Damai Lubis: Pelaku pembunuhan "karakter" presiden gunakan gas 3 kg siapa dalangnya
Rabu, 5 Februari 2025
Faktakini.info
Pelaku pembunuhan "karakter" presiden gunakan gas 3 kg siapa dalangnya
Damai Hari Lubis
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Andai ada upaya pembunuhan karakter melalui gas melon 3 kg maka pelakunya mudah ditebak, berdasarkan analisa politik ekonomi melalui gejala-gejala kekuatan politik bisnis dari lingkaran sisa-sisa politik kekuasaan oligarki era Jokowi, yang nampak merasa terganggu bisnisnyabahkan merasa bisa hilang dirampas oleh para oligarki "newcomer"(perang oligarki).
Analisa perang oligarki dari sisi kacamata politik ekonomi dan hukum hal yang bukan mustahil, karena beberapa sektoral bisnis oligarki dimasa kepemimpinan di Era Jokowi terganjal, diantaranya:
1. Program PSN PIK 2 politik kongkalikong dari Jokowi dan Aguan Cs telah mengalami hambatan oleh Nusron Wahid Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
2. "Program IKN Jokowi" di di Penajam Kalimantan Timur juga telah dihentikan ditandai pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini untuk menunda kepindahan untuk sementara, namun tanpa batas waktu yang ber kejelasan;
3. Program TAPERA yang asumsinya bakal merugikan rakyat juga ditolak oleh Presiden RI Prabowo Subianto
Kesemua diskresi politik ekonomi a quo (era Jokowi) tentu dibaca secara garis politik di barrier (disumbat) oleh Presiden RI. Prabowo Subianto.
Maka andai ada upaya pihak-pihak melakukan pembunuhan karakter terhadap presiden mudah ditebak siapa pelaku dan dalangnya?
Saat ini telah lahir opini publik, bahwa upaya pembunuhan karakter terhadap presiden telah dilakukan melalui pembatasan beredarnya gas melon ukuran 3 Kg, dan upaya (character assassination) dimaksud ternyata mulai berdampak korban di Pamulang (Tangsel), seorang Ibu dalam media dinyatakan telah meninggal dunia saat antrian membeli gas melon 3 kg.
Lalu secara garis politik hukum (ketatanegaraan), oleh Prabowo, "pembatasan gas melon oleh pemerintah melalui pernyataan Bahlil", Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), *_justru menjadi kebijakan sampah,_* karena Presiden RI memerintahkan agar Gas Melon 3 Kg terkait pengadaan barangnya dan pemasarannya harus dibuka kembali secara luas.
Maka siapapun pelakunya yang membuat kegelisahan masyarakat bangsa ini yang bakal melahirkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Presiden RI otomatis untuk sementara sudah dipatahkan, kecuali " old oligarchy ngeyel."
Sedangkan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Kabinet Merah Putih/KMP (Prabowo) terhadap kempat polemik bangsa yakni PSN PIK 2, dan ASN ke IKN dan program TAPERA serta perintah dibukanya kembali penjualan gas 3 kg secara luas merupakan *_keputusan politik (diskresi) yang amat populer_* dimata mayoritas anak bangsa.
Maka dari uraian dan untaian kronologis peristiwa politik ekonomi di tanah air. Tentu mudah diterka siapa penggeraknya dan apa motifnya atas kelangkaan gas melon 3 kg untuk membunuh karakter (character assassination) Presiden Prabowo, cukup dengan sudut pandang politik yang simple.
Tentunya dugaan pengamat politik dan publik akan tertuju kepada sosok oligarki di era Jokowi (Jokowi 'cs titipannya' dalam KMP dan para konglomerat Aguan Cs) adalah penggeraknya.
_Penganatan publik adanya motif character assassination ini secara ekstrim, dibumbui karena adanya politik sakit hati dan khawatir hilangnya kekuasaan bisnis dari para kelompok oligarki lama (era Jokowi),_ sehingga membuat geliat politik melalui gas melon, sebagai bentuk peringatan agar KMP memuluskan atau tidak meng-obstruksi program "old oligarchy", jika tidak penggulingan (makar ) bukan sekedar sangkaan apriori, mengingat Prabowo sebelumnya saat tahun 2022-2023 pra capres 2024, transparansi menyatakan "akan mendukung semua keputusan dan kebijakan dari guru politiknya (Jokowi).
Walau tentunya janji Prabowo ini sebelum menjadi Presiden RI dari sisi perspektif dan analisa politik adalah hal yang lumrah dan secara hukum justru mendapat justifikasi publik, artinya Prabowo bijaksana, karena kebijakan yang keliru dan 100 kebohongan sebagai alat politik Jokowi dalam konsep kepemimpinannya dahulu, tidak perlu digugu dan ditiru di alam kehidupan demokrasi yang berbasis konsep panca sila, justru pola leadership Jokowi harus dienyahkan.
Selanjutnya ditengarai pembunuhan karakter terhadap Prabowo, karena ada faktor politik "kebelet menjadikan sosok wapres agar segera naik menggantikan?" Mengingat Gibran RR yang menduduki kursi RI 2 melalui alur problematika hukum yang extra ordinary, karena jelas usia Gibran melanggar ketentuan sistim hukum (Jo. vide UU. Tentang Pemilu) atau berawal dari Gibran yang belum berusia 40 tahun, dan historis hukumnya Gibran berhasil menjadi Cawapres 2024 melalui proses nepotisme, karena Majelis Hakim MK (Mahkamah Konstitusi) dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman Paman dari Gibran. Dan implikasi hukum dari Majelis Hakim MK yang nepotisme dimaksud fakta hukum membuktikan Anwar Usman dipecat oleh MKMK yang final and binding dari jabatannya selaku ketua MK.
Dan peristiwa politik pra pemilu pilpres wapres 2024 dimaksud dihubungkan dengan KKN yang dilakukan oleh adik iparnya Usman, sebagai bukti Jokowi telah melakukan pelanggaran dalam bentuk pembiaran hukum selaku presiden penguasa penyelenggara negara tertinggi (melanggar pasal 421 KUHP Jo. UU. NO. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Bebas dari KKN. Jo. UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ).
Maka disimpulkan, adanya asumsi publik, terkait tuduhan "bad politics ?", terhadap Presiden Prabowo oleh sebab politik oligarki tidak patut dinafikan begitu saja.
Catatan, Pengamat KUHP adalah pakar ilmu Kebebasan Menyampaikan Pendapat dan Peran Serta Masyarakat.