Damai Lubis: Gibran, Walikota Solo Tidak Mendukung Ganjar sebagai Gubernur Jateng dalam Urusan Capres

Sabtu, 19 November 2022

Faktakini.info

Gibran, Walikota Solo tidak mendukung Ganjar sebagai Gub. Jateng dalam urusan Capres

Hal ( tidak mendukung ) Ganjar ini, masuk akal karena Gibran Rakabumi nyatakan Anies Gubernur sukses, sementara Ganjar dan Anies, keduanya sama - sama mau nyapres di 2024

Namun dibalik itu semua, bisa jadi incaran Ganjar dan Gibran sebenarnya adalah sama - sama ingin menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2024 - 2029. Sementara Gibran tahu, manuver Ganjar selama ini sekedar olahan atau " mainan " dari Bapak kandungnya ( Jokowi ) sebagai langkah triger politik, demi mencegah agar Puan gagal dalam missinya sebagai bakal capres di 2024. Tentu selaku anak kandung missi terpendam ini diketahui oleh Gibran, dan tentunya pada keduanya Ganjar dan Jokowi, ada deal - deal politik, Ganjar justru hanya ingin mendukung serta mendulang suara untuk menjadikan Jokowi bakal wapres dari Prabowo. Selain Ganjar tentu memahami, terhadap ketidak mungkinan dirinya dapat persetujuan dari PDIP. Sebagai Capres saingan Puan anak biologis Mega atau sebagai bakal kelanjutan trah Sokarno

Sehingga kelak pada sebuah momentum, Jkw akan mengusulkan alternatif preparing, Jkw akan sudutkan Ganjar dan Puan yang sama sama dari PDIP agar mengalah, selain Jkw akan mendapatkan dukungan dari berbagai Ketum Partai yang setia dan " terikat leher " kepadanya ( Golkar, PAN & PKB ), selain alasan masuk akal, kedua - duanya yang sama - sama dari PDIP dan keduanya juga tersangkut kasus E KTP yang otomatis dapat mem" barier ", entah apakah ada juga peran Jkw dalam hal obstruksi hukum kepada keduanya di KPK ? Maka tentunya dalam estimasi perolehan suara justru Puan dan Ganjar akan mengurangi perolehan suara melawan Anies Baswedan yang telah mendapatkan dukungan PT 20 % ( Nasdem, PKS dan Demokrat ) maka keduanya ( Puan dan Anies ) tidak usah mencalonkan diri menjadi capres di 2024 demi kepentingan bersama. Dan prediksi manuver politik Jkw ini sudah sejak awal mudah terbaca dengan " memperalat " Ganjar, dan Ganjar siap sedia mematuhi perintah Jokowi, walau dirinya sudah mendapat teguran keras dari partainya PDIP

Jika pun Ganjar gagal untuk menjadi kandidad Capres dan Gubernur DKI Jakarta, maka kesetiaannya bisa jadi sebagai langkah simbiosis mutualistisme kepada Jkw dan kelak dukungannya terhadap missi sesungguhnya yang masih remang - remang, yaitu Capres PS. - dan Jokowi Cawapres, dan Ganjar sebagai sebagai tokoh di Jawa Tengah basis PDIP, full akan mendukung Jkw sebagai Cawapees dari pasangan Capres PS. Dan terhadap Ganjar tentu kursi menteri akan menanti dirinya, apakah Mendagri atau Menteri PAN ?

Sistim dalam politik dibelahan dunia ini, memang dipenuhi pragmatisme dan penuh lobi - lobi. Pastinya publik sudah banyak mendengar sekian banyak pujian yang dolilontarkan PS. Kepada Jkw dan Jkw pun menyatakan " 2024 adalah giliran PS. Menjadi presiden. Dan perangkat Jokowi untuk tetap berada di kursi kekuasaan adalah sebagai proteksi diri, keluarga serta kolega, tentu hal-hal demikian termasuk power syndrome akan " mengintimidasi serta menhantui dan memaksa " dirinya untuk tetap berada pada lingkar kekuasaan, salah satunya dengan mendukung PS. Serta menjadi Cawapres PS. Dan diluar dari faktor moralitas, sistim hukum memang memfasilitasi dirinya, jika berminat turut serta dalam kontestan pemilu namun cukup menjadi cawapres

Untuk menjadi Capres 3 periode sesuai data empirik catatan politik 2021 - 2022 di tanah air, Jkw pun sudah mencoba, namun tertolak sistim hukum yaitu UUD. 1945, hal capres ini pernah dirinya upayakan walau nampak pasif, selain oleh sebab langkah sebagai capres 3 periode adalah inkonstitusional, namun fakta " ego " Jokowi dimaksud telah bergulir dan sudah terlanjur dipublikasi melalui pernyataan dukungan dari para menteri-nya ( LBP, Airlangga, Bahlil, dan Zulhas , termasuk Ketum PKB. Muhaimin ) berikut propaganda dari para pendengung/ buzzer pengikutnya, namun nyata gagal oleh karena menuai ledakan kritik dari masyarakat luas, selain riil dari sisi yuridis melanggar konsitusi, namun faktanya oleh Jkw terhadap ide pelanggaran konstitusi dalam bentuk Jkw presiden 3 periode oleh para pejabat negara tersebut, Jkw hanya mengeluarkan statemen seolah justru menjastifikasi , " tidak apa - apa presiden 3 periode hanya sekedar wacana politik ".

Dan wacana 3 periode nyatanya secara fakta hukum, sudah membuat kegaduhan pada negeri ini, serta terbukti sudah memakan korban eigenrichting melalui perseksusi terhadap Ade Armando dan nyaris bugil, sehingga harus dirawat karena terluka dianiaya oleh kelompok orang yang tak dikenal,

lalu Pospol Pejompongan terbakar, 2 ( dua ) kejadian ini oleh sebab adanya aksi demo di depan gedung DPRI RI dan korban lainnya juga seorang anggota polisi meninggal dunia di Kendari saat aksi mahasiswa Kendari, juga aksi sebagai bentuk penolakan adanya inisiasi terkait " Jkw 3 periode " dengan modus mengundurkan pemilu serentak dari 2024, alasan pengunduran pemilu 2024 bahwa anggaran pemilu cukup tinggi, serta gema akan hantu pandemi yang masih eksis, pagebluk covid 19. Tentunya alasan desakan agar Jkw berhasil tuk menjabat 3 periode tanpa pemilu ini merupakan trick politik yang amat memalukan dari sisi yuridis formil maupun dari sudut pandang nalar sehat publik, dan merupakan gejala politik sesat, serta amat jauh dari logika atau akal sehat pada jaman demokrasi modern ini, karena selain Pemilu Capres dan Legislatif ini sudah merupakan ketentuan dari rule of law yang penyelenggaraannya merupakan kewajiban dari penyelengara pemerintahan NRI, sudah merupakan agenda tetap sistim hukum konstitusi dasar ( UUD. 1945 ) untuk diadakan 5 tahunan sekali, dan sudah menjadi agenda KPU. Selebihnya pada fenomena riil, Jkw justru sedang sibuk mencari utangan terhadap projek kontroversial IKN. di Kecamatan Sepaku, Kab. Senajam - Paser Utara, Kalimantan Timur, serta Projek Rel KA. Cepat Jakarta - Bandung yang sudah 2 ( dua ) kali mangkrak, baik biaya dan waktu selesai dalam pengerjaannya

Saran yang paling ideal terhadap Jkw adalah dirinya lebih baik konsentrasi terhadap apa yang sudah banyak Ia janjikan kepada bangsa dan negara ini, namun belum tercapai, terlebih mengingat sisa masa jabatannya tinggal 2 tahunan lagi, Jkw butuh untuk fokus pada pembangunan ekonomi yang saat ini carut marut, juga terhadap pembangunan dan penegakan hukum agar berkepastian, berkeadilan, serta beradab

Damai Hari Lubis

Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212