Pesta Demokrasi Pilpres Saat Ini: Di Tangan Rakyat Atau Ditangan Kekuasaan Jokowi?
.jpeg)
Rabu, 15 November 2023
Faktakini.info
*Pesta Demokrasi Pilpres Saat Ini: Di Tangan Rakyat Atau Ditangan Kekuasaan Jokowi?*
Oleh :
*Abdullah Uwais Alatas*
Harus diakui krisis kepercayaan atas demokrasi di tanah air makin terlihat memburuk sejak MKMK memutuskan Ketua MK, Anwar Usman sebagai telah melakukan pelanggaran etika berat atas putusan MK No 90.
Keputusan MK itu sendiri dinilai telah dengan sengaja memberi karpet merah kepada Gibran, anak presiden Jokowi yang sebelumnya tertolak atas nama konstitusi, akhirnya bisa menjadi Wakil Presidennya Prabowo Subianto.
Suara kritis masyarakat yang makin lantang dan meluas atas penolakan politik dinasti Jokowi, akhirnya digugat sebagai telah dengan sengaja melawan amanah reformasi menolak hadirnya KKN kembali menghiasi wajah kebangsaan RI.
Dari sinilah akhirnya Paslon Prabowo-Gibran mendapatkan kritikan dan kecaman di mana-mana. Bahkan kritikan dari semua front elemen masyarakat itu terlihat mulai meletakkan Paslon Prabowo-Gibran sebagai ancaman bersama bagi kelangsungan demokrasi.
Paslon Prabowo-Gibran mendapatkan serangan kritik dan kecaman dari banyak front. Bukan saja dari kalangan civil society, pejuang hukum, budayawan, aktivis sosial dan mahasiswa, tetapi serangan paling tajam justru datang dari partai PDIP dan mantan tokoh-tokoh pendukung Jokowi sendiri yang kecewa luar biasa dengan perilaku politik Jokowi yang dinilai tidak lagi bisa dipercaya.
Suara kritis dari aktivis pendukung Paslon AMIN juga tidak terelakkan mencuat keras. Bahkan, Capres Anies Baswedan nyatakan langsung pentingnya pesta demokrasi yang fair dan jujur dengan meminta langsung Jokowi sebagai presiden dengan seluruh jajaran kekuasaannya untuk menjunjung netralitas.
Pesan langsung calon presiden Anies Baswedan kepada Presiden Jokowi untuk menjaga netralitas dalam pilpres saat ini sangat tepat. Permintaan ini tentunya sangat beralasan dan mendesak, khususnya ketika isu politik cawe-cawe Jokowi seperti memperoleh kebenarannya setelah putusan MK No 10 meloloskan Gibran, putra presiden Jokowi sebagai cawapres Prabowo.
Kondisi atas realitas demokrasi kita saat ini, harus diakui mengalami krisis kepercayaan akut. Ketidak-percayaan bahwa demokrasi Pilpres akan berjalan dengan fair saat ini makin menguat setelah munculnya indikasi pelibatan aparat kepolisian untuk memasang baliho Prabowo-Gibran. Belum lagi indikasi pelibatan ASN, dari mulai menteri, pemimpin daerah, kepala desa sampai ketua RT/RW, rasanya sulit untuk dibantah.
Menaikkan reputasi demokrasi Pilpres saat ini, menurut saya agak berat, walau kita sebagai rakyat tetap saja miliki harapan untuk terwujudnya demokrasi yang fair dan bermartabat.
Kunci utama untuk melawan jalan demokrasi yang terlihat mulai disabot oleh tangan-tangan kekuasaan adalah bertumpuknya totalitas seluruh elemen pada satu kekuatan perubahan dalam satu cita-cita yang sama untuk kembalikan NKRI taat pada konstitusi dan amanah suci pejuang-pejuang kemerdekaan.
Maka itu, jalan perubahan yang ditawarkan oleh Paslon AMIN saat ini harus diperjuangkan secara nyata sebagai pintu gerbang jalan keselamatan atas tegaknya demokrasi NKRI.
Jika terbukti ada tangan-tangan kekuasaan yang dengan sengaja miliki agenda menjatuhkan demokrasi kita di ujung gelap gorong-gorong, maka jalan perubahan rakyat wajib menahan total laju demokrasi saat ini untuk tidak jatuh. Disinilah makna kedaulatan rakyat sebagai kehormatan harga mati NKRI.
*5SILA*