Diskusi sehat dihadiri beberapa tokoh di Ciganjur
Jum'at, 28 Februari 2025
Faktakini.info
Damai Hari Lubis
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Beberapa orang aktivis pejuang tanah air, kemarin di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis, 27/2/ 2025, menjelang 2 (dua) hari memasuki bulan suci ramadhan, bulan penuh berkah, mengadakan pertemuan dengan materi diskusi umum diantaranya tentang program yang sedang Populer di tanah air, yakni Danantara (Daya Anagata Nusantara).
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), namun inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini menuai polemik. Kendati Prabowo menyebut Danantara sebagai kekuatan yang akan menunjang perekonomian Indonesia di masa depan, namun sejumlah pihak menilai ada risiko yang mengintai.
Terlepas daripada pro-kontra lazimnya di negara demokrasi, Prabowo menyebut, tujuan Danantara menjadi super holding BUMN adalah untuk mengakomodasi dana perusahaan negara guna diinvestasikan pada proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, industri hilir, manufaktur canggih, dan produksi pangan.
Penulis yang hadir atas undangan dari tokoh gerakan anti korupsi dari alumni Universitas Indonesia (UI) TB. Taufik Bahaudin, salah seorang yang pernah menjadi klien prinsipal penulis, yang mengajukan gugatan tentang Jokowi Ijasah Palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan yang melalui TPUA (Tim Pembela Ulama dan Aktivis) yang di ketuai oleh aktivis muslim senior Eggi Sudjana.
Dan diantara undangan yang hadir, juga ada tokoh aktivis dan politisi senior Sayuti Assegaf, selain rekan Buyung, serta para alumni UI dari berbagai disiplin ilmu lainnya.
Sepertinya, peserta diskusi hanya Penulis dan Roy Suryo, pakar telematika dan IT. yang bukan berasal dari almamater UI. Namun pastinya seluruh yang hadir adalah asli lulusan atau tamat dan berijazah minimal S.1. sehingga tidak ada diantara yang hadir, oleh publik dituduh berijazah S.1 palsu.
Oleh karena diskusi dihadiri oleh belasan cendikiawan aktivis UI, maka diskusi sehat ini tidak diliput oleh para youtuber pejuang Doel Yance dan rekan lainnya.
Semua peserta diskusi komunikatif dan saling tanggap serta saling menyimak dan memberi dukungan dan yang amat menarik bahwa para alumnus UI sepakat, sudah waktunya perjuangan mesti ditempuh secara multi almamater dan multi perguruan tinggi, artinya disepakati tidak lagi mesti eksklusivitas atau secara kapling-kapling atau kelompok aktivis almamater (golongan) khusus menampung alumni UI saja, melainkan gabugan dari kampus kampus lain yang ada di tanah air, demi keberhasilan misi dan atau cita-cta yang sama yakni tercapainya kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh bangsa dan negara Lintas SARA di RI.
Diskusi yang bersifat umum dan kebangsaan ini dan sementara yang hadir adalah mayoritas para senior dan cendekiawan UI yang semata subtansial demi mendorong ran memberi asupan para menteri di Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo, agar bekerja secara profesional, proporsional dan objektif atau tidak lagi keberpihakan, atau dengan model suka-suka di era Jokowi, yang tebang pilih dalam penegakan hukum khusunya dalam pemberantasan korupsi sehingga hasilnya kredibel dan akuntabel, semata demi tercapainya teori politik tujuan bernegara sesuai cita-cita di dalam alinea ke 4 pembukaan UUD 1945, yaitu negara mencapai perekonomian yang dapat mensejahterakan kehidupan sosial yang adil, makmur dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus memperoleh fungsi kepastian/ legalitas hukum dan manfaat/utilitas hukum dan rasa keadilan/justice.
Sedangkan diskusi khususnya, adalah bahwasanya hal yang urgen dari para peserta adalah sepakat bahwa kerusakan moral para pemimpin bangsa ini sehingga terpuruknya perekonomian negara dan rakyat Indonesia, utamanya disebabkan kepemimpinan 10 Tahun Jokowi.
Selanjutnya disimpulkan law development (proses penegakan hukum) terhadap Jokowi dan keluarganya serta kroninya yang kuat diduga terlibat banyak penyalahgunaan kekuasaan, segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku (due process), dan hal tuntutan terhadap para peserta diskusi, merupakan hal yang memang secara faktual 'adili Jokowi' merupakan tuntutan dari banyak kelompok masyarakat luas termasuk para mahasiswa.
Hal menarik lainnya, dalam diskusi atau tepatnya silaturahim lintas almamater perguruan tinggi ini agar beritikad baik setidaknya mendoakan, agar program Danantara yang merupakan langkah diskresi politik ekonomi yang tepat dari Prabowo selaku Presiden RI ke 8. demi perekonomian semakin baik, karena saat ini yang mayoritas bangsa ini rasakan memang sedang atau setidaknya bakal lebih mengalami carut marut, apabila para koruptor tidak ditangani secara tegas (law behavior) serta pembenahan (rules) sistim politik perekonomian, maka para pelaku korupsi akan bertambah banyak tidak bakal kapok, justru terus menggerogoti keuangan negara.
Selebihnya dalam pertemuan ini, masing-masing pihak yang hadir diharapkan tetap konsekuen dan konsisten terus masing-masing tidak berhenti berjuang sesuai ilmu dan kemampuannya secara objektif, agar rakyat tidak curiga, sebaliknya kelak ikut menyadari kebutuhan dan makna perjuangan, lalu simpati dan empati terhadap subtansial perjuangan, khususnya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan ideal utamanya fokus ikut support tanpa pamrih untuk tujuan bersama proses hukum dan adili Jokowi sesuai dugaan dari praktik KKN yang pernah dilakukan semata mata oleh sebab Negara Indonesia adalah berdasarkan hukum (rule of law) dan Keadilan oleh Penguasa adalah hal yang utama demi melindungi rakyatnya (salus populi supreme lex esto).
Akhirnya pertemuan diskusi umum dan kebangsaan ini di diakhiri dengan podcast- an antara penulis dengan Roy Suryo, masih sekitaran dialogis menyentuh terduga kuat sosok durjana "Fufu Fafa", lalu podcast antara TB. Taufik dengan Napoleon Bonaparte, tentang PKI Gaya Baru/ Komunis Gaya Baru, lalu ditutup kembali Penulis dengan TB. Taufik terkait PKI Gaya Baru, ditambah materi tentang pertanggungjawaban hukum dan kebohongan LBP yang telah menimbulkan kegaduhan akibat daripada statemennya yang publish, sesuatu kehendak atau wacana yang inkonstitusional, sehingga tidak populer, terkait pernyataan (LBP), "telah mengantongi big data 110 juta rakyat Indonesia yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda".
Sesuai data empirik kebohongan tersebut telah menimbulkan korban fisik serta hilangnya nyawa orang, juga korban materil namun delik ini tidak kunjung ada proses hukum walau sudah ada pelaporan terhadap dirinya di Mabes Polri.
