INDONESIA TANPA PARTAI !, MUNGKINKAH ? Oleh : Namruddin DF
Selasa, 2 Juli 2024
Faktakini.info
*INDONESIA TANPA PARTAI !*
*MUNGKINKAH ?*
Oleh :
Namruddin DF
(Ketua GMJ/Mantan Ketua Senat FISIP UMJ)
"Indonesia tanpa partai !".
Pernyataan menghentak dari Habib Rizieq Syihab dalam beberapa pekan ini menjadi trending topik di media sosial.
Bahkan podcast Refly Harun "yang keren cadas" menayangkan video beliau secara utuh.
Pernyataan tersebut dilatarbelakangi oleh kekecewaan beliau dan tentunya kekecewaan sebagian besar rakyat Indonesia termasuk penulis.
Memang dengan sistem kepartaian saat ini negara Indonesia mengalami banyak kemunduran terutama di bidang politik yang berimbas pada masalah hukum, ekonomi maupun sosial.
Di bidang hukum, tidak ada kepastian hukum di Indonesia.
Bahkan istilah hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, hukum tebang pilih makin menjadi jadi.
Bahkan seringkali hukum dijadikan oleh rezim sebagai alat untuk menyandera lawan politiknya.
Bahkan ada yang bilang bahwa koalisi yang digawangi oleh penguasa saat ini berisi orang orang yang tersandera.
Gk ada pilihan lain kecuali mengikuti kemauan penguasa dalam hal ini Presiden.
Pada bidang ekonomi kehidupan rakyat Indonesia semakin berat.
Semua serba mahal.
Pengangguran semakin banyak yang disebabkan oleh lapangan kerja semakin sempit.
Janji 10 juta lapangan kerja oleh Jokowi pada saat kampanye omong kosong.
Semakin terjadi kesenjangan yang luar biasa antara yang kaya dan yang miskin.
Alias yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.
Dalam bidang sosial terjadi pengkotak-kotakan dan pembelahan yang luar biasa di tengah tengah masyarakat.
Bahkan pembelahan bukan hanya terjadi pada level elit tapi sudah memasuki level bawah.
Termasuk ummat ikut terbelah.
Bahkan tak jarang jama'ah masjid ribut hanya gara gara beda partai dan beda pilihan capres.
Mengapa itu bisa terjadi ?
Karena yang mengatur tatanan berbangsa dan bernegara bukan lagi sistem yang baik dan benar tapi para ketua partai.
Jabatan jabatan strategis baik di bidang politik maupun ekonomi mereka yang atur.
Negara jadi Bancakan para ketua partai dan elit kekuasaan.
Semua itu di awali dari pelaksanaan Pemilu yang amburadul.
Hukum bisa diatur dan dibeli.
Ingat !
Pemimpin yang di hasilkan dari pemilu yang amburadul, manipulatif dan penuh kecurangan, baik eksekutif maupun legislatif, pasti akan menghasilkan pemimpin yang amburadul juga.
Seperti yang kita saksikan saat ini.
Lalu mungkinkah negara tanpa partai ?
Seperti yang di wacanakan oleh Habib Rizieq Syihab.
Jawabnya sangat mungkin.
Bersambung....
Saung Bambu H. Eddy Cianjur
2 Juli 2024.