Damai Lubis: Jokowi Power Sindrom? Jokowi Punya Obsesi Jadi Ketum PDIP? Jokowi Jika Dukung Ganjar Karma untuk PS?
Kamis, 27 Oktober 2022
Faktakini.info
*Jokowi Power Sindrom ?*
Manusiawi jika Jkw yang saat ini menjadi presiden untuk sisa 2 tahun kedepan, punya obsesi lanjutkan dominasi atau bentuk yang salah satunya dengan cara safety and protected atau keamanan dan perlindungan, atau usaha penyelamatan terhadap hartanya yang paling berharga, utamanya keselamatan pribadi maupun keluarganya, setelah dirinya hengkang kelak dari kursi RI. 1.
Safety and protected, pastinya akan Ia pikirkan dan bahkan kroninya akan turut perjuangkan, oleh sebab satu dengan lainnya pada pemerintahan lama terdapat benang merah yang saling berhubungan saat berkuasa
Diantaranya yang perlu dirinya khawatirkan oleh sebab banyaknya kebohongan - kebohongan atas janji janji, kala dirinya menjabat presiden RI dalam 2 (dua) periode 2014 - 2019 dan 2019 - 2024, namun tidak dapat dia penuhi. Sebenarnya yang patut Jkw khawatirkan diantara janji - janji kebohongan tersebut, " mungkin bisa jadi " ada penyelewengan - penyelewengan hukum.
Saat ini pun nyata terhadap kebijakan - kebijakan dan atau kebohongan yang pernah dirinya lakukan, apa yang diungkap oleh publik melalui berbagai medsos, utamanya di media twitter yang dirinya juga sebagai pemilik akun, maka Ia transparan dapat menyaksikan begitu banyaknya masyarakat yang mengolok - olok, dan pelecehan, bahkan sudah tahapan umbar kebencian terhadap dirinya yang sering memberikan janji palsu dan tangkapan atau temuan publik atas mismanajemen atau ketidak mampuan dan ketidak cakapannya dalam memimpin pemerintahan di kabinetnya, terlebih adanya gugatan terhadap dirinya untuk mundur dari kursi presiden oleh sebab dugaan ijasah palsu yang ia gunakan sebagai persyaratan mengikuti pilkada dan pilpres di KPU. Selama ini.
Begitu booming tentang rumor kepalsuan ijasah yang Ia miliki, selain oleh sebab dirinya langsung menjadi pihak tergugat prinsipal di PN.Jakarta Pusat, atas dasar objek gugatan PMH/ Perbuatan Melawan Hukum oleh sebab kepemilikan ijasah palsu dan utamanya kebencian sebagai publik bangsa ini terhadapnya, dan semakin bertambah atas banyaknya pembiaran oleh dirinya terhadap keharusan dilakukannya penegakan hukum namun Ia bergeming, sehingga penegakan di tanah air dibawah kepemimpinannya dirasakan tebang pilih, suka - suka alias sungsang, utamanya praktek penegakan hukum yang begitu radikal terhadap masyarakat oposan ( ulama dan para aktivis ) dibanding fenomena penegakan hukum, utamanya terhadap para TSK atau para terpapar korupsi, yang nampak dari sisi kacamata hukum, publik menilai, justru dirinya selaku pemegang kekuasaan tertinggi banyak tutup mata, atau pembiaran sebagai bentuk lain obstruksi terhadap beberapa kasus, dilalah malah menjadikan orang atau para oknum yang terpapar korupsi ada yang dijadikan menteri dalam kabinetnya, komisaris dan jabatan penting publik lainnya di BUMN. Termasuk tidak menghimbau secara tegas kepada aparatur penegak hukum, semisal kepada KPK, Jkw terhadap anak kandungnya Gibran dan Kaesang dan adik iparnya Arif Budi Sulistyo yang menjadi terlapor di KPK. Dirinya tidak menunjukan suri teladan dalam kepatuhan melaksanakan perintah hukum ( rule of law ) dalam hal ini panggilan sidang PN. Jakarta Pusat atas gugatan Ijasah Palsu yang Ia miliki dan telah Ia gunakan ? Bahkan keaslian tentang ijasah ini selain dirinya cacat terkait informasi publik dan moralitas, oleh sebab keharusan dirinya selaku pejabat publik negara mesti tranparansi dan akuntabel sesuai asas - asas tentang pemerintahan yang baik ( good governance prisinples) dan kesamaan setiap warga negara dihadapan hukum ( equality ). Namun tanpa malu dirinya menghimbau Gubernur Papua Lukas Enembe hadiri, patuhi panggilan KPK.
Dan terhadap tuduhan delik ijasah palsu ini Jkw terancam sanksi pidana. Bahkan jika terbukti, melahirkan berbagai implikasi, yang kelak merepotkan pemerintahan suksesi negara dan bangsa ini, jika dihubungkan tentang keabsahan terhadap segala bentuk putusan dan atau program kebijakan yang pernah Ia buat dan yang sudah dilaksanakan
Namun klasik, historis tipikal pemimpin/ penguasa pemerintahan yang power sindrom, acapkali ditemukan di banyak negara sejak zaman romawi kuno, ketika bakal atau mantan Perdana Menteri, atau penguasa turun dari tampuk kekuasaannya, akan timbul sindrom atau rasa takut akan adanya penuntutan atau praktek " balas dendam " oleh penguasa penggantinya, atas segala akibat praktek politik yang merugikan pihak lain atau masyarakat oposan, atau adanya kesalahan terhadap pelaksanaan kebijakan hukum dan ekonomi yang dirinya lakukan saat berkuasa, termasuk sindrom terhadap kewenangan yang akan berakhir, maka muncul rasa takut kehilangan rasa hormat dan atau kepatuhan orang lain terhadap dirinya akan pudar, seiring berjalannya waktu
Maka tanda - tanda sindrom terhadap Jkw itu telah nampak dimana dirinya pernah mencoba mempertahankan kekuasaannya selaku presiden yang " berwacana " melalui beberapa orang menterinya, walau wacana tersebut adalah inkonstitusional serta akhirnya terbukti sudah berdampak kegaduhan serta timbulnya korban.
Lalu kemudian ada sinyalemen, agar pasca berkuasa dalam pusat kekuasaan pemerintahan, dirinya tetap ingin berada pada lingkaran pusat kekuasaan, muncul selentingan informasi, Ia siap menjadi Cawapres dari Prabowo yang pernah Ia kalahkan sebanyak 2 ( dua ) kali dalam kompetisi 2014 dan di 2019. Bahkan ada juga rumor dirinya akan merebut kepemimpinan Parpol PDIP dimana dirinya saat ini hanya sebagai anggota partai atau presiden selaku petugas partai.
Namun teori dan praktik tentu ada yang berbeda pada akhirnya, ada juga mantan penguasa atau eks penguasa yang berakhir dalam penjara, bahkan di tiang gantungan, jika kita membaca historis negara pilipina dan pakistan serta negara - negara pada bangsa lainnya di muka bumi ini.
Selanjutnya wait and see
Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
...
*Jokowi Punya Obsesi Jadi Ketum PDIP ?*
Ada pemberitaan yang informasinya, bahwa ditengarai Jokowi akan bersaing memperebutkan posisi Ketum PDIP di 2025 ?
Jika ini benar, tentunya Megawati akan melawan karena dirinya punya hasrat ingin menurunkan trah politik ( tradisi kebangsawanan politik ) kepada Puan anak biologisnya sebagai penerus Soekarno, untuk Ia dapuk menjadi Ketum PDIP, pasca dirinya menjadi Ketum, yang saat ini jelas partai masih dalam kuasa dan pengaruh wibawa dirinya
Apakah jika Jkw nampak jelas bermanufer untuk menjadi Ketum PDIP akan mendapat ancaman organisasi dari DPP. PDIP, dalam bentuk " sanksi partai " seperti isu sanksi yang akan dijatuhkan kepada Ganjar Prabowo, dikarenakan sesuai kabar yang tersiar DPP. PDIP gerah kepada aksi Ganjar yang begitu mencolok, ngebet ingin mencapreskan diri tanpa patuhi mekanisme partai. Ganjar dimata publik memang transparan sudah start dan eksen ingin menjadi pesaing Puan
Dan selain isu Jkw kepingin ikut kontes sebagai Ketum PDIP yang mengantarnya menjadi 2 kali pejabat Presiden RI. Para petinggi PDIP pun mungkin sudah memprediksikan, seperti publik sudah pahami bahwa Ganjar " berani ngeyel " oleh sebab faktor dukungan politik dari Jkw. Sehingga pada wakrunya bisa jadi Jkw dan Ganjar akan dianggap sebagai musuh dalam selimut PDIP atau keduanya sebagai pagar makan tanaman
Publik tinggal menunggu apa kartu yang akan terus dimainkan Jkw. Sebagai penengahnya, apakah Jkw akan memberikan solusi, *minta Partainya agar saling mengalah,* demi pertahankan kebesaran nama PDIP sejak 2014 - 2019 dan 2019 ke 2024 menuju 2024 ke 2029 ? Agar PDIP tetap memperoleh banyak kursi caleg dan prosentase suara ( ET dan PT ) sebagai partai terunggul di 2029 dan demi kalahkan Anies ?
Maka yang pas untuk menjadi solusi, Jkw akan tawarkan kepada Megawati Sang Pemilik partai adalah, kedua bakal capres dari kubu PDIP. Puan dan Ganjar diminta mengalah, keduanya untuk tidak bersaing dalam capres 2024. Melainkan cukup dirinya berpasangan dengan PS. PS. Capres - Jkw Cawapres. Dan jika dihubungkan isu keinginan Jkw untuk bersaing sebagai Ketum PDIP. Di 2025 tentu, memang salah satunya dia mesti tetap miliki jabatan dan kekuasaan, yakni mendapatkan kursi RI.2 atau Wapres RI dari pasangan PS./ Prabowo Subianto
Publik harap sabar . Wait and see
Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
...
*Jokowi Jika Dukung Ganjar Karma Untuk PS. ?*
Jika ternyata Jokowi dukung antara Ganjar atau Puan. Boleh jadi publik menilai terkait istilah karma, telah terkena pada diri PS. Karena PS. sudah capek - capek pendekatan kepada Jkw, sampai- sampai dirinya menyatakan " Jkw lebih unggul ( kecerdasannya ) dibanding dirinya, Jkw on right track, dirinya salut dan akan meniru gaya kepemimpinan Jkw, dan PS. Sempatkan berkunjung di hari raya iedul fitri, saat hari pertama ke Jogjakarta berlebaran kepada Jkw sambil makan opor ayam. Nyatanya puji2an dan pendekatannya tersebut tidak berbalas alias nihil
Terakhir ada isu justru partai Gerindra akan bergeser Capresnya kepada Sandi Uno, apakah PS. Sudah pahami akan kekalahan dirinya jika tetap maju sebagai Capres di 2024 ?
Publik menilai " sepertinya hukum karma atas pengkhianatan " dirinya terhadap seorang tokoh ulama kharismatik HRS. Yang sampai hari ini, tidak pernah Ia kunjungi, akan terus menghantui dirinya sebagai bagian dari kehidupan politiknya. Dan sebagai catatan historis umat. Utamanya umat yang berada didalam komunitas kelompok 212 " yang merasa " dizolimi oleh sepak terjang PS. Sejak Pasca Pilpres 2019
Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212