Damai Lubis: Isu Jokowi Penjarakan Airlangga Hartarto Sensitivitas bagi Akbar Tanjung

Jum'at, 7 Oktober 2022

Faktakini.info

Isu Jokowi Penjarakan Airlangga Hartarto Sensitivitas bagi Akbar Tanjung

Damai Hari Lubis

Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

Akbar Tanjung bersihkan imej bahwa Golkar adalah milik Airlangga Hartarto, setelah ada isu yang mencuat di media publik " bahwa Jokowi akan penjarakan Airlangga, jika tidak mengikuti pesan atau arahan Jokowi " . Maka Akbar tidak sudi Golkar yang turut Ia besarkan, memiliki kesan dimata publik dan para pengurus dan anggota serta masyarakat simpatisan, seolah Partai Golkar berada dibawah kekuasaan dan pengaruh seorang Jokowi yang bukan kader atau tokoh Golkar, namun ingin mengatur - atur partai ( Golkar ) melalui Ketum Partai Golkar. Geliat eskalasi politik didalam tubuh partai ini, semakin tinggi setelah Yusuf Kalla selaku tokoh Golkar justru mendukung Anies sebagai calon presiden di 2024, ini disampaikan Kalla, bulan lalu pada 16 September 2022, justru orang yang didukung Kalla bukan Airlangga Hartarto, selaku Ketum Golkar. Akhirnya temuan isu politik yang berkembang serta merta berimplikasi terhadap diri tokoh Golkar Akbar Tanjung mantan Ketum Golkar periode 1999 - 2004 yang muncul tiba - tiba lalu menganulir dukungan dari dirinya yang pernah Ia sampaikan tahun lalu, pada 16 Oktober 2021. Bahwa saat itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung " berharap Partai Golkar bisa menjadi pemenang Pemilu di tahun 2024 dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menjadi calon presiden bisa memenangkan Pilpres 2024 ".

Namun nyatanya walau Pemilu legislatif masih 1 tahun lagi kedepan, setelah ada isu yang mencuat di media publik " bahwa Jokowi akan penjarakan Airlangga, dan termasuk beberapa Ketum dari 3 ( Tiga ) Partai yang tergabung di KIB/ Koalisi Indonesia Bersatu, jika tidak mengikuti arahannya, agar capres Presiden 2024 hanya akan diikuti oleh 2 ( dua ) orang capres saja ". Maka sontak Akbar Tanjung selaku politisi senior di tanah air, seperti tersinggung, lalu berupaya ingin mencegah Airlangga memasung partai Golkar yang harus menuruti kemana arahan atau perintah Jokowi, dirinya pun menganulir stetemennya pada 16 Oktober 2021, setahun yang lalu, karena Akbar kemarin 5 Oktober 2022 mengeluarkan statemen-nya " mendukung Anies sebagai bakal Capres di 2024, pernyataan Akbar ini sama persis dengan pernyataan pada tanggal 24 September 2022 yang disampaikan oleh Yusuf Kalla yang juga mantan Ketum Partai Golkar pada periode 2004 - 2009, sehingga kedua tokoh eks Ketum Partai Golkat tersebut, pada intinya secara terbuka, sama - sama telah menjatuhkan pilihannya memberi dukungan kepada Anies Baswedan selaku bakal Capres 2024.

Maka secara garis politis pernyataan kedua tokoh Golkar ini akan besar pengaruhnya terhadap dukungan bakal suara daripada simpatisan akar rumput partai Golkar pada perhelatan akbar pileg dan pilpres 2024. Bahkan bisa jadi sebagai sinyal pemicu konflik atau pertikaian dalam tubuh kepengurusan Partai Golkar, sebelum terselenggaranya pemilu pileg dan pilpres 2024, besar kemungkinan berlanjut pelengseran Airangga dari kursi Ketum Golkar

Maka " isu " yang bergulir ditengah masyarakat yang awalnya disampaikan dan dipublis melalui video, oleh Andi Arief, yang poin narasinya jika dianalogikan, punya makna, " Jokowi sudah mengatur dan menentukan hanya 2 ( dua ) Bakal Capres pada pilpres 2024. Dan akan " penjarakan Para Ketum KIB./ Koalisi Indonesia Bersatu, jika tidak mengikuti arahannya ". Sehingga oleh sebab isu ini, seolah Jokowi punya legitimasi kekuasaan untuk mengintervensi partai golkar, hal ini ditengarai oleh publik, " pemasungan " oleh sebab adanya indikasi Airlangga Hartarto selaku Ketua KIB. punya kartu jeblok ( buruk ), terkait dugaan penyimpangan hukum yang pernah dilakukannya. Namun Jokowi lah yang menyelamatkan dirinya dari jeratan kasus tersebut, dan publik meyakini, kartu jeblok Airlangga dimaksud terkait dugaan adanya penyelewengan atau tindak pidana yang ada didalam arsip KPK yang melibatkan nama Airlangga, terkait kasus sangkaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukannya pada projek PLTU Riau di tahun 2018 dan juga namanya bersama LBP/ Luhut Binsar Panjaitan ada didalam catatan Pandora Papers , yang bisa saja berkategori " adanya dugaan " money laundry, dan termasuk Airlangga sebagai terlapor di Bareskrim Mabes Polri atas ancaman kekerasan yang dilakukan oleh istrinya Yanti Airlangga, terkait rumor atau isu adanya hubungan gelap antara Airlangga dengan seorang perempuan RH/ Rifa Handayani atau si Pelapor

Maka dari sisi politik, pernyataan Andi Arief " Airlangga yang " sudah dipasung Jokowi ", implikasi politis-nya sudah dirasakan berdampak ke internal Golkar, namun akankah juga berimbas kepada anggota KIB. lainnya, yaitu Ketum Partai PAN, Zulkifki Hasan serta Suharso Monoarfa Ketum PPP. Yang keduanya juga " punya historis dugaan adanya tindak pidana ". Tentu sedikit banyaknya ada, karena faktor bayang - bayang perpecahan didalam tubuh kebinet koalisi Indonesia Maju Jilid II, terbukti sudah ada perbedaan capres dari Partai NasDem yang justru dalam " hitungan politiknya " akan berkoalisi dengan PKS serta Demokrat yang selama ini partai seteru atau oposan terhadap Koalisi Partai - Partai pendukung Kabinet Jokowi . Dan apakah juga akan berakibat semakin tumpulnya wibawa atau pengaruh Jokowi terhadap konstelasi perpolitikan tanah air utamanya terhadap Puan dan PDIP nya, serta bisa jadi akan merugikan konstituen atau bakal suara pemilih daripada Bakal Capres Gerindra, Prabowo Subianto, karena Prabowo sudah terlanjur angkat kesaksian, bahwa " Jokowi dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai presiden RI. is on the track " dan juga mengeluarkan pernyataan, dirinya ( PS ) mengidolakan Jokowi melalui pernyataannya, bahwa " jika dirinya memimpin bangsa ini, akan meniru gaya kepemimpinan Jokowi ".

Pastinya atas perbedaan dukungan politik ditubuh Partai - partai pendukung Jokowi didalam Kabinet Indonesia Maju Jilid II, khususnya jika dihubungkan dengan suksesi kepemimpinan di- 2024 yang berbeda dari harapan Jokowi, tentu akan menimbulkan gap atau kerenggangan irama politik di dalam tubuh Kabinet Indonesia Maju Jilid II, karena proses gejala politik yang terjadi yang telah melahirkan perbedaan kepentingan atas suksesi 2024 dimaksud, maka berdampak akan merusak kebijakan - kebijakan atau kerjasama politik diantara partai partai yang berkoalisi, namun seberapa besar implikasi atau dampak pengaruh manuver politik dari 2 ( orang tokoh politisi Partai Golkar Akbar Tanjung dan Yusuf Kalla ) yang sudah tegas memberi dukungan terjadap Anies, dan pasca deklarasi dukungan Partai Nasdem, salah satu partai yang turut serta dalam partai Koalisi di kabinet Presiden Jokowi, yang terpecah dalam hal suksesi, karena NasDem, telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024, yang sudah diumumkan secara resmi pada 3 Oktober 2022, oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, juga adakah dampak korelasi terhadap partai - partai yang berkoalisi daripada Kabinet Indonesia Maju jilid II ( minus NasDem ), seperti PDIP, Gerindra, Golkar, PAN , PKB serta PPP yang saat ini sedang kisruh didalam tubuh kepengurusannya di DPP. Maka terhadap kebijakan kebijakan politik Jokowi pastinya akan mempengaruhi serta membuat *kinerja Jokowi sebagai presiden semakin ruwet*. Paling tidak dalam pengambilan kebijakan putusan yang bersipat politis terhadap bangsa ini, karena akan bersinggungan atau bercampur dengan berbagai kepentingan politik, jika dihubungkan dengan suksesi kepemimpinan dalam konteks perbedaan capres nanti di tahun 2024, karena secara riil diantara partai partai koalisi didalam kabinet Indonesia Maju Jilid II, para Capres dukungan PDIP dan Capres Gerindra serta disisi lainnya Capres Partai NasDem ketiga partai- partai tersebut memunculkan orang yang berbeda.

Foto: Akbar Tanjung