Nasihat API Jabar ke Prabowo: Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

 



Sabtu, 19 Oktober 2024

Faktakini.info, Jakarta - Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat (API Jabar) menyampaikan nasihat kepada presiden terpilih Prabowo Subianto. Nasihat tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan sejumlah ulama, tokoh dan aktivis di Hotel Ruby Syariah Bandung, Jawa Barat, Jumat (18/10/2024).

Ketua API Jabar Ustaz Asep Syaripuddin mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat keinginan Prabowo untuk memperbaiki negeri ini. “Dalam pernyataannya, Prabowo punya keinginan untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara serta mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Berkenaan dengan itu, ia yang sebentar lagi akan dilantik, kami mengingatkan untuk jaga terus niat tersebut, bahwa Bapak mendapatkan jabatan ini untuk tujuan mulia itu. Dan tentu harapan kita, Bapak menjadi presiden sesuai niat atau keinginan tersebut,” ujarnya.

Kemudian, sebagai presiden, Prabowo punya hak dalam memilih menteri dan pimpinan badan-badan yang lain. Karena itu, API Jabar mengingatkan, jika nanti Prabowo mengangkat menteri, pilihlah menteri yang memilki kapasitas, integritas, rekam jejam yang baik.

“Manakala ada menteri-menteri yang pada era rezim sebelumnya itu bermasalah, tidak punya kapasitas bahkan terindikasi melakukan tindakan korupsi atau dianggap sering melakukan tindakan yang menyakiti rakyat atau melecehkan agama maka jangan dipakai lagi,” tegas Ustaz Asep.

“Terhadap menteri-menteri yang baru, siapapun dia, apakah perwakilan dari partai politik atau dari kelompok profesionalisme, kalau memenuhi unsur orang yang punya kapasitas dan integritas, orang tersebut tidak terlilit korupsi. Kemudian rekam jejaknya berpihak terhadap rakyat, tidak memusuhi rakyat, maka itu bisa diangkat dan dipilih,” tambahnya.

Ustaz Asep menilai, ada sejumlah kementerian yang strategis dan harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan integritas serta keberpihakan kepada rakyat. Pertama, adalah kemeterian agama.

Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa dan Tuhan yang dimaksud pada alenia ketiga adalah Allah yang maha kuasa. Artinya bahwa semua penduduk warga negara negeri ini harus beragama dan mayoritas di negeri ini adalah umat Islam. Maka menteri agama haruslah yang merepresentasikan daripada umat Islam Indonesia dan paham tentang Islam serta menganut sistem yang disebut dengan toleransi antar umat beragama,” jelasnya.

Kemudian yang kedua adalah Kementerian Pendidikan. Pendidikan itu merupakan awal bagi segala hal. Rusaknya moral, terdegradasinya para pejabat negara ini juga berimplikasi daripada buah lembaga pendidikan yang ada di negeri.

Menurut Ustaz Asep, pendidikan yang ada di negara kita haruslah pendidikan yang berkualitas dengan dasar iman takwa serta menghasilkan orang yang berakhlak dan berprestasi. “Sehingga dampak daripada pendidikan yang ada di negeri ini menghasilkan manusia yang bermanfaat untuk kepentingan agama, bangsa dan negara,” tuturnya.

Juga soal hukum dan ham (hak asasi manusia), menurut API Jabar, Menteri Hukum dan HAM yang dipilih harus benar-benar sosok yang akan menegakkan hukum dengan prinsip keadilan dan kebenaran. “Jangan sampai ada lagi cara-cara yang menggunakan instrumen hukum sebagai alat kekuasaan khususnya untuk menekan kelompok kritis. Selain itu, harus ada upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat,” ujar Ustaz Asep.

Selanjutnya adalah Menteri Kesehatan. Salah satu nikmat yang besar di sisi Allah adalah nikmat diberikannya kesehatan, maka kesehatan itu merupakan sesuatu yang fundamental. Bagaimana setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik namun terjangkau bahkan gratis.

“Maka Menteri Kesehatan harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan menjadi agen daripada para pengusaha, pengusaha, industri farmasi, dan lain sebagainya. Menteri Kesehatan juga tidak boleh menjadi agen asing untuk memudahkan masuk para dokter dokter asing, karena sebetulnya di dalam negeri sudah banyak dokter dokter yang berkualitas,” ungkap Ustaz Asep.

Selain itu, kementerian yang strategis dalam urusan keluarga yaitu kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Maka sejatinya orang yang menjadi menteri pemberdayaan perempuan perlindungan anak adalah perempuan perempuan Indonesia yang punya rekam jejak bagaimana dia sukses di keluarga dalam mendampingi suaminya dalam mendidik anak anaknya dalam berkontribusi di masyarakat. “Bukan perempuan perempuan yang punya rekam jejak negatif dalam kehidupan keluarganya,” tukasnya.

Di samping itu juga, API Jabar memberikan nasihat kepada presiden karena salah satu tujuan dari pada presiden itu adalah menjaga segenap tumpah darah Indonesia. “Maka menjaga kedaulatan negara itu adalah sangat menjadi prioritas juga. Negara Indonesia harus terhindar dari intervensi asing dan aseng,” tegas Ustaz Asep.

API Jabar berharap, menteri yang dipilih adalah orang-orang yang berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada oligarki. “Jangan sampai dengan dalih investasi tapi mengorbankan kepentingan rakyat. Jangan sampai dengan dalih pembangunan tapi menggusur rakyat yang merupakan warga negara Indonesia yang merupakan pribumi di negeri ini,” jelasnya.

Di samping itu juga Bangsa Indonesia sebagaimana yang telah dirumuskan oleh the founding fathers. Kita punya politik luar negeri yang bebas aktif. Kita tidak pernah mentoleransi terhadap segala bentuk penjajahan di atas muka bumi.

“Oleh karena itu, maka kita harus proaktif untuk menjaga ketertiban dunia dan yang menjadi prioritas adalah kita terlibat untuk memastikan menjaga jangan sampai ada penjajahan di Palestina. Kita harus mendukung perjuangan Palestina dari cengkraman penjajah Zionis Israel,” ujar Ustaz Asep.

API Jabar berharap, nasihat ini dapat menjadi masukkan kepada presiden terpilih untuk menata Indonesia yang harapannya pada 2045 mewujudkan Indonesia emas Indonesia yang berkah.

Sumber: suaraislam.id