Damai Lubis: Soal 8 Stadion Baru FIFA di IKN, Prabowo Ngawur dan Tak Pantas Jadi Bacapres, Hubungan Puan-AHY, Anies Winner, Bangsa Ini Dilindungi Tuhan
Selasa, 18 Juli 2023
Faktakini.info
Masyarakat Penasaran FIFA akan bangun 8 Stadion di IKN.
Damai Hari Lubis
Jokowi nyatakan 8 stadion lapangan bola akan dbangun di IKN atas Biaya FIFA
Namun masyarakat peselancar media sosial, diantaranya pengguna twitter, banyak yang justru memperolok - olok pernyataan daripada " janji politik Jokowi " tersebut. Dan umumnya dianggap omdo atau dusta politik.
Mungkin, dasar onok- olok publik terhadap pernyataan Jokowi tersebut, dikarenakan selama masa jabatan sebagai presiden, sejak 2014 sampai saat ini 2023, terhitung puluhan janji politiknya banyak yang Ia ingkari, walau tanpa alasan dan tanpa beban moral, bahkan terus dan lagi - lagi menambah janji tanpa rasa malu.
Untuk mengetahui kebenaran atau preseden nir fakta atas pernyataan Jokowi dihadapan Erick Thohir, selaku menteri BUMN. atau tepatnya Erick selaku Ketua Umum PSSI. ( Jabatan ganda yang kata Jokowi, tidak akan Ia boleh kan ) .
Maka demi memastikan, kebenaran atau kebohongan Jokowi bertambah, hal agenda 8 stadion dimaksud. Publik idealnya, tanyakan kepada Erick terkait surat dari FIFA, dan segera Erick publis.
Permintaan publik tersebut absah sesuai sistim hukum, sehingga wajib diperlihatkan oleh Erick, selain hak publik, juga demi bukti eksistensi janji FIFA untuk bangsa ini. Atau Jokowi kembali gombali bangsa ini, sekedar menambahkan dokumentasi dalam menyalurkan bakatnya berbohong.
Atau publik biarkan saja isu itu mengalir dan berhenti sendiri, jika menganggap, pernyataan Jokowi, hanya alih isu belaka kepada peristiwa yang justru seharusnya menjadi perhatian publik, mungkin diantaranya terkait korupsi BTS. yang pilih tebang, sehingga berita 8 stadion, diyakini sekedar berita sampah yang menguras enerji dan kerugian publik terhadap peristiwa yang semestinya fokus malah terlupakan.
..
" Prabowo Ngawur, Kontra Produktif Sekedar Alih Isu Perkara BTS "
Damai Hari Lubis
Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
Prabowo, kabarnya berinisiasi akan memindahkan makam Pangeran Diponegoro ke Kampung Halaman Sang Pahlawan di Jogjakarta.
Ini ide blunder dari banyak sisi pandang logika karena unscientific,
selain bukan kapasitas selaku Menhan.
Sepatutnya dipertanyakan kok bisa punya ide yang bertentangan dengan filofis sejarah atau ilmu pengetahuan sejarah, karena :
1. Historis makam terkait dengan fakta sejarah, selain sebagai bukti kekejaman dan pelanggaran HAM. Kolonialis Belanda
2. Makam Diponegoro masih ada dalam teritorial NRI.
3. Gejala gejala sosiologis dan politik apa yang dikhawatirkan oleh seorang Menhan dampak posisi makam terhadap keutuhan NKRI.
Maka, disayangkan kinerja Beliau nampak bias, over acting bahkan overlaping dengan tupoksi Kemendikbud dan Ristek.
Dan, ide ini nampak " menunjukan adanya faktor attude atau kepribadian yang mesti diwaspadai ", wajar andai publik pertanyakan, " apakah Prabowo tidak hafal serta pahami tupoksi seorang Menhan, yakni diantara prioritas-nya adalah mengantisipasi timbulnya kegaduhan bangsa, bukan malah lahirkan ide - ide kontradiktif dengan pola pengkaburan sejarah.
Lalu bagaimana jika selaku Menhan sudah seperti saat ini, bagaimana jika terpilih menjadi Presiden RI. Sebagai eksekutif tertinggi di tanah air. Akan kah lahir diskresi melalui kepres, " Monas dipindah ke lokasi lain ? Lalu Candi Borobudur dipindah ke India atau Tiongkok ?
Secara garis politik " apakah gagasan Prabowo ini, hanya sekedar alih isu, dikarenakan adanya temuan hukum, perkara korupsi BTS. Dapat mengarah kepada dirinya ? ". Publik hendaknya juga, tidak terburu - buru nge- just Prabowo, butuh hasil investigasi secara intensif sesuai rule of law.
Referensi Berita :
https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6822419/alasan-prabowo-ingin-pindahkan-makam-pangeran-diponegoro-ke-kampungnya
https://poskota.co.id/2023/05/25/isu-korupsi-bts-kominfo-ikut-mengalir-ke-prabowo
...
Simbiosis Komensalisme Antara Puan - AHY. Anak Tirikan Politik Identitas
By, Aliansi People Power
Sekedar dan setelah penjajakan para purnawirawan perwira menengah dan perwira tinggi militer ( Mayor, Kolonel dan Jenderal ) melalui dialog 6 mata, dan beberapa kali ;
" Jika tdk AHY Cawapres dari Anies yang Capres, mereka pro SBY- AHY akan fakum politik ".
Apa maknanya ? Namun dengan pernyataan sikap tertutup yang bersifat diskusi ini, bukan sebuah hal yang patut dicermati, cukup masuk kuping kanan keluar telinga kiri, hal ini tentunya sekedar rasa oleh sebab kekhawatiran ketinggalan gerbang kereta api, atau " syahwat menjadi terbendung ", sehingga argumen ini bisa dikesampingkan, terlebih, jika ada komando daripada SBY. Semua selesai untuk partai demokrat serta seluruh mayoritas simpatisannya.
Namun, " AHY yang orang Jawa ", ternyata mendapatkan sebuah wangsit, mimpi.
Apa mimpi AHY ? Ia menyatakan, " dirinya satu gerbong dengan Puan ".
Lalu satire mimpinya itu, Ia, AHY publis. Justru faktor mimpi ini, jika dihubungkan dengan diskusi 6 mata sebelumnya, akhirnya konklusif dan sinkronisasi.
Sepanjang sejarah kepemimpinan dan politik kekuasan sebuah bangsa, lahirnya sebuah keputusan atau kebijakan, memang selalu mengandung resiko bagi sang pemimpin.
Namun, jangan naif, " jika Anies tidak sebagai peserta kontestan pilpres 2024, atau ikut namun kalah. Hal dampak mimpi atau kekalahan ini bukan hanya berimplikasi terhadap pribadi Anies seorang, karena andai " hakekat mimpi menjadikan subjek pemimpi berenang ke seberang ", tentunya seluruh bangsa ini dikhawatirkan semakin tumpul, hilang gairah, kemudian makin dalam terpuruk. Maka secara subtansial Anies , AHY , SBY. sebagai anak bangsa akan merasakan keberlangsungan negeri ini menuju kearah kehancuran, dengan " kecepatan tinggi, mirip laju kereta api cepat listrik made in China. Karena, " Singosari mesti patuh pada kehendak Kubilaikhan "
Sudah menjadi historis dinegeri ini melalui data empirik, bahwa " SBY terhadap Prabowo Subianto/ PS. nyata tidak paralel, ini sudah terbukti menurut cerita sebelum bobo yang eksis dan starting ", saat mereka berdua sama - sama mengikuti pendidikan Akmil.
Dan juga realitas politik, Megawati terhadap SBY . Pun mirip , " cerita kejauhan " antara SBY. Kepada PS.". Juga nampak Mega gak dekat dengan LBP. Lalu notoire feiten atau sudah terbukti karena sepengetahuan umum, bahwa " SBY pasti gak bakal sudi PS. Memimpin negeri ini ".
Lalu, apakah ada sebuah kesepakatan andai AHY menolak ajakan Puan, tuk bergabung dengan PDIP. Walau tuk dijadikan Wapres dari sosok Ganjar Pranowo ? Akan kah AHY berjuang maksimal, atau cukup slowly, tidak ngotot untuk menjadi wapres dari tuduhan seorang Anies Baswedan Sang Cucu Pahlawan, namun " berkostum identitas ? ".
Tentu tidak boleh gegabah, ini perlu pembuktian. Sehingga benang merahnya menjadi lahir pertanyaan apakah AHY. Nrimo, jika Ia dan Anies tidak menangpun, walau mesti bertemu dengan semenda Jokowi di Mahkamah Konstitusi.
Yakinkah publik bahwa AHY. no problem, karena prinsip, "asal bukan PS.". Lalu jika benar Ganjar meraih kursi RI.1. Dimana AHY. Kelak ?Apakah AHY akan menjadi seorang menteri di kabinet Ganjar ?
AHY. Berpeluang besar setelah pemilu 2024, akan bergabung dengan Ganjar, walau prediktif, namun tidak apriori, ada kronologis politik di tanah air, yakni PS. Menjadi Menhan Jokowi.
Secara politis kedepan, tidak mustahil AHY dan PS. duduk manis bersama dalam kepemimpinan seorang Ganjar Pranowo/ Ganjar yang akan melanjutkan program Jokowi. Terkait sosok Jokowi ? Dia aman dan nyaman, siapapun yang menjadi the winner, diantara Ganjar ataupun PS. Kemudian eks rezim Now, lalu semua be happy.
Kenapa kenyataannya AHY. Sekedar dominan menyerang Jkw. Namun tidak pernah menyerang Mega, justru fakta Mega adalah sang big boss Jkw. Sehingga asumsi publik, sebagai isyarat, seolah SBY. Dan AHY hanya tak pro ( tidak suka ), bukan kepada Mega, bukan kepada sistim yang cukup transparan amburadul. Faktor penting diantara mereka pastinya simbiosis mutualisme, walau mesti simbiosis komensalisme ( Dua yang berbeda namun bertekad bersatu, karena adanya faktor kepentingan sekuleristik ) namun meninggalkan atau merugikan satu organisme didalamnya yang konsisten dengan nilai politik identitas ".
AHY. Hanya tidak suka kepada Jkw. Padahal jasmerah, kepada SBY. Megawati menolak harmonisasi. Dan Megawati binti Soekarno, memang menurut catatan historis hukum, Soekarno sang sahabat kental Aidit sejak tahun 1950 - an sampai tahun 1965 adalah musuh keras dari Jend. HOR. ( Kolonel ) Sarwo Edhi, sang mertua SBY.
Sejatinya, prinsip versus AHY - SBY. semestinya satu paket melawan Nasakom.
Namun, politis fragmatis diantara para stakeholder partai - partai dan tentunya kepentingan PDIP. / GP. Capres, maka Mega mau gandeng tangan dengan SBY. Melalui Puan, dan SBY. Mengutus AHY. Sebuah fenomena politis, yaitu, sambil menyelam minum air, demi mengusir Luhut Binsar Panjaitan, dan mencegah kemenangan PS., bukan semata Jkw. Karena Jkw tetap aman ketika PS. atau ganjar menang.
Makna yang dapat disimpulkan, yang tetap akan menjadi korban adalah " politik identitas " walau mayoritas, karena melupakan pepatah luar biasa dari Ummar Ibn. Khattab, sahabat Rasullulah.
" Kejahatan yang bersatu akan mengalahkan kelompok kebaikan yang terpecah belah ".
Tiada lain, hakekat kemenangan yang sejati kelak akhirnya, sesuai janji NYA. Fainnama'al yusri yusron ", maka sebaiknya mayoritas Muslim Bersatu Serta Satu Komando, maka apapun hasilnya " pure politics " yang terbaik. Inilah hakekat daripada safety player, sebuah langkah politik yang cukup patuhi ulama Sholeh atau sami'na waato'na.
Namun dengan segala macam pengalaman sejarah poitik dan hukum pasca Kemerdekaan RI. 1945. Masih sajakah Mayoritas Muslim belum sadari, dan masih belum juga siuman ? Kenapa ulama kaffah dimusuhi para sekuleristik ? Para libelarisme dan kaum komunis ? Masih akan terus hedonis ? Lupa tuntutan syar'i. Sila, semua pilihan, itu HAM. Bahkan diberikan hak oleh Allah, Sang Khalik, untuk dimana kita mau berdiri.
Sesama insan ( di dunia ), memang sama - sama boleh berhitung, sekedar estimator, namun pastinya Tuhan Yang Maha Tepat.
...
Anies Winner Karena Faktor Track Record Prabowo Dan Ganjar Buruk.
Damai Hari Lubis
Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
Publik secara luas sudah mengetahui ada 3 ( tiga ) bakal kontestan Pemilu Pilpres - Cawapres RI. 2024, sesuai isu awal, para tokohnya adalah ;
1. Anies Baswedan
2. Ganjar Prabowo
3. Prabowo Subianto
Jika diskusi prediktif siapa dari ke - 3 bakal Capres yang menjadi winner ? tentunya estimsasi yang mudah disuguhkan sebagai standar bahan diskusi tersebut, cukup menggunakan nalar sehat dan tidak apriori, melainkan beralaskan data empirik terkait track record ketiga calon presiden, melalui jejak rekam daripada semua sisi kehidupannya sebelum menjadi bakal Capres termasuk pasangannya bakal Cawapres.
Track record yang masih terekam dibanyak benak kepala publik, terkait sosok Ganjar adalah, dimata para pendukungnya Ganjar dianggap sebaga titisan Jokowi, menurut Denny Siregar, " Ganjar satu - satunya tokoh yang mirip dengan Jokowi ".
Tentunya publik pun tahu, bahwa basis partainya Ganjar sama dengan Jokowi. Namun ada beberapa pengamat politik dan hukum yang menilai justru, Jokowi presiden yang " terburuk sepanjang sejarah Presiden RI." Dan viral dengan tagar diberbagai media sosial.
Ganjar, " diketahui oleh publik bersama dengan Puan Maharani pernah tersandung kasus E.KTP. sehingga Ia seorang yang terpapar kasus korupsi ".
Sehingga dimata ummat mayoritas muslim kepribadiannya bercitra buruk, terlebih dirinya publis menyatakan secara terbuka, saat podcast dengan Dedi C. ," hobi nonton fim bokep "
Terkait sosok Prabowo, terindikasi kuat, dirinya merupakan intelectual dader penculikan para tokoh mahasiswa, hal indikasi negatif ini, dapat dibuktikan secara hukum, oleh sebab publik telah memiliki data kronologis yang cukup booming, tersebar melalui youtube, yang sumber narasinya langsung dari sosok seniornya, Jend. Agum Gumelar, yang menyatakan, dirinya salah seorang dari para Jendral TNI. yang " turut memeriksa Prabowo dalam kasus penculikan atau penghilangan orang pada tahun 1998, melaui tim mawar, akibat adanya peristiwa 27 Juli 1996, dan para anggota tim mawar dimaksud sudah menerima sanksi hukuman.
Diantara para korban dari Prabowo, ada yang hingga saat ini, tidak ditemukan jasadnya. Selebihnya ada yang tetap hidup sebagai saksi sejarah, diantaranya Andi Arief, Pius Lustru Lanang dan Alm. Desmond J. Mahesa.
Ketiganya terjun kedunia politik, namun dengan partai yang berbeda.
Lalu, Prabowo santer dianggap telah menghianati para ulama dibawah komando Tokoh Ulama yang ada pada bangsa ini, Imam Besar Habib Rizieq Shihab dan para simpatisannya temasuk kelompok Emak - Emak yang mendukungnya pada tahun Pilpres 2019.
Tidak tanggung tanggung, Prabowo justru menjadi menteri dikabinet Jokowi dan orang yang paling sering memuji kepempimpinan Jokowi, bahkan Prabowo berstatemen, " Jokowi is on the track ", Jokowi lebih cerdas dari dirinya satu digit, Jika dirinya menjadi presiden akan meniru kebijakan Jokowi, serta berbagai pujian lainnya "
Maka Ganjar dan Prabowo adalah " pecinta buta Jokowi ", sebaliknya, dari kacamata publik yang juga tidak apriori, selain oleh karena data, bahwa Jokowi selain sering berbohong, sektor pembanguan serta penegakan hukum yang dirinya lakukan, tidak jarang, dia gugurkan sebuah ketentuan atau rule melalui diskresi yang overlapping, serta utang negara hampir mencapai 8000 triliun, bahkan ada seorang politisi yang menyatakan, " sebenarnya utang negara sudah mencapai 20.000 triliun ".
Selain beberapa projek besar yang Ia gagas nir atau obscur hasil, juga sektor pembangunan fisik yang Ia kerjakan banyak yang mangkrak waktu maupun anggarannya. Diantaranya, projek rel kereta api cepat Jakarta - Bandung, Projek IKN., Projek Bandara Kerta Jati, dan lain lain, termasuk diskresinya mendatangkan warga asing untuk berbisnis di tanah air yang mendapatkan izin visa dan usaha yang dapat mencapai satu abad lebih. Belum lagi, isu Jokowi akan " menjual beberapa pulau, termasuk akan menjual pasir laut, yang highrisk akan bergesernya garis pantai, hungga beresiko mempersempit wilayah teritorial NKRI. Oleh dampak pasir yang dikeruk dan faktor abrasi, setidaknya membuat rawan batas pantai, garis pantai, serta implikasinya terhadap sektor ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif, batas wilayah laut yang diukur 200 mil dari garis terluar suatu pulau. Sehingga " hampir semua kebijakan Jokowi, dirasakan riskan oleh banyak publik ".
Sedangkan Anies, realitas selain eks Mendiknas 2014 - 2016, Anies adalah akademisi, sosok intelektual, Beliau memiliki figur dengan leadeship yang berintegritas tinggi, baik dari sisi kecerdasan dan piawai dalam manajemen kepemimpinan, sehingga banyak publik yang tidak jelas, apa alasan reshuffle Anies sebagai menteri pada tahun 2016 oleh Presiden Jokowi ?
Namun jelas sosok Anies mantan Gubernur DKI. ( 2017 - 2022 ) yang banyak meraih kesuksesan dan penghargaan, baik dari lembaga formal dan non formal di tanah air, maupun berbagai penghargaan dari lembaga Internasional, selebihnya Anies sebagai Gubernur secara moral dari sisi pertanggung jawaban keuangan amat kredibel, akuntabilitasnya diakui oleh lembaga sah pengawas keuangan negara yakni BPK. BPK Menganugerahkan dirinya dengan sertipikasi sebanyak 4 kali berturut turut Opini WTP. Yakni
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion yang artinya, bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Perbedaan lainnya, track record Anies yang riil kredibilitas, karena nyata mumpuni, namun kontradiktif selalu dihujat, bukan saja oleh oposan rasis ( para pembenci ), namun justru oleh beberapa orang menteri kabinet Jokowi.
Terakhir, sedang berlangsung saat ini, karya Anies JIS. Yang diakui layak menurut PSSI dan Fifa, sengaja akan direnovasi ( dibongkar ) oleh Jokowi dengan anggaran Rp. 5 trilun-an, biaya yang cukup aneh, karena melebihi anggaran pembangunannya sebesar Rp. 4 Trilun- an. Lalu " ramai isu " akan berganti nama dari JIS. Dengan inisial Jakarta International Stadium, menjadi JIS. dengan inisial Jokowi International Stadium.
Maka berdasarkan bio data serta sepak terjang dan hasil karya berdasarkan fakta dan data serta faktor ledership ( track record berikut attitude ) termasuk isu negatif yang tersebar tanpa rekayasa, terhadap pada ketiga capres 2024. Diantara Anies, Ganjar & Prabowo, tentu perspektif bangsa yang memiliki Ideologi Pancasila ( Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab ) serta masyarakat yang bernalar sehat akan menutup diskusi, dengan menyatakan, Bahwa Anies Baswedan selaku Capres dan Cawapres Pasangannya, memiliki chanse besar akan memenangkan pemilu pilpres 2024 serta meraih Kursi RI. 1. Dengan catatan para pemilih Anies, " harus super radikal menjaga dan mengawal, mengamankan suara kemenangan dari gejala gejala kecurangan, dan mendapatkan fakta dari bukti suara kemenangan yang autehentik disemua lokasi TPS di tanah air, termasuk sebagai alat bukti jika terpaksa harus ke mahkamah, untuk proses JR. Yang publik tahu MK. dipimpin oleh seorang Hakim Anwar Usman yang memiliki hubungan emosional dengan Jokowi yang sudah berikrar politik, " Ia akan cawe - cawe dalam pemilu Capres ".
Sehingga makna super waspada dan hati - hati ( radikal ) dibutuhkan sebagai antisipasi terhadap adopsi daripada pola " hantu malam " melalui ( SUARA ) Desa Kepung Kota, manifestasi politik yang nyaris identik dengan pola yang digunakan Mao Tse Tung, yang bisa jadi akan dilakukan oleh pihak atau " Para oknum yang condong dengan pemahaman sosialis, sosok yang tidak bertanggung jawab ", namun pola kaum kiri dimaksud, sudah terendus, berencana, melalui tipu daya, intimidasi, bujuk rayu ( bingkisan ) kepada para bakal peserta pemilu ( pilpres ), disetiap TPS. yang berada di pelosok kampung, desa dan kota pada setiap propinsi ditanah air.
Maka, Insya Allah, demi meraih kemenangan, para simpatisan Capares Anies dan Cawapres pasangannya siapapun jatidirinya kelak yang diputuskan oleh KPP. Mesti dihormati, dan tunduk serta bersikap radikal namun konstitusional, demi menuju perubahan daripada gaya dan pola serta sistim kepemimpinan temasuk model SDM. Dari yang tercermin saat ini.
Untuk itu para simpatisan dari ketiga partai koalisi KPP. ( Koalisi Perubahan untuk Persatuan ), wajib menangkan, mengawal dan menjaga kemenangan, jika tidak radikal, maka beresiko bangsa ini akan kembali menjadi bangsa terjajah oleh kepentingan oligarki, dengan pola kepemimpinan, yang tidak mustahil akan lebih buruk dari situasi dan kondisi kontemporer dan disayangkan serta dikhawatirkan, jika kepemimpinan yang otoritarian sebagai lanjutan gaya kepemimpinan dengan pola sistim kepemimpinan Presiden Jokowi, akhirnya kelak rakyat jemu serta kehilangan kesabaran lalu berakhir chaotic, tentu yang rugi adalah seluruh bangsa dan NKRI. Sehingga bangsa ini perlu perubahan didalam banyak bidang, demi kemajuan dan persatuan, serta tetap mempertahankan dan melanjutkan program yang sudah bagus untuk kemaslahatan bangsa ini, secara Lintas SARA.
...
Prabowo Tidak Pantas Jadi Bakal Capres di 2024.
Damai Hari Lubis
Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
Selayaknya KPK. Segera proses hukum, dan lakukan Investigasi Prabowo Subianto, terkait dua isu keterlibatannya dalam perkara korupsi infrasturktur BTS. ( Base Transceiver Station ) dan perlengkapan militer kebutuhan pertahanan negara dalam bentuk alustista ( Alat Utama Sistem Senjata ), maka secara moralitas, hendaknya Prabowo bersikap ksatria, Ia tangguhkan atau kubur dulu keinginannya untuk menjadi bakal Capres di pemilu Pilpres 2024. Sebelum dinyatakan oleh KPK. Bahwa dirinya bersih dari dugaan publik, terkait, isu " pencurian uang yang cukup booming di media publik dan atau media sosial ".
Proses hukum ini amat penting, selain sebagai fungsi kepastian hukum, juga demi nama baik Prabowo, berikut citra politis Prabowo, selaku bakal calon pemimpin bangsa. Karena bisa saja isu ini, merupakan hoaks atau kebohongan yang menjurus fitnah & politik, dengan missi caracter assasination, pembunuhan terhadap watak Prabowo.
Namun, jika benar KPK. Menemukan indikasi kuat, bahwa uang ada yang dimaling oleh Prabowo, yang beresiko dapat membuat lemah perekonomian negara, dan membahayakan ketahanan bangsa ini dari pihak agresor asing, sungguh lacur, justru isu pelakunya adalah Sang Menteri Pertahahan yang bakal ikut kontestan bakal capres ?
Sejatinya, dalam perpektif hukum, bakal pemimpin yang minim attitude, tidak layak memimpin negara dan bangsa yang memiliki asas rechstaat dan berideologi Pancasila.
*Terlebih kausalitasnya, jika negara dan bangsa ini dipimpin oleh seorang subjek yang berkepribadian brengsek, atau amoral, tentu akan mengakibatkan bangsa ini terjerembab kedasar jurang yang lebih dalam serta lebih parah dari rezim kontemporer, rezim dibawah asuhan Joko Widodo.*
...
*Bangsa Ini Dilindungi Tuhan Terlepas Pilpres 2014 & 2019 Jujur Atau Curang*
Damai Hari Lubis
Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 212
Andaikan, isu korupsi benar dilakukan oleh Prabowo Subianto/ PS. Kemudian menguap, nir proses dari para aparatur penegak hukum, maka identik dengan proses hukum yang stagnan kepada para pelaku delik yakni, beberapa orang yang diduga korupsi, para pejabat tinggi di kabinet Jokowi, seperti ; Airlangga, Zulhas, Tito, Soeharso Monoarfa, Bimo Nandito Artiredjo, LBP. dengan bisnis PCR - nya, juga pelaku delik umum Muhaimin serta para komisaris BUMN. Juga LBP. Dengan pernyataan bohong, terkait big data 110 juta yang menimbulkan kegaduhan dan korban nyawa juga harta benda ".
Terlebih jika flash back ke Pemilu Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, apa jadinya negara ini, jika dipimpin oleh seorang PS. Yang ternyata kepribadiannya model hulu balang pada sistim monarki klasik, yaitu ABS. atau sycophant, dengan pola memuji - muji Jokowi pimpinannya, walau kritik keras kelompok masyarakat hampir menghiasi sepanjang hari dan sepanjang tahun, sampai melahirkan demo yang berjilid - jilid terhadap banyak kebijakan Jokowi, lalu munculkan gugatan dari kelompok aktivis, baik di Mahkamah Konstitusi maupun badan peradilan umum, oleh sebab Jokowi selaku presiden, sering berlaku suka - suka dalam membuat regulasi, juga fantastis, puluhan kali dirinya melakukan kebohongan, serta banyak bias dalam menerapkan diskresi politik serta melahirkan sistim perundang - undangan yang overlapping terhadap UUD.1945, termasuk melakukan pembiaran adanya tindak pidana atau obstruction of justice terhadap delik yang dilakukan oleh para petinggi serta beberapa menteri kabinetnya.
Namun PS. tidak indahkan realitas politik dan sosiologis kontemporer, justru PS. sycopant kepada Jokowi, tidak tanggung - tanggung, praktek pola menjilat yang Ia lakukan melalui statemen, lalu Ia publis sendiri, contoh ; " ternyata Jokowi lebih cerdas satu digit diatas dirinya, ' Jika jadi presiden pun dirinya akan mencontoh susunan kabinet yang sama dengan Jokowi. ' berani angkat saksi Jokowi is on right track ', serta akan mencontoh dan melanjutkan gaya kepemimpinan Jokowi ".
Walau pada kenyataannya, leadership Jokowi amat banyak kekurangan, diantaranya, LBP. Dijadikan super minister, dengan mengemban lebih dari 5 jabatan penting, menteri kesehatan bukan seorang ahli medis, Erick Thohir diberi ganda jabatan, dan beberapa Komisaris, dan menteri terpapar korupsi serta amoral.
Sebaliknya, berbeda dimata PS. Sosok Jokowi nampak bak role model atau panutan, baik kebijakan, kecerdasan serta kearifan dan budipekerti.
Bercermin daripada faktor perilaku PS. Jika dihubungkan keterlibatannya dimasa orde baru, dalam kasus penculikan beberapa aktivis 1998, maka andai saja dirinya memperoleh kursi RI.1 di Pemilu Pilpres 2014 dan 2019, tidak mustahil PS. Sang pengusaha sukses, dengan kepribadiann yang " labil, atau delusional menurut pendapat jurnalis Desi Anwar, pada tahun 2014 ". Oleh karena karakteristik PS. Yang demikian, kemungkinan PS. akan menerapkan metode dengan teori hukum besi olgarki ( Iron law of oligarchy ), prediksi akan pola kepemimpinan ini, bisa jadi tepat, terlebih jika dihubungkan dengan gejala gejala dirinya yang terindikasi korupsi oleh temuan publik, didalam pekerjaan 3 buah projek pemerintah, yakni projek food estate, BTS. dan Alustista, yang estimasinya kerugian negara mencapai kisaran puluhan, bahkan ratusan triyun.
Maka andai PS. menjabat presiden, dengan faktor kepribadian yang Ia miliki, berikut dominasi kekuasaan dan chanse yang ada, Leadership PS. cenderung lebih otorltarian daripada Jokowi, bahkan berpeluang besar melahirkan bandit free.
Untuk itu para pendukung, dan seluruh simpatisan PS. Pada Pemilu 2014 dan 2019. Harus bersyukur, lalu ambil hikmahnya, PS. Kalah dalam dua kali pilpres dimaksud. Maka ideal tentunya, memicu kesadaran bangsa ini yang tetap berharap akan demokratisasi dan harmonisasi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, untuk bertekad kuat, mencegah perolehan Kursi RI. Oleh Prabowo di Pemilu Pilpres 2024.