudah habis. Rakyat telah sadar bahwa mereka selalu dibohongi. Ternyata dunia pun dibohongi dengan plakat palsu. Sungguh memilukan memiliki pemimpin yang tidak punya rasa malu.
Pada tanggal 13 Juli 2022 Presiden Jokowi menjamin bahwa sampai akhir tahun 2022 harga BBM tidak akan naik mengingat harga BBM dunia juga sedang turun. Tetapi baru bulan September 2022 ternyata harga BBM telah dinaikannya. Perubahan putusan yang sangat cepat dan sesat.
Andai penyair besar Chairil Anwar masih hidup, mungkin dengan ruh dan semangat juangnya kini ia akan membuat puisi yang membela rakyat sebagai perlawanan atas ngototnya kekuasaan tiran.
Imajinasi dengan sedikit ubahan dari "AKU".
KAU
Kalau sampai waktumu//Kau mau tak seorang kan merayu//Tidak juga Aku
Tak perlu sedu sedan itu//Kau ini binatang jalang//Dari kumpulannya terbuang
Biar peluru menembus kulitmu//Kau tetap meradang menerjang
Luka dan bisa kau bawa berlari//Berlari//Hingga hilang pedih perih
Dan kau akan lebih tidak perduli//Kau ingin hidup seribu periode lagi
Ironi di tengah ketidakmampuan Jokowi memimpin negara, namun rekayasa aspirasi tiga periode masih dijalankan. Musyawarah "rakyat-rakyatan" dilakukan untuk mencari legitimasi. Netizen sering nyeletuk tentang kabar.
Kabar baiknya bahwa Presiden tidak mau tiga periode, kabar buruknya yang ngomong itu Jokowi.
Nah, semoga saat ini yang menjadi kabar buruknya adalah BBM naik dan kabar baiknya Jokowi turun.
Turun.. Turun...Turuun !
...
SIARAN PERS CERI
*CERI : Harga BBM Vivo89 dibawah Harga Subsidi Pertalite, Pecaaaaat Direksi Pertamina atau Menteri BUMN?*
JAKARTA, 5 September 2022 - Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, mempertanyakan pernyataan Dirjen Migas Tutuka Ariadji yang dinilai tanpa dasar memaksa Vivo menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) Vivo 89 adalah sikap arogansi dan melanggar hukum.
Pasalnya, mendadak publik membanjiri SPBU Vivo di Jabodetabek untuk mencari VIvo 89 yang dijual lebih murah dari Pertalite setelah dinaikan oleh Presiden Jokowi pada Sabtu (3/9/22) siang, jadi perbincangan hangat di media sosial sepanjang hari, kata Yusri.
" jika Vivo89 itu adalah jenis BBM umum. Apa hak pemerintah melalui Dirjen Migas meminta Vivo menaikkan harga Revvo 89? Apakah ini jenis BBM bersubsidi? Kalau bukan, merupakan hak Vivo turunkan harga dengan pertimbangan bisnis. Ada perusahaan ‘obral’, kenapa dilarang?, jika itu katanya stock lama disaat harga minyak dunia diatas USD 100 perbarel, apa malah bukan menegaskan BBM Pertamina bahwa memang tidak efisien ?" tanya Yusri heran, Senin (5/9/2022).
Yusri mengutarakan, pemerintah melalui Dirjen Migas Kementerian ESDM jika mengacu pada Perpres 191 tahun 2014 tidak berwenang melarang perusahaan Vivo menjual BBM jenis Revvo 89 hanya Rp 8.900 perliter.
"Harga Vivo 89 itu mengkonfirmasi bahwa harga keekonomian BBM sejenis Pertalite hanya berkisar Rp 8.500 perliter, jadi alasan Dirjen Migas bahwa Vivo menjual harga Vivo 89 di bawah harga Pertalite yang sudah disubsidi adalah tak masuk akal sehat, baru pertama sekali saya mendengar alasan seperti ini," ungkap Yusri.
Oleh sebab itu, kata Yusri, sebaiknya Pertamina dilarang berbisnis Pertalite, karena harga keenomiannya Rp 17.100 perliter yang tak masuk akal.
"Patut dicurigai harga itu banyak 'pungutan sambo', harusnya Dirjen Migas bentuk tim audit telisik ketidak efisienan Pertamina dari hulu ke hlir, loh Pak Dirjen juga sebagai Komisaris di Subholding Pertamina gak paham ?" ketus Yusri.
Lebih lanjut Yusri mengatakan, jika Vivo harga keekonomian Vivo 89 dijauh dibawah keekonomian Pertalite yang katanya Rp 17.100 perliter, supaya tidak menjadi beban pemerintah dan rakyat, sebaiknya Kementerian ESDM menugaskan Vivo untuk menjual BBM sejenis Pertalite di seluruh Indonesia.
"Biar Pertamina fokus jual BBM umum seperti Pertamax 92, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertadex, itupun Harga Pertamax 92 masih disubsidi Pertamina Rp 4500 perliter, meskipun sudah dinaikan oleh pemerintah menjadi Rp 14.500 perliter" kata Yusri.
Yusri menegaskan, Vivo jual BBM seharga Rp 8900 sudah pasti untung, sedangkan Pertamina jual Rp 10.000 malah masih disubsidi Pemerintah Rp 7.200, karena harga keekonomiannya katanya Rp 17.100.
"Pecat saja Direksi dan Komisaris Pertamina yang gajinya gila-gilaan, Rp 3 miliar hingga Rp 5.6 milyar per bulan atau memang akibat Menteri BUMN yang salah pilih Direksi ?. Oleh sebab perlu dikocok ulang seluruh jajaran Direksi di Holding dan Subholding Pertamina," beber Yusri.
Lagipula, lanjut Yusri, Vivo Energy merupakan perusahaan di bawah PT Nusantara Energy Plant Indonesia.
"Pemegang sahamnya Vitol ltd, berbasis di negara Swiss termasuk trader besar dunia selain Travigura dan Glencore. Vitol adalah pemasok besar minyak mentah dan BBM serta LPG ke Pertamina, kata Yusri
Kemudian, pada Juni 2019 CERI mendeteksi ada dugaan hengki pengki juga dalam tender pengadaan kontrak LPG selama 5 tahun di ISC ( Intergrated Supply Chain) Pertamina, dimana katanya sejak awal Vitol Singapore dan BGN Turki diduga diatur sebagai pemenang tender, tampaknya dugaan itu belakangan terbukti memang kedua perusahaan itu sebagai pemenangnya" ungkap Yusri.(*)
...
*Kenaikan Harga BBM, Memicu Kemiskinan*
Oleh: Defiyan Cori
Ekonom Konstitusi
Dengan bantuan langsung tunai yang hanya Rp600.000, maka sama halnya dengan Rp50.000 per bulan. Ini bukanlah bantalan sosial, karena sebelum kenaikan masyarakat bisa membeli pertalite sejumlah 6,5 liter, tapi setelah kenaikan harga pertalite hanya dapat membeli sejumlah 5 liter. Kalau ini imbal balik (trade off) yang dimaksudkan pemerintah atas kebijakan kenaikan BBM bersubsidi sangatlah tidak tepat. Kenaikan BBM bersubsidi sebesar 30 persen lebih ini justru akan memicu kenaikan di sektor tertentu secara langsung, seperti industri logistik dan distribusi, transportasi dan manufaktur dikisaran 10-25 persen.
Pemerintah secara faktual sebenarnya telah berhasil menurunkan angka kemiskinan, paling tidak berdasarkan data BPS. Walaupun demikian, jumlah bantalan sosial yang disediakan untuk kelompok masyarakat rentan terkena dampak kenaikan BBM ini hanya sejumlah Rp72,14 triliun tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Angka ini hanya cukup dibagikan kepada 40,2 juta penduduk, sementara angka kemiskinan menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia sebesar 9,54% per Maret 2022. Angka ini telah menurun 0,17 poin dibandingkan bulan September 2021 yang sebesar 9,71%. Meskipun demikian, turunnya angka kemiskinan Indonesia per Maret 2022 ini, belum mampu mencapai angka yang lebih rendah seperti persentase yang dicapai sebelum masa pandemi Covid-19 terjadi.
Berdasarkan wilayahnya, persentase penduduk miskin Indonesia di pedesaan sebesar 12,29%. Angka ini turun dari September 2021 yang sebesar 12,53%. Sedangkan, persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 7,50% pada Maret 2022 atau terdapat penurunan dari September 2021 yang sebesar 7,60% atau berkurang sebesar 0,10 persen.
Dan, perlu diketahui, bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 tercatat sejumlah 26,16 juta orang, atau menurun sejumlah 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap jumlah pada bulan Maret 2021. Apabila bantalan sosial tersebut diberikan kepada 26,16 juta orang, maka terdapat 14,04 juta orang lagi yang menjadi sasarannya. Kalau angka ini dipakai sebagai dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, jelas terdapat tambahan kelompok masyarakat rentan diuar angka kemiskinan BPS.
Berdasarkan pulaunya, Jawa memiliki 13,85 juta orang penduduk miskin pada Maret 2022. Jumlah ini setara 52,96% dari total warga miskin nasional. Dengan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, maka akan berpotensi meningkatkan kembali jumlah kemiskinan di wilayah perdesaan dan perkotaan ke posisi bulan September 2021 sejumlah 27,54 juta penduduk. Masyarakat yang akan terdampak tentu yang bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan sektor UKM serta sektor informal lainnya.
Foto: Ribuan Umat Islam Jawa Timur berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan Kantor DPRD Jawa Timur, Jumat (2/9/2022). (Foto: Nur Syafei)