[Video] DPRD Kota Parepare Tegas Tolak Pendirian Sekolah Kristen Gamaliel dan Perintahkan Pengamanan Lokasi
*DPRD Kota Parepare Tegas Tolak Pendirian Sekolah Kristen Gamaliel, Perintahkan Pengamanan Lokasi*
Parepare, 20 September 2024 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare dengan tegas menolak rencana pendirian Sekolah Kristen Gamaliel dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada *Jumat, 20 September 2024*, pukul 14:30 WITA, di Gedung Paripurna DPRD Parepare. Rapat ini dipimpin oleh *Ibrahim Suanda* dan dihadiri oleh anggota DPRD lainnya, seperti *Sappe*, *Jusvari Genda*, *Kamaluddin Kadir*, dan *Asy'ari Abdullah*.
Keputusan ini diambil setelah mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak pembangunan sekolah tersebut. Beberapa poin penting hasil rapat adalah sebagai berikut:
1️⃣ *Penolakan Resmi Pendirian Sekolah Kristen Gamaliel*
DPRD memutuskan untuk *menolak pendirian Sekolah Kristen Gamaliel* di lokasi yang direncanakan karena adanya potensi konflik sosial. Mantan Ketua Dewan Pendidikan Kota (DPK) Parepare, *Dr. Muh Nashir*, turut menyuarakan penolakan. Menurutnya, pendirian sekolah ini bertentangan dengan *SK Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI No. 292 Tahun 2022*, yang menyebutkan bahwa pendirian sekolah tidak boleh mendapat resistensi dari masyarakat.
🗣️ *"Masyarakat Watang Soreang sangat menolak rencana pendirian Sekolah Kristen Gamaliel karena tidak dibutuhkan, dipaksakan kepada masyarakat dan cenderung hanya menjadi program misionaris. Penolakan ini sudah berlangsung bertahun-tahun,"* tegas Dr. Nashir.
2️⃣ *Ketidaksesuaian Dokumen UKL UPL*
Dr. Nashir menyoroti ketidaksesuaian dokumen *UKL UPL*. Menurutnya, kajian dampak sosial dan budaya tidak komprehensif, bahkan terkesan memanipulasi pendapat masyarakat. Tidak ada survei tentang kerawanan sosial, sehingga dokumen UKL UPL dinilai bertentangan dengan peraturan terkait lingkungan hidup.
3️⃣ *Dokumen Andalalin Tidak Sesuai Fakta*
Nashir juga menyatakan bahwa dokumen *Andalalin* tidak sesuai dengan desain teknis di lapangan. *"Akses keluar-masuk bangunan terlalu sempit dan berada di belokan, yang berpotensi menimbulkan kemacetan,"* jelasnya. Nashir meminta agar kajian Andalalin dibuka dalam *Forum Lalu Lintas*, dan mencabut rekomendasi karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
4️⃣ *Penghentian pembangunan dan pemasangan police line Lokasi oleh Satpol PP*
DPRD memerintahkan *Satpol PP* untuk menghentikan pembangunan dan memasang *police line* di lokasi
6️⃣ *Dukungan terhadap Aspirasi Masyarakat*
DPRD mendukung penuh aspirasi masyarakat yang menolak pendirian sekolah tersebut, dan menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial di Parepare.
7️⃣ *Relokasi Sebagai Alternatif*
DPRD tetap membuka peluang *relokasi* pembangunan sekolah di tempat yang lebih sesuai dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
*Keputusan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas Parepare dan mencegah potensi konflik sosial lebih lanjut. Semua pihak diimbau untuk menghormati keputusan ini.*
Sumber berita: Fahri Nusantara Wahono
Klik video:
Kalo masih disediakan alternatif lokasi itu sangat bagus krn ada solusi yg ditawarkan ... Penolakan juga didasari dokumen UKL-UPL yg tdk sesuai dgn fakta ...
BalasHapus