Mosi Tidak Percaya terhadap Presiden Jokowi Dikeluarkan Sejumlah Ulama dan Tokoh

Rabu, 20 September 2023

Faktakini.info, Jakarta -

*KONFERENSI PERS : MOSI TIDAK PERCAYA TERHADAP PRESIDEN JOKO WIDODO❗❗ | IBTV*

klik:

https://youtu.be/-l-enkRVkmA

DARURAT BERBANGSA DAN BERNEGARA

MOSI TIDAK PERCAYA TERHADAP

PRESIDEN JOKO WIDODO

Negara Indonesia saat ini berada pada jurang krisis berbangsa

dan bernegara. Hal itu ditandai dengan kegagalan Presiden

Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan demokrasi,

melindungi kebebasan sipil, dan menyejahterakan rakyat.

Pembangunan yang dilakukan selama ini hanya memperkaya

segelintir orang, dengan mempercepat pengurasan sumber

daya alam dan berbagai aset negara lainnya serta memperbesar

utang luar negeri dan ketergantungan terhadap China.

Berbagai undang-undang dan perangkat hukum yang

dikeluarkan, seperti UU Ciptaker, UU Kesehatan, UU IKN,

UU KPK, UU Minerba, dan lainnya, hanyalah alat untuk

melegitimasi kekuasaan Presiden Jokowi yang sarat

kepentingan oligarki. Rakyat hanya menjadi penonton.

Situasi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini jelas-

jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Pancasila

mengajarkan kehidupan berbangsa untuk mencapai

kemakmuran rakyat, keadilan sosial, nilai-nilai demokrasi, dan

hak asasi manusia.

Selama sembilan tahun Jokowi berkuasa, telah terjadi

penangkapan-penangkapan terhadap masyarakat umum, ulama,

dan aktivis. Secara spesifik telah terjadi pula pembunuhan

terhadap santri pengawal ulama, kematian petugas KPPS dan

peserta aksi unjuk rasa pada Pemilu 2019, pembiaran tragedi

Stadion Kanjuruhan, pengebirian aksi-aksi mahasiswa dan

buruh, serta pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya, termasuk

termutakhir bagaimana kezaliman nyata dipertontonkan di

Rempang, dimana hak penduduk asli dicampakkan begitu saja

atas nama investasi.

Semua ini menunjukkan bahwa rezim ini

telah menjelma menjadi rezim otoriter.

Selama sembilan tahun ini pula sekitar seratus juta rakyat

Indonesia kehilangan akses pada pekerjaan yang layak,

terjebak dalam kemiskinan dan stunting, serta merosotnya

secara terus menerus kualitas hidup.

Ketika rakyat dan negara berada dalam krisis, Jokowi terus

berusaha memperpanjang kekuasaan dan pengaruhnya

menjelang Pemilu 2024. Hal tersebut dilakukan dengan ‘cawe-

cawe’ politik, baik melalui pengarahan terhadap parpol tertentu

maupun mengarahkan kekuasaan negara untuk memenangkan

calon presiden pilihannya.

Bahkan secara terang-terangan

Presiden nyatakan dirinya dengan menggunakan perangkat

Intelijen Negara dan aparat keamanan lainnya memata-matai

arah Partai Politik.

Jokowi juga membangun poros Indonesia-China. Melalui

penandatanganan MoU dengan Xi Jin Ping, Jokowi

menyerahkan desain ibu kota negara baru kepada China. Hal

ini tentu sangat membahayakan kedaulatan bangsa dan negara

Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami yang bertandatangan di

bawah ini menyatakan Mosi Tidak Percaya kepada Presiden

Joko Widodo.

Jakarta, 20 September 202

🎥 Donasi Media & Perjuangan

Bank Muamalat 3080039477 (Kode Bank 147) A/N Ahmad Sihabudin

💰 Donasi Kemanusiaan

Bank Syariah indonesia (BSI) 7148501658 (Kode Bank 451) A/N Ahmad Sihabudin

MEDIA RESMI FRONT PERSAUDARAAN ISLAM

=========================

Mari Bantu Perjuangan dan Dakwah Kami dengan :

LIKE, COMMENT, SHARE dan SUBSCRIBE

Youtube : https://s.id/1L9Pz

Twitter : https://s.id/1L9OZ

Telegram : https://s.id/1L9PL

#frontpersaudaraanislam #ibtv #ibhrs #revolusiakhlaq

...

Gabungan “tiga pilar” ormas Islam yang terdiri dari Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) dan Front Persaudaraan Islam (FPI) bersama sejumlah tokoh menggelar diskusi bertajuk “Evaluasi untuk Perbaikan Kepemimpinan Bangsa” di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Usai diskusi tersebut, mereka mengeluarkan pernyataan sikap terkait situasi negara saat ini. Dalam pernyataannya, mereka menyatakan mosi tidak percaya terhadap Presiden Joko Widodo.

Berikut isi pernyataan sikap tersebut yang dibacakan oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi:

Darurat Berbangsa dan Bernegara, Mosi Tidak Percaya terhadap Presiden Joko Widodo

Negara Indonesia saat ini berada pada jurang krisis berbangsa dan bernegara. Hal itu ditandai dengan kegagalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan demokrasi, melindungi kebebasan sipil, dan menyejahterakan rakyat.

Pembangunan yang dilakukan selama ini hanya memperkaya segelintir orang, dengan mempercepat pengurasan sumber daya alam dan berbagai aset negara lainnya serta memperbesar utang luar negeri dan ketergantungan terhadap China.

Berbagai undang-undang dan perangkat hukum yang dikeluarkan, seperti UU Ciptaker, UU Kesehatan, UU IKN, UU KPK, UU Minerba, dan lainnya, hanyalah alat untuk melegitimasi kekuasaan Presiden Jokowi yang sarat kepentingan oligarki. Rakyat hanya menjadi penonton.

Situasi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini jelasjelas bertentangan dengan ideologi Pancasila. Pancasila mengajarkan kehidupan berbangsa untuk mencapai kemakmuran rakyat, keadilan sosial, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia.

Selama sembilan tahun Jokowi berkuasa, telah terjadi penangkapan-penangkapan terhadap masyarakat umum, ulama, dan aktivis. Secara spesifik telah terjadi pula pembunuhan terhadap santri pengawal ulama, kematian petugas KPPS dan peserta aksi unjuk rasa pada Pemilu 2019, pembiaran tragedi Stadion Kanjuruhan, pengebirian aksi-aksi mahasiswa dan buruh, serta pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya, termasuk termutakhir bagaimana kezaliman nyata dipertontonkan di Rempang, dimana hak penduduk asli dicampakkan begitu saja atas nama investasi. Semua ini menunjukkan bahwa rezim ini telah menjelma menjadi rezim otoriter.

Selama sembilan tahun ini pula sekitar seratus juta rakyat Indonesia kehilangan akses pada pekerjaan yang layak, terjebak dalam kemiskinan dan stunting, serta merosotnya secara terus menerus kualitas hidup.

Ketika rakyat dan negara berada dalam krisis, Jokowi terus berusaha memperpanjang kekuasaan dan pengaruhnya menjelang Pemilu 2024. Hal tersebut dilakukan dengan ‘cawecawe’ politik, baik melalui pengarahan terhadap parpol tertentu maupun mengarahkan kekuasaan negara untuk memenangkan calon presiden pilihannya.

Bahkan secara terang-terangan Presiden nyatakan dirinya dengan menggunakan perangkat Intelijen Negara dan aparat keamanan lainnya memata-matai arah Partai Politik.

Jokowi juga membangun poros Indonesia-China. Melalui penandatanganan MoU dengan Xi Jin Ping, Jokowi menyerahkan desain ibu kota negara baru kepada China. Hal ini tentu sangat membahayakan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan Mosi Tidak Percaya kepada Presiden Joko Widodo.

Jakarta, 20 September 2023

Selain Kiai Muhyiddin, konferensi pers itu hadiri sejumlah tokoh dan habaib, mereka antara lain Ketua GNPF-U Yusuf Muhammad Martak, Ketua Umum FPI Habib Muhammad Alatas, Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani, Sekjen PA 212 Uus Solahudin, Ketua KSPSI Jumhur Hidayat, Ahli Hukum Aziz Yanuar, Tokoh Muslimah Nurdiati Akma dan lainnya.

Pernyataan sikap tersebut ditanda tangani oleh 430 tokoh, baik tingkat nasional maupun daerah.

Sumber: suaraislam.id