[Video] Tolak PIK 2, Massa FPI Gelar Aksi di DPRD Kabupaten Bandung Barat
Rabu, 19 Februari 2025
Faktakini.info, Jakarta - Ratusan massa Front Persaudaraan Islam (FPI) menggelar aksi demonstrasi ke Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Selasa 18 Februari 2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Banten menolak proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).
Mereka menilai proyek tersebut lebih banyak berdampak negatif bagi masyarakat, baik dari sisi lingkungan atau pun ekonomi. Massa menilai PSN PIK-2 hanya akal-akalan oligarki menguasai tanah untuk kepentingan segelintir orang.
"Tinjau ulang status Proyek Strategis Nasional pada PIK 2, jangan sampai Status Proyek Strategis yang seharusnya untuk kepentingan rakyat umum, ternyata hanya untuk melayani kepentingan Oligarki," kata Ketua DPW FPI Bandung Barat Ade Saepudin saat ditemui.
Baca Juga:
Agung Sedayu Group Buka Lowongan Kerja, Lulusan S1 Semua Jurusan Bisa Daftar, Penempatan di PIK
Menurutnya, PSN PIK-2 hanya upaya segelintir pengusaha untuk kepentingan pribadi. Tak ada langkah untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Lingkungan akan terganggu, warga sekitar akan tersingkirkan.
"Oleh karena itu kami bersolidaritas bagi warga di sana. Memberi dukungan agar proyek PIK-2 dihentikan," jelasnya.
Massa juga mendesak usut tuntas dan tangkap para pejabat yang penyalahgunaan kekuasaan untuk memuluskan pembangunan PIK-2. Kepada Pemerintah, mereka meminta untuk lakukan pembangunan inklusif yang berpihak kepada rakyat umum bukan kepada kepentingan segelintir Oligarki.
"Kita tau betul bagaimana peristiwa pagar laut begi aneh terjadi. Makanya kita juga minta itu diusut," tambahnya.
Selain itu, Ade mendesak aparat hukum mengadili Presiden ke-7 Joko Widodo atas tindakannya yang melanggar konstitusi serta kebijakan yang menyulitkan masyarakat.
"Kepada Presiden Prabowo untuk meninjau ulang segala kebijakan rezim Jokowi yang tidak adil dan hanya melayani kepentingan segelintir Oligarki semata. Kita minta adili Jokowi," tandasnya.
Pantauan di lokasi, puluhan massa ini datang ke kantor DPRD sekitar pukul 10:00 WIB. Usai menggelar orasi, perwakilan diterima audiensi dengan pimpinan DPRD lalu membubarkan diri pukul 13:00 WIB.
"Aspirasi ini berkaitan dengan kebijakan pusat. Jadi kita DPRD hanya bisa tampung lalu meneruskannya ke pemerintah pusat," kata Ketua DPRD Bandung Barat, Muhammad Mahdi usai menerima audiensi.
Sumber: ayobandung.com
Klik video: