Press Release: FKY dan Relagama Mendukung Aksi Demo GNPR Tolak Kenaikan Harga BBM di Istana
.jpeg)
Senin, 12 September 2022
Faktakini.info
Press Release
FORUM KEBANGSAAN YOGYAKARTA MENDUKUNG DEMO GERAKAN NASIONAL PEMBELA RAKYAT (GNPR) TOLAK KENAIKAN HARGA BBM DI ISTANA
Seperti kita ketahui akhirnya Pemerintah benar-benar tega menaikkan harga BBM. Padahal BBM Pertalite dan Solar khususnya selama ini banyak dikonsumsi jutaan masyarakat menengah ke bawah. Tentu ini akan berdampak ganda bagi kenaikan semua harga barang kebutuhan yang kian hari terus berganti harga. Kebijakan ini sangat tidak pro rakyat dan dzalim.
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tentu amat zalim dan tidak beradab. Pertama, Korbannya adalah rakyat kebanyakan. Mereka adalah kalangan menengah ke bawah. Jumlahnya ratusan juta orang. Terutama para pengguna kendaraan bermotor roda dua, termasuk ojol, juga kendaraan umum seperti angkot dan angkutan niaga yang kesemuanya sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat bawah dan bahkan menengah, seperti disampaikan oleh Brigjend. Purn. Santoso selaku Penanggung Jawab Forum Kebangsaan Jogyakarta dari unsur Gerakan Bela Negara.
Lebih lanjut, keputusan menaikkan harga BBM dikeluarkan pemerintah justru saat kebanyakan masyarakat masih belum benar-benar bangkit. Mereka masih terpuruk secara ekonomi akibat pukulan Pandemi Covid-19 selama tidak kurang dari dua tahun. Pendapatan berkurang, tapi harga terus beranjak naik. Terlebih BBM naik lagi, rakyat akan semakin sengsara dan kualitas kehidupannya tentu menurun drastis. Pemerintah harus menyadari bahwa kenaikan BBM dipastikan akan meningkatkan biaya hidup masyarakat. Harga-harga kebutuhan pokok pasti naik. Sebabnya, biaya transportasi juga otomatis naik. Akibatnya, beban operasional seluruh kegiatan ekonomi masyarakat juga dipastikan naik.
Selanjutnya sebagaimana disampaikan Heru Nugroho dari Trengginas Merah Putih DIY, kenapa ketika Harga BBM secara internasional atau di luar negeri justru sedang anjlok serta di banyak negara malah ramai-ramai menurunkan harga BBM untuk rakyatnya, justru konyol sekali ketika Kebijakan Pemerintah nekat menaikkan harga BBM pada saat di banyak negara lain harga BBM diturunkan. Suatu keputusan yang tidak pro rakyat, tidak bertanggung jawab dan tidak bermutu.
Irfan Riza selaku Koordinator Forum Kebangsaan yang mewakili unsur Relawan Alumni Gadjah Mada (RELAGAMA) juga mengkritisi bahwa di tengah-tengah kehidupan rakyat yang serba sulit, justru pemerintah masih tetap ngotot untuk melanjutkan proyek-proyek mercusuar yang sesungguhnya tidak berkaitan langsung dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Contohnya proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan Kereta Cepat Bandung-Jakarta. Kedua proyek ini diduga lebih ditujukan untuk memenuhi kepentingan oligarki. Bukan untuk kepentingan rakyat. Demikian pula proyek sejumlah infrastruktur lainnya yang tentu menghabiskan anggaran puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Proyek-proyek yang tidak jelas dan dapat dipastikan gagal ini lebih layak ditutup darpada mengorbankan kepentingan rakyat. Subsidi adalah amanat konstitusi dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah.
Selanjutnya, kompensasi dalam bentuk BLT BBM yang diberikan Pemerintah kepada rakyat sangatlah kecil. Itupun sebenarnya hasil dari mengambil uang rakyat dan dikembalikan kepada sebagian kecil rakyat. Tak lebih sebagai langkah manipulatif anggaran pemerintah. Hanya Rp 600 ribu/KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Itu pun hanya akan diterima oleh sekitar 20 juta orang. Tentu ini tidak sebanding dengan uang yang disedot oleh Pemerintah dari masyarakat yang terpaksa membeli BBM dengan harga mahal serta tidak akan mengubah kondisi yang menyebabkan naiknya semua harga Kebutuhan rakyat. BLT BBM tak lebih pemanis permen yang tidak ada dampaknya bagi kondisi ekonomi rakyat Indonesia.
Selanjutnya, pemerintah nampaknya seperti tidak pernah serius, bahkan seolah tak pernah berniat sama sekali, untuk melakukan efisiensi anggaran. Komitmen untuk menghilangkan korupsi makin lemah termasuk KPK yang semakin lemah. Belum lagi kebocoran anggaran akibat korupsi para pejabat negara yang makin massif. Tunjangan dan gaji pejabat negara wajib dipotong di tengah krisis ekonomi.
Bahkan menurut Ustadz Jahdan Saleh, Penasehat Forum Kebangsaan Jogyakarta, yang mewakili Takmir Masjid Jami Karangkajen mengemukakan pandangannya bahwa dalam pandangan Islam, BBM dan energi lainnya hakikatnya milik rakyat. Rakyatlah pemilik BBM, energi dan segala sumberdaya alam yang depositnya melimpah di bumi Indonesia. Pemerintah hanya berwenang mengelola semua milik rakyat tersebut. Hasilnya, tentu seluruhnya dikembalikan kepada rakyat. Di antaranya dalam bentuk BBM dan energi yang murah harganya. Negara tidak boleh berdagang dengan rakyat dengan mencari untung yang sebesar-besarnya. Apalagi dengan memperdagangkan barang-barang yang sejatinya milik rakyat seperti BBM, listrik, gas, dll. Sebagaimana dalam salah satu hadits: “Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga perkara: air, padang rumput dan api. Harganya adalah haram (HR Ibn Majah dan Ath-Thabrani)”. Berdasarkan hadis ini, ketiga jenis sumberdaya alam ini adalah milik umum. Hanya saja, statusnya sebagai milik umum adalah berdasarkan sifatnya, yakni sebagai barang-barang yang dibutuhkan masyarakat secara umum (As-Siyaasah al-Iqtishadiyah al-Mutslaa).
Oleh karena itu, kami Forum Kebangsaan Yogyakarta mendukung sepenuhnya kegiatan demo hari ini di istana pada tanggal 12 September 2022 oleh GERAKAN NASIONAL PEMBELA RAKYAT (GNPR) dengan Tuntutan: Turunkan Harga BBM, Turunkan Harga-Harga dan Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia. Allahu Akbar.
Jogyakarta, 12 September 2022
CP: Irfan Riza, Koordinator Forum Kebangsaan Jogyakarta (082173741972)
...
Press Release
RELAWAN ALUMNI GADJAH MADA (RELAGAMA) MENDUKUNG DEMO GERAKAN NASIONAL PEMBELA RAKYAT (GNPR) TOLAK KENAIKAN HARGA BBM DI ISTANA
Pemerintah dengan tega mengumumkan kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022. Faktanya ada sedikit alasan soal beban APBN yang cukup besar, Namun demikian dengan melihat kondisi ekonomi rakyat, kebijakan penaikan harga BBM saat ini bukanlah kebijakan yang tepat dan tidak bisa lagi diterima oleh akal sehat. Kami RELAGAMA (Relawan Alumni Gadjah Mada) sepenuhnya menolak kebijakan kenaikan harga BBM.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Titik Nurhasanah, Bendahara Umum Relagama, bahwa kenaikan harga BBM akan semakin memberatkan ekonomi rakyat, khususnya kalangan ibu-ibu yang saat ini masih terpuruk akibat pandemi Covid-19. Pendapatan rakyat secara umum tetap bahkan banyak berkurang sementara harga-harga terutama harga sembako terus merangkak naik. Tentu dengan kebijakan naiknya harga BBM secara otomatis akan memicu kenaikan harga berbagai barang dan jasa lain, seperti harga-harga pangan, bahan pokok, kebutuhan penunjang hidup lain dan transportasi. Semua penjual akan berkilah gegara BBM naik maka harga barang dagangannya pun akan naik.
Kenaikan harga BBM juga akan berdampak langsung pada aspek menurunnya daya beli rakyat. Gegara pandemi Covid -19 selama 2 tahun ini menyebabkan kondisi daya beli rakyat makin melemah sementara di sisi lain beban hidup yang semakin berat, tentu kenaikan harga berbagai barang dan jasa akibat kenaikan harga BBM akn berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. Rakyat miskin semakin miskin, sedangkan yang hampir miskin benar-benar akan jatuh miskin. Klas menengah akan berkurang daya belinya, karena sebagian besar menurun juga pendapatannya gegara pandemis. Tentu akan melemahkan kegiatan eknomi masyarakat kita secara makro.
Pemerintah seringkali membuat pernyataan bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran dengan tingkat rata-rata salah sasarannya kurang lebih 80% baik Pertalite maupun Solar dan kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun di rezim Jokowi. Ini justru menunjukkan bahwa selama ini pemerintah tidak becus mengelola kebijakan subsidi rakyat dengan berbagai alternative kebijakan dan strategi yang lebih efektif dan tepat. Pemerintah semestinya punya solusi anggaran yang kreatif sehingga harga BBM tidak perlu naik karena ini bagian dari tanggung jawab pemerintah melindung rakyatnya. Bukannya mencari solusi kreatif dan cerdas, justru pemerintah malah menzolimi rakyat dengan semena-mena menaikkan harga BBM. Sementara itu korupsi aparat negara, penggarongan BUMN, penyelewengan proyek negara dan berbagai ketidakadilan dibiarkan tetap berlangsung di negeri ini
Sementara itu, menurut Sulthan Nasier Presidium Relagama Bidang Kajian & Komunikasi Publik, seringkali narasi pemerintah yang muncul adalah bahwa BBM bersubsidi menjadi beban APBN, dimana ini adalah alasan yang mengada-ada bahkan cenderung menghina rakyat. Harus diingat subsidi dalam bentuk apapun adalah amanat Konstitusi UUD 1945 dan juga menjalankan sila ke 5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kita harus sepakat bahwa APBN adalah instrumen untuk mensejahterakan rakyat Indonesia yang tentunya sejalan dan sesuai dengan Pancasila dan amanat konstitusi kita UUD 1945. Justru jangan sampai terjadi bahwa APBN menjadi instrumen ketidakadilan dan malah menjadi media bancakan oknum penyelenggara negara serta media bancakan bagi pengusaha dan kekuasaan garong oligarkis.
Irfan Riza, Presidium Relagama Bidang Program & Capacity Building juga mengkritisi bahwa di tengah-tengah kehidupan rakyat yang serba sulit, justru pemerintah masih tetap ngotot untuk melanjutkan proyek-proyek mercusuar yang sesungguhnya tidak berkaitan langsung dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Contohnya proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan Kereta Cepat Bandung-Jakarta. Kedua proyek ini diduga lebih ditujukan untuk memenuhi kepentingan oligarki, bukan untuk kepentingan rakyat. Demikian pula proyek vaksin dan sejumlah infrastruktur lainnya yang tentu menghabiskan anggaran puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Proyek-proyek yang tidak jelas dan dapat dipastikan banyak mengalami kegagalan ini lebih layak ditutup daripada mengorbankan kepentingan rakyat. Subsidi adalah amanat konstitusi dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah.
Selanjutnya sebagaimana disampaikan oleh Afthoni Presidium Relagama Bidang Pengembangan Anggota bahwa seringkali pemerintah cenderung bicara bohong atau menyesatkan. Pernyataan pemerintah tentang APBN jebol jika harga BBM tidak naik akibat subsidi membengkak adalah absurd dan sarat kebohongan. Dikatakan ada kebutuhan tambahan subsidi energi Rp 198 triliun terhadap anggaran subsidi saat ini yang besarnya Rp 502 triliun. Pemerintah tidak jujur bahwa pada saat yang sama, kenaikan harga batubara, CPO, minyak dan gas dunia jutsru meningkatkan penerimaan negara sangat gede (windfall profit taxes), yakni lebih dari Rp 400 triliun. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tambahan subsidi energi yang disebut Rp 198 triliun jika harga BBM tidak naik, pada dasarnya tidak akan membuat APBN jebol dan bahkan jauh melebihi kebutuhan tambahan yang nilainya Rp 198 triliun tersebut. Rakyat semakin tidak percaya dengan kebiasaan pemerintah yang selalu berbohong dan tidak pernah menyampaikan data secara transparan, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya, hal yang paling konyol adalah pemerintah nampaknya seperti tidak pernah serius, bahkan seolah tak pernah berniat sama sekali, untuk melakukan efisiensi anggaran. Yang terjadi justru kenaikan tunjangan dan Fasilitas bagi pejabat negara/BUMN. Hal yang nampak justru korupsi makin akut dan menggurita, terutama kongkalingkong pejabat dan pengusaha. Komitmen untuk menghilangkan korupsi makin lemah termasuk KPK yang justru semakin lemah. Belum lagi kebocoran anggaran akibat korupsi para pejabat negara yang makin massif. Oleh karenanya, tunjangan, gaji dan Fasilitas bagi pejabat negara/BUMN wajib dipotong di tengah krisis ekonomi sekarang ini.
RELAGAMA menyatakan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM merupakan bentuk pengkhianatan dan pelecehan terhadap hak rakyat dan juga terhadap UUD 1945 dan Pancasila. Oleh sebab itu, kami mengajak rakyat Indonesia menolak kenaikan harga BBM dan kebijakan lain yang memberatkan rakyat. RELAGAMA mendukung sepenuhnya kegiatan demo hari ini di istana pada tanggal 12 September 2022 oleh GERAKAN NASIONAL PEMBELA RAKYAT (GNPR) dengan Tuntutan: Turunkan Harga BBM, Turunkan Harga-Harga dan Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia.
Jogyakarta, 12 September 2022
CP: Sulthan Nashier, Presidium Relagama bidang Kajian dan Komunikasi Publik (082137259400)
Foto: Ribuan Umat Islam Jawa Timur berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan Kantor DPRD Jawa Timur, Jumat (2/9/2022). (Foto: Nur Syafei)