Protes Keras FPI-GNPF U-Persada 212 atas Surat Dirjen yang Minta Hapus Siaran Azan Maghrib di TV saat Misa Paus Fransiskus

 

Selasa, 4 September 2024

Faktakini.info

PERNYATAAN SIKAP

PROTES KERAS

ATAS

SURAT DIRJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

بِسْــــــــــــــــــمِهللاِالرَّحْمَنِالرَّحِيْم

 ْ ُم ِنَاللَّ لِمِينَالسَّ َ ُم َ َيْ ُممْ َ َحْمَ ُم هللاِ َبَرَ َ اُم ُم

 َ ِ َّ َاْ َ ُم ْ َ اَ َ ِاِّن ُم

 َ ِلَ

Sehubungan dengan beredarnya surat dari Direktur Jenderal Penyelenggaran Pos dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informasi Nomor : B-2026/DJPPI/HM.05.08/09/2024, tertanggal 2

September 2024, yang ditandatangani oleh Wayan Toni Supriyanto selaku Dirjen Penyelenggaran

Pos dan Informatika.

Isi surat a quo, pada intinya menginstruksikan kepada seluruh Direktur Utama Lembaga Penyiaran

dan Ketua Asosiasi dan Persatuan Lembaga Penyiaran, yang pada pokoknya :

1. Acara misa yang dipimpin oleh Paus Fransiskus pada tanggal 5 September 2024 mulai pukul

17.00 s/d pkl.19.00 disiarkan secara langsung dan tidak terputus diseluruh televisi

nasional.

2. Azan Maghrib yang biasa disiarkan melalui televisi nasional pada sekitar pukul 17.56 s.d

selesai pada hari dan tanggal yang sama pada intinya DITIADAKAN, DAN DIGANTI

DENGAN RUNNING TEXT, sebagaimana poin angka 3 surat Dirjen PPI diatas.

Berdasarkan hal tersebut maka, kami Front Persaudaraan Islam, GNPF Ulama, Persaudaraan Alumni

212, menyampaikan sebagai berikut ;

Pertama ; Bahwa kami selaku umat Islam Indonesia tidak mempermasalahkan kegiatan agama dari

pihak lain selama kegiatan tersebut tidak mencampuradukkan ajaran agama atau menegasikan

kegiatan agama lain pada saat yang bersamaan, sebagaimana ajaran Islam yaitu, lakuum dinukuum

waliyyadiin.

Kedua : Surat dari Dirjen PPI diatas, secara substansi adalah merupakan bentuk penegasian terhadap

azan maghrib yang sudah lazim terjadi sejak puluhan tahun lalu pada siaran televisi dan radio

nasional. Dengan adanya surat tersebut justru sangat mengganggu keberagaman dan toleransi yang

sudah terjalin sejak lama di NKRI ini.

Ketiga : Surat Dirjen PPI tersebut membuktikan bahwa rezim saat ini sudah terjangkiti virus

islamphobia dan intoleran terhadap keberadaan azan magrib dan ajaran islam.

Keempat : azan adalah merupakan suara yang dikumandangkan, bukan merupakan bentuk

pengumuman dalam bentuk tulisan, sehingga, dengan surat dari Dirjen PPI kemenkominfo tersebut,

berarti sudah mengganti syariat azan dari suara menjadi pengumuman dalam bentuk tulisan.

Mengubah syariat Islam apalagi dilakukan oleh orang dari kalangan diluar islam adalah merupakan

bentuk penghinaan dan penistaan terhadap syariat Islam.

Berdasarkan hal hal diatas maka, kami ;

1. Memprotes keras surat dan sikap dari kemenkominfo yang memerintahkan kepada seluruh

lembaga penyiaran untuk mengganti azan menjadi pengumuman berupa running text.

2. Mendesak dengan segera agar Dirjen PPI Kemenkominfo segera mencabut surat tersebut

dalam waktu 1x 24 jam.

3. Meminta dengan hormat kepada seluruh lembaga penyiaran, radio dan televisi nasional untuk

TIDAK MEMATUHI isi surat dirjen PPI tersebut.

4. Meminta umat Islam untuk menyiagakan diri dan meningkatkan kewaspadaan dari serangan

doktrin dan ajaran sesat oleh pihak pihak anti Islam yang ingin menghapus syariat Islam

secara halus dan terselubung, baik oleh pihak yang ada dalam tubuh rezim maupun agen agen

اَ ْرٌب ِّننَٱٱَِّ َ َ ْ ٌب َرِ يٌب بَ ِّنرِٱلْمُمو ِ ِينَ.propagandanya

مَو ْي اَوى َو لِص ْي َو الَّن ِص ْي ُر

ْي

ْي َو ِص ْي ُر لِص ْي َو ا

حَوسْي بُرلَوا ُر َو لِص ْي َو ا

Jakarta, 03 September 2024 M / 29 Safar 1446 H

Habib Muhammad Alatthas Ust.Yusuf M Martak KH. Ahmad Shobri Lubis

 Ketua Umum FPI Ketua Umum GNPF-U Ketua Umum DTN PA 212

Berbagi :