Isi Film “Dirty Vote”, Film tentang Dugaan Kecurangan Pilpres 2024

Senin, 12 Februari 2024

Faktakini.info

Isi Film “Dirty Vote”

Dibuat @anandabadudu , dipotong sesuai dgn waktu film

Kenapa penting buat Prabowo-Gibran menang satu putaran? (5.30-9.33)

- Prabowo-Gibran memimpin semua survei tapi angkanya belum cukup untuk menang 1 putaran

- Pemilu 2 putaran = peluang Prabowo-Gibran kalah lebih besar daripada 1 putaran

- Contohnya Pilgub Jakarta. Putaran pertama ada tiga paslon, tersaring jadi Anies vs Ahok. Anies kalah di putaran pertama tapi menang di putaran kedua

Apa saja syarat menang satu putaran? (9.33-16.22)

- Syarat satu putaran: (pertama) harus memenangkan > 50% pemilih alias lebih dari 102 juta suara. (kedua) menang di 20 dari 38 provinsi. (ketiga) Di 20 provinsi yang menang, perolehan suaranya harus >20%.

- Selain sebaran suara, sebaran wilayah juga penting untuk pemenangan. Untuk menang satu putaran, tidak bisa hanya fokus di wilayah-wilayah padat pemilih.

- Contoh, Jawa pemilihnya ada 115 juta, tapi provinsinya hanya 6. Memenangkan seluruh pemilih di Jawa belum tentu bisa lolos satu putaran karena tetap harus ngejar kemenangan di 14 provinsi lain.

- Survei terkini (CSIS) Prabowo-Gibran hanya unggul sepertiga dari total 10 provinsi yang ada di Sumatera.

Ke wilayah mana lagi bisa mendapat kemenangan provinsi?

- Prabowo-Gibran bisa memperbesar kemungkinan di Papua yang kini punya 6 provinsi.

- Di Papua, sejak provinsinya cuma dua, Jokowi selalu unggul besar. Bahkan di Pilpres terakhir, 99% pemilih di Provinsi Papua mencoblos Jokowi-Maaruf.

- Bukan kebetulan Jenderal Purn. Tito Karnavian sedang jadi Kapolda ketika Jokowi menang besar. Sekarang Tito sedang menjabat mendagri.

Sebaran wilayah kan penting, tapi lebih penting lagi siapa yang sedang berkuasa di wilayah-wilayah itu. Siapa saja mereka? (menit 17.00-24.00)

- Saat ini, dari 38 provinsi di Indonesia, 20 di antaranya sedang dipimpin pejabat sementara. Pejabat sementara itu dipilih oleh Presiden. Sebelum ada Pemilu, pejabat terpilih tanggung jawab ke Presiden via Mendagri (Tito Karnavian).

- Dari 514 kabupaten/kota di Indo, sebanyak 182 wilayah sedang dipimpin pejabat sementara yang ditunjukan presiden.

- Jokowi dan Tito tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam penentuan pejabat sementara. Seharusnya prosesnya transparan, terbuka, dan melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat.

- Peraturan teknis penunjukan pejabat sementara seharusnya terbuka tapi yang terjadi sebaliknya.

- Proses penunjukan pejabat sementara sarat masalah sampai-sampai Ombudsman RI dan Komisi Informasi menyebut pemerintah telah melakukan maladministrasi.

- Terdapat 140 juta suara pemilih dari semua wilayah yang dikepalai pejabat sementara. Jumlah itu melampaui syarat kemenangan satu putaran.

- Mereka yang jadi pejabat sementara umumnya adalah orang-orang dekat Jokowi atau pernah bekerja di lingkungan kepresidenan.

- Contoh Pj Gub Jabar Bey Mahmuddin pernah kerja di Kesekretariatan Presiden tahun 2021. Pj Gub DKI Jakarta Heru Budi tahun 2017 menjabat Kepala Kesekretariatan Presiden. Pj Gub Jawa Tengah Nana Sudjana Kapolres Surakarta saat Jokowi sedang menjabat walikota Solo.

- Pejabat sementara umumnya tidak netral. Di Kalbar misalnya, Pj Gubernur mempromosikan IKN dan berkampanye meminta orang memilih calon yang dukung IKN. Di Bali, Pj Gubernurnya menginstruksikan pencopotan baliho Ganjar-Mahfud.

- Di Muna Barat, Pj Bupati mempromosikan calon dari kubu Ganjar-Mahfud. Di Sorong Pj Bupati menandatangani pakta kepala daerah berjanji memenangkan suara 60% lebih untuk kubu Ganjar.

Apa Saja Potensi Kecurangan yang bisa Terjadi Karena Ketidaknetralan Pejabat khususnya Pejabat Sementara? (24.00-28.00)

- Mobilisasi birokrasi. Misalnnya Bobby Nasution menantu Jokowi di Medan memobilisasi birokrasi untuk pemenangan 02.

- Izin lokasi kampanye. Kubu kawan dipermudah, kubu lawan dipersulit.

- Konsolidasi dukungan dengan kepala desa via asosiasi kepala desa. Ada delapan organisasi desa di Indonesia yang menaungi sebanyak 81 juta suara

Kenapa Konsolidasi dengan Desa Penting untuk Pemenangan Pemilu? (28.00-33.00)

- Desa adalah wilayah pertarungan yang menarik. Konsolidasi dengan asosi Selain suara, kades juga punya banyak wewenang strategis, apa saja? (1) data pemilih (2) penggunaan dana desa (3) data penerima bansos, Program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai. (4) wewenang alokasi bansos.

- Kepala desa via asosiasi desa punya bargaining position besar karena punya kekuatan elektoral yang riil. Itu sebabnya pemerintah berkepentingan memanjakan asosiasi kepala desa dengan berbagai janji, misalnya janji perpanjangan masa jabatan kades.

- Di 2022, sektor yang paling banyak kasus korupsinya adalah sektor korupsi anggaran desa. Sektro korupsi dana desa jumlahnya melampaui kasus korupsi di ranah perbankan, pendidikan, pemerintahan, dll.

- Dalam konteks pemilu, kasus korupsi desa itu jadi alat tukar yang bisa dipakai untuk membeli loyalitas kepala desa. “Jadi kawan, kasus aman. Jadi lawan, diperkarakan.”

Kecurangan Terjadi Tidak Hanya di level bawah, tapi juga di level pejabat tinggi. Gimana modusnya? (33.00-43.00)

- Anggaran Bansos selalu menjulang di tahun pemilu. Tren ini terjadi setidaknya sejak Pilpres Jokowi periode pertama.

- Di 2024, anggaran Bansos meroket sampai 500 triliun, melebihi anggaran Bansos saat pandemi

Frekuensi pencairan bansos lebih sering di tahun Pemilu.

- Pemerintah menaikkan gaji TNI-Polri (8%), ASN (8%), pensiunan PNS (12%) dan di tahun pemilu

- Pertanyaannya apakah kenaikan itu untuk kesejahteraan atau ada motif politik? Kalau untuk kesejahteraan, kenapa kenaikan upah buruh 3,2-4,4 persen saja?

- Bansos tidak seharusnya jadi masalah karena itu memang instrumen negara untuk mensejahterakan rakyat. Tapi yang jadi masalah penyaluran Bansos di tahun Pemilu tidak sesuai dengan prosedur normal: Kemsos tidak terlibat dalam penyauran Bansos 2024.

- Kemsos saat ini dipegang oleh kader PDI-P Tri Rismaharini, lawan politik Jokowi dalam Pilpres.

- Jokowi menerapkan politik gentong babi: cara politik menggunakan uang negara, digelontorkan ke daerah pemilihan, agar ia dipilih kembali.

- Bedanya, saat ini Jokowi tak meminta dirinya dipilih kembali, melainkan penerusnya, Gibran.

Kenapa Bawaslu Ompong? (57.00-1.03)

- Bawaslu RI tidak berani mengurus pelanggaran Gibran bagi-bagi susu di CFD Jakarta

- Bawaslu RI melempar perkara ke Bawaslu Jakarta, seterusnya dinyatakan Gibran melanggar Peraturan Daerah, maka sanksinya dilimpahkan ke pemerintah daerah.

- Tapi Kepala Daerah Jakarta saat ini adalah Pj Gub Heru Budi yang diangkat Jokowi

- Siapa sih sebenarnya yang memilih anggota Bawaslu? Panitia seleksi Bawaslu salah satunya adalah eks ketua KPU (2016-2017) Juri Ardiantoro.

- Juri pernah jadi anggota Kepala Staf Kepresidenan. Saat ini bergabung di TKN Prabowo.

- Pada proses seleksi, lima nama calon beredar di grup-grup whatsapp. Kelima nama itu kemudian terpilih jadi anggota Bawaslu.

Kenapa KPU Problematik? (1.03-1.16)

- Lolosnya partai gelora, partai eks PKS Fahri Hamzah dan Anis Matta, dicurigai hasil manipulasi. Di lapangan tak memenuhi syarat tapi di atas kertas diubah jadi memenuhi syarat.

- Kenapa gelora “perlu” diloloskan. Dalam teori politik ada istilahnya “shadow party” alias partai bayangan. Tugasnya, memecah suara partai tertentu.

- Dalam konteks Indonesia, partai gelora di kubu Prabowo dibentuk untuk memecah suara PKS di kubu Anies. Atau partai Ummat di kubu 02 dibentuk untuk memecah suara PAN yang ada di kubu 01.

- Pelanggaran KPU juga terjadi di tingkat individu. Ketua KPU Hasyim Asyari pernah dijatuhi sanksi karena "pernah dekat" dengan politisi Hasnaeni alias wanita emas

- KPU tidak mematuhi putusan MA tentang keterwakilan perempuan 30 persen. Ada pendekatan yang berbeda yang digunakan KPU dan MA dalam menghitung keterwakilan perempuan. Putusan MA mengoreksi hitungan KPU, tapi KPU tak pernah merevisi caranya menghitung.

- KPU tidak mematuhi putusan MA soal hak napi koruptor kembali mencalonkan diri. KPU seharusnya membuat turunan aturan mengikuti putusan MA tapi itu tidak dilakukan.

- KPU tebang pilih dalam menegakkan keadilan. Putusan MA tidak dipatuhi, tapi putusan MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres langsung dituruti.

- Pada saat mendaftarkan Gibran sebagai cawapres Prabowo, KPU belum membuat aturan turunan atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pencalonan capres-cawapres.

- Ketua KPU Hasyim Asyari pernah dijatuhi sanksi 3 kali. Ia mendapat peringatan keras terakhir dua kali yakni pada April 2023 (kasus wanita emas) dan Februari 2024 (kasus pencalonan Gibran).

- Ia juga pernah mendapat peringatan keras pada Oktober 2023 di kasus keterwakilan perempuan.

Bagaimana MK Melahirkan Putusan yang Menguntungkan Gibran? (1.21-1.55)

- Ada kontradiksi di MK. Permohonan yang dilayangkan ke MK terkait perubahan syarat pencalonan presiden atau wapres sepanjang sejarah pernah diajukan sampai 31 kali, semuanya ditolak.

- Semua permohonan ditolak kecuali permohonan untuk meloloskan Gibran. Keputusan langsung berlaku saat itu juga tanpa ditunda-tunda.

- Sepanjang 2023, ada tiga pihak mengajukan permohonan untuk mengubah syarat pencalonan capres-cawapres, yakni PSI, partai Garuda, dan grup lima kepala daerah.

- PSI minta batas usia capres-cawapres diturunkan dari 40 ke 35. Partai Garuda dan grup 5 kepala daerah sikapnya tak masalah ada batas usia, tapi selama ia berpengalaman jadi penyelenggara negara mestinya boleh jadi capres-cawapres.

- Permohonan tiga pihak ini semuanya ditolak

Komposisi putusan hakim dalam permohonan ketiga pihak: 7 menolak; 1 menerima (Guntur Hamzah); 1 tidak ikut sidang yakni Anwar Usman yang adalah pamannya Gibran.

- Secara paralel, saat permohonan tiga pihak disidang, ada pengajuan permohonan dari Almas Tsaqib Birru, permohonan yang di kemudian hari meloloskan Gibran sebagai cawapres.

- Di tengah jalan, Almas mencabut permohonannya hanya untuk didaftarkan kembali sehari kemudian. Pendaftaran ulang itu terjadi di hari Sabtu saat kantor MK libur.

- Di hari yang sama saat hakim menolak permohonan PSI, Partai Garuda, dan grup 5 kepala daerah, MK mengabulkan permohonan Almas dan setuju mengubah syarat pencalonan capres cawapres.

- Jika disandingkan dengan permohonan pihak PSI dkk, tampak tiga hakim berubah sikap saat memutus permohonan Almas, semula tidak setuju jadi setuju.

- Hakim MK “berimprovisasi” merevisi pasal syarat pencalonan sehingga lebih menguntungkan Gibran.

- MK memutus siapapun yang pernah/sedang menduduki jabatan bisa mencalonkan, padahal Almas tidak mengajukan kalimat itu. Almas mengajukan kalimat “Berpengalaman sebagai…”

Klik link full filmnya:

https://youtu.be/RRgLZ66NCmE?si=pBp2q5uNakEBooRH