PBNU Kritik Politik Identitas, USM: PBNU Urus Saja Pengurus Pusat dan Daerah yang Terlibat Korupsi
Sabtu, 5 November 2022
Faktakini.info, Jakarta -Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) menggelar Aksi Bela Rakyat (AKBAR) 411 pada Jumat 4 November 2022 di Jakarta, mulai ba'da sholat Jum'at. Aksi dipusatkan di Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat dan sekitarnya. Aksi ini disebut juga Aksi GNPR Jilid 4.
Aksi ini dihadiri puluhan ribu massa dan seluruh rangkaian acara berlangsung dengan damai dan tertib.
Namun anehnya ada pihak yang nyinyir terhadap aksi damai tersebut sehingga akhirnya ditanggapi oleh Sekretaris Majelis Syuro Persaudaraan Alumni (PA) 212 Ustadz Slamet Ma'arif.
Ustadz Slamet menyebut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kerap mengkritik terkait aksi massa yang digelar pihaknya. Ustadz Slamet menyikapi kritik tersebut dengan peribahasa 'anjing menggonggong, kafilah berlalu'. Ia pun meminta PBNU untuk mengurus pengurus pusat atau daerah yang terlibat kasus korupsi.
"Kan dari dulu PBNU itu kalau kita yang aksi dibilangnya politik-politik begitu. Emang 'lagu'-nya dari dulu. Padahal NU sendiri yang selama bermain politik," kata Ustadz Slamet saat dihubungi, Sabtu (5/11/2022).
"PBNU urus juga tuh pengurus pusat atau daerah yg rampok harta Negara atau Korupsi", ujar Ustadz Slamet kepada Faktakini.info, Sabtu malam.
Sebagaimana diketahui Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming terlibat kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Selain itu Rektor Universitas Lampung (Unila) yang ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KPK yakni Prof Dr Karomani, M.Si. juga merupakan pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung.
Lalu berita yang sedang ramai Pengurus NU Grobogan, Jawa Tengah Sahid Danuji menjadi salah satu tersangka dalam kasus produsen uang palsu. Dan banyak lagi kasus lainnya yang melibatkan pengurus NU.
Ustadz Slamet mengungkapkan aksi PA 212 digelar demi kepentingan publik. Selain itu, aksi dilakukan untuk mengkritisi dan mengingatkan pemerintah terkait kebijakan yang telah diambil.
"Setiap ada kebijakan pemerintah yang memang membahayakan negara, termasuk UU yang soal Omnibus Law, kemudian kenaikan BBM yang sekarang itu, kita pasti turun. Kita sebetulnya memang gerakan moral, untuk menjadi pengingat pemerintah, mengkritisi kebijakan pemerintah supaya tidak semena-semena," ujarnya.
Menurut Ustadz Slamet, NU tak paham dengan maksud dari aksi yang digelar PA 212. Dia lalu mengatakan ada sejumlah gerakan massa yang melakukan unjuk rasa, bukan hanya PA 212.
"Ini dia yang NU nggak paham. Aksi akbar 1, 2, 3, dan 4 kemarin itu Bukan Hanya PA yang mengadakan, tetapi GNPR, gabungan dari beberapa ormas, dan itu rakyat. GNPR itu betul-betul gerakan moral, nggak cuma PA 212 saja. Jadi memahaminya saja sudah salah, bagaimana isinya," sambungnya.
Ustadz Slamet mengungkapkan politik identitas merupakan hal wajar. Dia lalu menuding pihak yang tak melakukan politik identitas tak memiliki identitas.
"Sesungguhnya kalau orang ngomong antipolitik identitas, itu sebenarnya dia sudah nggak punya identitas. Itu biasanya berlaku untuk kita, tapi tidak untuk yang lain," tutur dia.
"Kan tidak ada di negeri ini yang tidak pakai identitas. NU sendiri ke mana mana bawanya Gus Dur. Identitas juga kan? PDIP dengan Sukarnonya. Demokrat dengan SBY-nya. Sesungguhnya sah-sah saja," imbuh Ustadz Slamet.
Masih kata Slamet, PA 212 disebut juga telah melakukan politik gagasan, seperti yang disarankan PBNU. "Gagasan-gagasan sering sudah kita sampaikan dari dulu. Persoalannya, apakah pemerintah sekarang itu mengedepankan gagasan atau selama ini hanya mengikuti kemampuan oligarki saja," kata dia.
"Jadi biarlah PBNU ngomong apa. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kita tetap jadi kafilah saja, biarkan mereka jadi apanyalah, ya," sambung Slamet.
Dia memastikan PA 212 tetap pada rencana aksi 212. "Insyaallah (aksi reuni 212 tetap digelar). Kan kalau unjuk rasa menurut undang-undang nggak perlu pakai izin, cukup pemberitahuan. Jadi nanti kita akan buat surat pemberitahuan, ini kan bagian dari unjuk rasa," ucap Slamet.
Dia selanjutnya menanggapi kritik PBNU soal serangkaian aksi PA 212 bisa memecah belah bangsa. Ustadz Slamet Ma'arif lalu balik mengkritik Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
"Yang bikin pecah belah bangsa itu sebenarnya tokoh-tokoh PBNU seperti. Menteri Agama itu mulutnya kalau ngomong bikin pecah belah bangsa," ungkap Slamet.
Slamet menyebut PBNU tengah bergerilya memecah belah bangsa. Dia pun menduga PBNU yang merupakan dalang di balik pembubaran HTI hingga FPI.
"Justru orang NU sendiri yang sekarang bergerilya memecah belah anak bangsa. Termasuk NU-lah yang patut diduga menjadi otak pembubaran HTI, otak pembubaran FPI, dan otak di balik pembatalan dan pengusiran ulama yang di daerah daerah, itu yang pecah belah bangsa," sebut Slamet.
"PBNU terlalu jauh berpolitik. Pada akhirnya merasa nyaman, pada akhirnya merasa paling benar. Akhirnya ingin menyingkirkan yang lain, itu yang perlu dikoreksi dan dievaluasi PBNU," sambung dia.
Sebelumnya, PBNU mengimbau seluruh pihak menghentikan upaya politik identitas. Pernyataan itu disampaikan guna menyikapi aksi 411 kemarin dan rencana reuni 212.
"Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, kita minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, setop politik identitas," kata Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan dalam keterangannya, hari ini.
Ia mengklaim, politik identitas adalah aksi pembodohan kepada masyarakat. Merawat dendam hanya membuat bangsa ini kehilangan energi positifnya.
"Kita perlu persatuan. Kebersamaan akan membuat kita kuat sebagai bangsa," katanya.
Foto: Aksi Reuni Akbar 411 sukses, Jum'at (4/11)
Sumber: detik.com dan lainnya