SUDAH SAATNYA RAKYAT KOMPAK MENUNTUT PEMBATALAN PROYEK IKN JOKOWI & PERTAHANKAN STATUS DKI JAKARTA SEBAGAI IBU KOTA NKRI*
Ahad, 16 Juni 2024
Faktakini info
*SUDAH SAATNYA RAKYAT KOMPAK MENUNTUT PEMBATALAN PROYEK IKN JOKOWI & PERTAHANKAN STATUS DKI JAKARTA SEBAGAI IBU KOTA NKRI*
Oleh : *Prof. Dr. Eggi Sudjana, SH, M.Si*
Ketua Umum TPUA .
ALLAAH Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:
وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ۗ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَ نْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ
_"Dan demikianlah pada setiap negeri Kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya."_
(QS. Al-An'am 6: Ayat 123) .
Salah satu legacy yang menjadi ciri khas Jokowi adalah pembohong / melakukan tipu daya di NKRI . Legacy itu terbangun sejak peristiwa mobil Esemka hingga ijazah palsu , *SAMPAI DETIK INI TIDAK ADA yang ASLI nya . Menurut Al Quran Surat Al An Aam ayat 123 , dia itulah masuk katagori Pembesar / Pejabat yang jahat* karena nipu Rakyat nya sendiri .
Pada kasus kereta cepat Jakarta - Bandung, Jokowi bohong lagi . Semula, proyek itu diklaim Bisnis To Bisnis (B To B). Tapi setelah terjadi cost over run (pembengkakan biaya), proyek ini akhirnya dibebankan ke APBN melalui Perpres Nomor 93 tahun 2021 Jo Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Kasus Proyek IKN pasca mundurnya Bambang Susantono dari Kepala Otorita IKN bersama dengan Wakilnya, Dhony Rahajoe, diambil alih oleh Plt Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, juga menandai babak baru proyek ini akan full ditanggung APBN (rakyat). Jokowi bohong lagi, karena gembar gembor awalnya proyek ini akan dibiayai investor.
Luhut Panjaitan sudah mengabarkan, akan ada defisit sebesar Rp 600 T pada APBN 2025 senilai Rp 3.500 T, untuk membiayai proyek IKN. Defisit ini akan ditutup dengan utang, yang akan dibayar dengan uang pajak rakyat, *TAPERA = TAMBAH PENDERITAAN RAKYAT*
Menurut Luhut, APBN akan dirancang dengan Target penerimaan negara tumbuh 12,14-12,36% dari produk domestik bruto (PDB) dan belanja tumbuh 14,59-15,18% atau mencapai Rp3.500 triliun. Sementara defisit APBN dipatok dalam rentang 2,45-2,82% PDB sebesar 600 T.
Defisit anggaran itu akan ditutup melalui penerbitan surat utang dan penarikan pinjaman oleh pemerintah. Padahal, dalam Buku APBN Kita, per akhir April 2024 utang Republik ini sudah mencapai Rp8.338,4 triliun.
Kita rakyat Indonesia, sudah kenyang dibohongi Jokowi. Proyek ini hanya akan bikin kenyang oligarki konsorsium IKN yang dipimpin Bos Agung Sedayu. Sementara rakyat, akan kebagian menanggung beban utangnya. Karena itu, proyek IKN ini harus dibatalkan karena hanya akan membebani rakyat dan menguntungkan oligarki.
Proyek IKN hanya akan bikin tambah kaya raya entitas bisnis yang terlibat dalam proyek. Hanya akan bikin tambah kaya Astra, Sinar Mas, Group Mulia, Ace Hardware (Kawan Lama), Alfamart, Adaro Boy Thohir, Pulau Intan, dan yang terlibat dalam konsorsium pembangunan IKN. Mereka, IKN mangkrak tetap untung. IKN lanjut, tambah untung.
Sementara rakyat, kebagian pendana proyek mereka di IKN. Rakyat hanya kebagian bayar pajak untuk menutupi utang yang diciptakan senilai 600 T dalam defisit APBN 2025, dari utang yang ditarik pemerintah.
Status DKI Jakarta juga harus dipertahankan sebagai Ibu Kota NKRI . Karena ada sejarah perjuangan, darah dan airmata ketika memerdekakan Republik ini. Republik ini dibangun dengan perjuangan rakyat, pindah IKN juga harus izin seluruh rakyat. Jangan hanya melayani kepentingan oligarki , maka pernah saya usulkan Referendum dari Rakyat Langsung karena DPR RI sudah disfungsional peran nya hanya jadi tukan stempel Pemerintah , ingatlah para Anggota DPR RI berat nanti pertanggung jawaban Dunia -Akhirat NYA , inipun jika Kalian semua masih punya Iman pada hari Akhir .
Karena itu, saya dan sejumlah rekan advokat, tokoh dan ulama, menggalang suara untuk menuntut pembatalan proyek IKN sekaligus mempertahankan status DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia . Acara akan kami lakukan deklarasi, pada Sabtu, 15 Juni 2024.
Mari, satukan kekuatan rakyat untuk menuntut pembatalan proyek IKN sekaligus mempertahankan status DKI Jakarta tersebut . Salam Juang , BES .