Didampingi API, Warga Laporkan Dugaan Pelanggaraan Pemilu ke Bawaslu DKI

 

Rabu, 21 Februari 2024

Faktakini.info, Jakarta - Seorang warga bernama Zainuddin Firdaus domisili di Pulogadung Jakarta Timur dengan didampingi Advokat API FPI mendatangi Bawaslu DKI Jakarta, Selasa (20/2/2024). Kedatangannya adalah untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Pihak yang dilaporkan dalam dugaan

melakukan pelanggaran Pemilu ialah Pelaksana

Pemilu dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia (KPU RI). Terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Laporan telah diterima oleh Bawaslu DKI dengan nomor Surat : 01/LP/THN-DKI/II/2024

5. Uraian Kejadian:

 

A. URAIAN KEJADIAN

Bahwa pada Hari Kamis, Tanggal 15, Bulan Februari, Tahun 2024 ditemukan

dugaan Pelanggaran Pemilu Tentang adanya penggelembungan suara pada

website https:lpemilu2024.kpu.go.id, adanya perbedaan pada hasil C1 TPS

dengan website https:llpemilu2024.kpu.go.id tersebut yang menguntungkan

Pasangan Calon 02. Yang Pelapor cek di website tersebut dari Hari Kamis,

Tanggal 15, Bulan Februari, Tahun 2024 yang sampai saat pelaporan ini

Pelapor sampaikan, yang diduga dilakukan oleh Terlapor sebagai Pelaksana

Pemilu dengan lampiran (Bukti P-2) Pelapor saat itu melihat kejadian dari

rumahnya.

Bahwa pada Hari Rabu, Tanggal 14, Bulan Februari, Tahun 2024 ditemukan

dugaan Pelanggaran Pemilu Tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pemilu

Tentang adanya ditemukan satu surat suara Calon Presiden dan Wakil Presiden

yang sudah tercoblos atas nama Pasangan Calon 02, pada saat peserta pemilu

ingin memilih pada Hari Rabu, Tanggal 14, Bulan Februari, Tahun 2024, yang

diselenggarakan pada TPS 113, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung,

Jakarta Timur, disertai bukti dengan mengajukan dokumen C Kejadian Khusus

dan/atau Keberatan Saksi, yang diduga dilakukan oleh Terlapor sebagai

Pelaksana Pemilu dengan (Bukti P-3) dan/atau Saksi saat itu melihat dan/atau

hadir ditempat kejadian yang mana saat itu Saksi yang merupakan Saksi dari 

Petugas KPPS tampak hadir di TPS tersebut.

Bahwa pada masa tahapan penghitungan suara, Komisi Pemilihan Umum juga

melakukan proses publikasi hasil perhitungan suara melalui situs Rekapitulasi

Suara Komisi Pemilihan Umum dengan alamat website

https:l/pemilu2024.kpu.go.id, website tersebut tentunya dalam kewenangan

Bahwa Terlapor diduga telah melakukan pengurangan suara Paslon 01 Anies

Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang dilakukan pada website

https:l/pemilu2024.kpu.go.id.

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan

bahwa secara jelas telah terjadi PENGURANGAN SUARA yang diduga

dilakukan oleh Terlapor selaku pihak pegelola Pelaksana Permilu dan memilik

kewenangan serta kekuasaan terhadap website Rekapitulasi Suara Komisi

Pemilihan Umum dengan alamat website https:l/pemilu2024.kpu.go.id

sehingga memberikan kerugian Paslon Anies - Muhaimin.

B. TENTANG LEGAL STANDING PELAPOR

Bahwa Pasal 8 ayat (2) huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor

7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran

Pemilihan Umum ("Perbawaslu Pelanggaran Pemilu") menentukan bahwa

Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. WNI yang

mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; c. Pemantau Pemilu.

Pelapor sendiri merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai

hak pilih dan pelapor merupakan salah satu yang tergabung dalam Tim Hukum

Nasional AMIN - DKI Jakarta sehingga memiliki legal standing sebagai Pelapor

dalam Laporan pekara a quo.

C. TENTANG KEDUDUKAN TERLAPOR

Terlapor merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat

Nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum.

Wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum meliputi seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

D. TENTANG KEWENANGAN BAWASLU DALAM MENANGANI PERKARA

PELANGGARAN PEMILU

Bahwa dalam pengaduan ini diduga memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilu,

maka Bawaslu diwajibkan melaksanakan UU Pemilu tersebut sesuai dengan tata cara

penanganan tindak pidana pemilu berdasarkn pasal 476 ayat (1) yaitu "Laporan

dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

(Kabupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik

dan penguasaan dari Komisi Pemilihan Umum.

Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. sejak Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, Bawaslu Kabupatey Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan

bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu", Lebih

lanjut dijelaskan juga pada ayat (2) "Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan

tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah

berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung

Republik Indonesia dalam Gakkumdu". Dan pada ayat (3) menyatakan "Laporan

dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

secara tertulis dan paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat pelapor;

b. pihak terlapor;

waktu dan tempat kejadian perkara; dan

d. uraian kejadian.

C

E. ANALISIS TENTANG PELANGGARAN PEMILU OLEH TERLAPOR

| TERLAPOR SELAKU PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DIDUGA

KUAT TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN PEMILU YAITU DENGAN

SENGAJA MELAKUKAN PENGGELEMBUNGAN SUARA DANJATAU

MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN PASLON 02

DAN MERUGIKAN PESERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL

PRESIDEN LAINNYA.

1. Bahwa Terlapor sebagai Panitia Penyelenggara Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden, maka dari itu Terlapor disebut sebagai Lembaga Negara;

2. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, kami sebagai warga negara

merasa dirugikan karena diduga dengan sengaja menggelembungkan suara

yang dilakukan oleh KPU melalui sistem IT dari KPU yang bermasalah, namun

terkait pembenaran suara agar pada website resmi KPU sesuai dengan bukti C

Hasil-PPWP adalah sebuah kewajiban yang mendasar bagi KPU sebagai

penyelenggara Pemilihan Umum;

3. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, KPU RI dan KPU Provinsi DKI

Jakarta serta KPU Kabupaten/Kota yang terkait patut diduga melanggar pasal

532 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi "setiap orang yang

dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang

pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu

mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi

berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan

denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

4. "Bahwa dijelaskan lebih lanjut dalam UU Pemilu tersebut dalam pasal 554

dijelaskan "Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal

504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525

ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal

535, dan Pasal 536, pidana bagr yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga)

dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini";

5. Bahwa berdasarkan kronologis serta aturan-aturan tersebut diatas, kami mohon

kepada Ketua Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerima

pengaduan ini dengan arif dan bijaksana, serta secara profesional.

Dengan demikian, berdasarkan fakta yang sebelumnya telah Pelapor uraikan di atas,

yaitu dengan terjadinya pengurangan suara Paslon 01 Anies-Muhaimin pada Situs

Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum dengan alamat website

https://pemilu2024.kpu.go.id, yang diduga dilakukan dengan cara pendistorsian

sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu, Terlapor yang merupakan pihak

pengelola dan menmiliki kewenangan serta kekuasaan penuh terhadap situs tersebut

diduga melanggar ketentuan Pasal 536 UU Pemilu sehingga dapat dikenai sangsi

sebagaimana diatur dalam ketentutan pasal tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan Pelapor tersebut di atas, Pelapor mohon kepada Bawaslu

RI menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Laporan Pelapor untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Terlapor diduga telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 532 dan

Pasal 536 UU Pemilu;

3. Menghukum Terlapor dengan memberikan hukuman/sangsi sesuai dengan

ketentuan Pasal 532 dan Pasal 536 UU Pemilu maupun ketentuan peraturan

perundang-undangan lainnya.

Pelapor memohon kepada Bawaslu DKI untuk memeriksa, mengkaji dan memutus

dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Dilaporkan

Hari dan Tanggal

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta,

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya

bersedia mempertanggung jawabkannya di hadapan hukum.

PenevEa

Selasa, 20 Februari 2024

Jakarta, 20 Februari 2024

KINSI DK AKARTA

Pelapor

ZAINUDIN FIRDAUS, S.H.

Berbagi :